Resmi Lengser! Berikut Sederet Kebijakan Kontroversi Wayan Koster, Termasuk Niat Menghapus Jejak Mangku Pastika

Suara Denpasar - Wayan Koster secara resmi lengser alias purna tugas sebagai Gubernur Bali pada hari ini, Selasa (5/8/2023).

Pada acara perpisahan dengan DPRD Provinsi Bali, semua pimpinan DPRD Provinsi Bali mengapresiasi kinerja Wayan Koster sebagai Gubernur Bali masa jabatan 2018-2023. 

Namun apabila dicari rekam jejak selama kepemimpinan Wayan Koster, ada sederet kebijakan kontroversial yang menjadi perhatian publik.

Ketua DPD PDI Perjuangan Provinsi Bali itu kerab blunder dalam beberapa kebijakan, seperti menghapus Simantri (sistem pertanian terintegrasi), mengubah pola layanan pendidikan SMA Bali Mandara menjadi SMA reguler yang merupakan warisan Mangku Pastika, larang mendaki gunung dan larang penyewaan motor.

Paling tersohor adalah menolak Piala Dunia U-20. Hal itu membuat pemberitaan internasional menyoroti Bali.

Berikut sederet kebijakan kontroversial yang dirangkum Suara Denpasar selama kepemimpinan Wayan Koster menjadi Gubernur Bali.

Terkait sederet kebijakan Wayan Koster yang nyeleneh itu, pengamat politik dari Universitas Pendidikan Nasional (Undiknas) Bali I Nyoman Subanda mengatakan ada beberapa kebijakan yang memang kontroversial. 

Terutama soal penerapan bebas visa adalah suatu kebijakan yang sangat mengobral harga diri Bali. Sebab mengharapkan banyak kunjungan wisatawan mancanegara yang pada akhirnya banyak juga melecehkan atau membuat onar di Bali.

"Sekarang banyak hal tentang bebas visa itu ternyata sekarang ini banyak sekali perilaku-perilaku wisatawan mancanegara yang tidak bagus, itu karena kualitas wisatawan tidak bagus. Itu disebabkan salah satunya adalah bebas visa itu, terlalu mudah mereka masuk Bali," terang Subanda saat dihubungi melalui telepon seluler, Selasa (5/9/2023).

Baca Juga: Berkat Tangan Dingin Aji Santoso di Persebaya? Sosok Eks Liga 2 Kini Jadi Pemain Kunci Shin Tae yong di Timnas Indonesia

Selain melalui kebijakan, komunikasi Wayan Koster sebagai pejabat publik pun kadang tanpa filter. Parahnya setelahnya tidak diklarifikasi secara baik. 

"Yang lain adalah tentang ada kegiatan-kegiatan yang fungsinya di humas, artinya komunikasi politiknya, komunikasi organisasi nya, itu juga perlu di evaluasi, sehingga terbangun citra yang baik dimata publik. Karena sering kali hal-hal yang kontroversi di bully segala macem itu ternyata tidak diklarifikasi dengan baik," tambahnya.

Selain itu, Subanda meninila ada beberapa tanggungjawab Wayan Koster yang belum diselesaikan secara baik, seperti penyelesaian kemiskinan dan penyerapan tenaga kerja. 

Berikut sederet kebijakan kontroversial yang dirangkum Suara Denpasar selama kepemimpinan Wayan Koster menjadi Gubernur Bali. 

1. Pungutan wisatawan asing Rp 150 ribu;

2. Bebas visa bagi 94 negara;