Depok.suara.com, Terkait diksi gerombolan yang diucapkan oleh Anggota Komisi I DPR RI Effendi Simbolon terhadap TNI berbuntut panjang dan menjadi sorotan semua pihak.
Pasalnya, akibat diksi tersebut menimbulkan reaksi keras dari pihak TNI sendiri hingga pelaporan ke MKD DPR RI.
Dr.Taufan Hunneman Dosen UCICi Prodi Manajemen yang juga menjabat sebagai Sekjen Fornas Bhinneka Tunggal Ika mengatakan bahwa penggunakaan kata diksi gerombolan merupakan deskriptif yang tidak tepat, bahkan cendrung tendensius.
Sebab kata Taufan, faktanya sejak reformasi hingga kini, TNI telah melakukan transformasi setidaknya ada 3 hal yang di lakukan TNI
Pertama, perubahan dalam organisasinya dengan penekanan pada budaya organisasi yg modern baik dri sisi perencanaan, pengunaan bahkan pengelolaan organisasi berdasarkan prinsip organisasi modern
'Komitmen TNI melakukan transformasi bisa kita lihat outcomenya sebagai organisasi yg netral tidak berpihak dan menekankan unsur meriktokrasi dalam pengisian jabatan di fungsi ," ujar Taufan.
Kemudian, Lanjut Taufan, TNI berbasis kompetensi dengan mengutamakan profesionalisme dalam bertindak .
"Pembangunan SDM upgrade skill dan juga mengedepankan kemampuan individu yang di ikutin dengan penegakkan kedisplinan merupakan komitmen manajerial," katanya.
Dinamika di tubuh TNI serta terciptanya kondusifitas menunjukkan kedewasaan TNI dalam mengelola dinamika dalam tubuhnya
Baca Juga: Revolusi Manufaktur, Tesla Pangkas Biaya Produksi Hampir 60 Persen
"Tiga hal ini sebagai bukti akurat bahwa komitmen TNI bertranformasi membuahkan hasil bahkan melakukan regenerasi kepemimpinan yang paling efektif dan non diskriminasi," tuturnya
Karenanya, kata Taufan, ketika masyarakat melihat segala effort dilakukan dan di bandingkan dengan diksi gerombolan yang di ucapkan tanpa berbasis data, asumsi dan juga menimbulkan tendensi yang merupakan satu pendeskripsian salah tidak heran muncul reaksi yang demikian massif.
Selain itu, Taufan menuturkan, permintaan maaf Efendi Simbolon yang menggunakan diksi itu harus juga di jadikan ruang evaluasi dan intropeksi dalam memaknai arti kebebasan serta imunitas dalam memberikan pertanyaan sebagai hak bertanya anggota dewan dalam pandangan habermas.
"Komunikasi yang efektif apabila di bangun dalam prinsip kesetaraan sehingga tidak terkesan legislative heavy dalam konteks ini maka perlu di bangun satu kesepahaman diantara berbagai lembaga dalam mensikapi proses komunikasi," paparnya.
Untuk itu, lanjut Taufan, dirinya berharap pasca kejadian ini , panglima TNI dapat kembali merumuskan langkah langkah persuasif membangun kesepahaman agar kelak tidak lagi timbul ketegangan.
"Dengan demikian maka perselisihan dan permintaan maaf bukam sekedar catatan moral namun harus di ikutin dengan kesepahaman bersama sebagai hubungan kedepan yang jauh lebih baik lagi," pungkasnya.
Berita Terkait
Terpopuler
- Intip Kekayaan Ida Hamidah, Pimpinan Samsat Soetta yang Dicopot Dedi Mulyadi gara-gara Pajak
- Dicopot Dedi Mulyadi Gegara KTP, Segini Fantastisnya Gaji Kepala Samsat Soekarno-Hatta!
- 6 HP Snapdragon Paling Murah RAM 8 GB untuk Investasi Gadget Jangka Panjang
- HP Xiaomi yang Bagus Tipe Apa? Ini 7 Rekomendasinya di 2026
- Sabun Cuci Muka Apa yang Bagus untuk Atasi Kulit Kusam? Ini 5 Pilihan agar Wajah Cerah
Pilihan
-
Balas Rhoma Irama, LMKN Jelaskan Akar Masalah Royalti Musik Dangdut Jadi Rp25 Juta
-
Buat Kaum dengan Upah Pas-pasan, Nabung dan Investasi Adalah Kemewahan
-
Resmi! Liliek Prisbawono Jadi Hakim MK Gantikan Anwar Usman
-
Apartemen Bassura Jadi Markas Vape Narkoba, Wanita Berinisial E Diciduk Bersama Ribuan Barang Bukti!
-
Mendadak Jakarta Blackout Massal: Sempat Dikira Peringatan Hari Bumi, MRT Terganggu
Terkini
-
Jeritan Ayah di Gaza Menanti Evakuasi 4 Anaknya yang 6 bulan Terkubur Beton di Masa Gencatan Senjata
-
Aturan Baru OJK Minta Bank Biayai MBG hingga KDMP, Purbaya Klaim APBN Masih Cukup
-
3 Terobosan Pajak Kendaraan Ala Dedi Mulyadi di Jawa Barat yang Bikin Warga Senyum Lebar
-
Video Sumpah Injak Al-Quran di Malingping Viral, MUI Lebak: Itu Haram
-
Eksaminasi 9 Pakar Hukum UI dan UGM: Putusan Kerry Riza Hasil dari Unfair Trial
-
Siap-Siap! Sekda Segera Umumkan Daftar ASN yang Terlibat Jual Beli Jabatan di Bogor
-
Boni Hargens Launching Buku Ilmu Politik, Singgung Soal Pernyataan Saiful Mujani, Termasuk Makar?
-
Gak Perlu KTP Pemilik Pertama, Kini Dedi Mulyadi Usul Bayar Balik Nama Disubsidi
-
Minat Investasi Emas Melonjak, Ini Cara Jual Beli Aman Tanpa Potongan Tersembunyi
-
Kementerian ESDM Lelet Urus RKAB, Perhapi: Banyak Perusahaan Tambang Tak Berfungsi