FS LRT Dipaksa Cepat karena Jokowi dan Luhut Minta Ground Breaking Awal 2024, Bali Jadi Boneka Pusat?

Suara Denpasar - Sederet program pemerintah pusat di provinsi Bali memang perlu diperhitungkan secara matang sebelum dilakukan ground breaking. 

Terbaru ada program pembangunan LRT di Bali yang berdasarkan permintaan Presiden Jokowi dan Menko Marves, Luhut Binsar Pandjaitan di groundbreaking pada awal tahun 2024. 

Untuk diketahui rute dari LRT tersebut meliputi Bandara Ngurah Rai - Central Parkir - Seminyak - Canggu - Mengwi. 

Namun saat ini masih dalam tahapan uji kelayakan. Yakni rute Bandara Ngurah Rai - Central Parkir, kemudian rute Central Parkir - Canggu sedang dalam proses studi kelayakan (Feasibility Study/FS). 

Sementara rute Canggu - Mengwi belum tersentuh. Sedangkan sudah ditargetkan harus di ground breaking pada awal tahun 2024.

Kepala Dinas Perhubungan Bali, IGW Samsi Gunarta berharap proses studi kelayakan cepat diselesaikan. Hal itu berkaitan dengan permintaan Presiden Jokowi dan Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan tersebut.

"FS itu yang sedang berjalan 1B (Rute Central Parkir-Seminyak) tapi belum dilakukan evaluasi dan belum submit, juga yang 1A (Rute Bandara-Central Parkir) masih proses pengadaan konsultan." 

"Ini yang kita minta percepat karena kalau lambat bisa repot di 2024 karena perintah Luhut dan arahan Presiden (Jokowi) clear jadi mau tidak mau mendorong bagaimana agar cepat," kata Samsi di Denpasar, Jumat (6/10/2023).

Bali memang memiliki keistimewaan tersendiri di mata pemerintah pusat, sehingga banyak mendapat support APBN untuk infrastruktur. Namun pemerintah provinsi Bali juga harus berhati-hati menerima tawaran proyek dari pusat agar tidak terkesan menjadi boneka.

Baca Juga: Jadi Langganan Timnas, Bek PSIS Senilai Rp4,35 Miliar Tak Dipanggil Shin Tae Yong Lawan Brunei, Kalah Pamor dengan Elkan Baggott?

Mengingat tidak sedikit juga proyek pemerintah pusat yang bermasalah. Seperti jalan toll Gilimanuk-Mengwi yang saat ini tidak jelas kelanjutan pembangunannya. Kemudian pelabuhan Sanur yang telah mengakibatkan kemacetan luar biasa tapi belum dicarikan solusi yang konkret. 

Hal itu yang kemudian membuat Ketua DPRD Provinsi Bali, I Nyoman Adi Wiryatama angkat bicara. Adi mengatakan pemerintah Provinsi Bali lebih berhati-hati.

Menurutnya proyek LRT pun harus dihitung secara matang, jangan terburu-buru. Karena kalau sampai bernasib sama dengan jalan toll Gilimanuk-Mengwi, maka konsekuensinya besar. Masyarakat bisa tidak percaya dengan pemerintah provinsi Bali. 

"Saya bilang begini, Pak Gub (Pj Gubernur Bali) tolong juga hati-hati berencana. Kalau nanti sudah di ground breaking kayak jalan toll Gilimanuk-Mengwi kan ground breaking udah, tapi beberapa kali sampai sekarang belum ada titik terangnya karena konsorsiumnya pecah terus," kata Adi Wiryatama, Kemarin (5/10).

"Nah saya kan khawatir kalau begitu aja terus program kita nanti masyarakat tidak percaya sama pemerintah. Saya bilang kalau sudah nyata sekali, duitnya ada baru kita ground breaking," tandas Adi Wiryatama. (Rizal/*)