KPI Jadikan Saipul Jamil Agen Edukasi, Dokter Tirta : Ngawur

Suara.com - Dokter Tirta menyoroti keputusan KPI yang menjadikan Saipul agen edukasi. Ini merupakan keputusan jika pedangdut 41 tahun tersebut masih ingin eksis di televisi.

Dokter Tirta menegaskan ketidaksetujuannya terhadap keputusan tersebut. Dia herean bagaimana mungkin pelaku pencabulan bisa mengedukasi orang-orang dengan tema tersebut.

"Seseorang yang dipenjara karena pencabulan di bawah umur, setelah bebas dijadikan agen edukasi bahaya 'pencabulan anak di bawah umur'. Itu ide yang luar biasa ngawur," tulis Dokter Tirta di Instagram, Jumat (10/9/2021).

Pria bernama lengkap Tirta Mandira Hudhi ini memberikan saran. Ketimbang Ketua KPI Agung Suprio sibuk bertamasya keliling podcast, ada baiknya mengurus permasalahan internal.

Sebab seperti diketahui, kasus pelecehan seksual pun terjadi pada anggota KPI Pusat.

"Lebih baik anda, Agung Suprio dan KPI Pusat melakukan investigasi mengenai kasus di lembaga anda," kata Dokter Tirta.

"Buat pansus di dalam lembaga yang anda pimpin. Jika tidak terbukti, baru klarifikasi. Jika terbukti salah, proses secara hukum," imbuhnya menyarankan.

Dokter Tirta pun ingin melihat ketegasan Ketua KPI mengurus masalah internalnya. "Bahasan anda di podcast itu sok iye banget kan, jadi kami menunggu anda. Apakah gagah di podcast doang, atau gagah berani," tuturnya.

Seperti diberitakan sebelumnya, kasus pencabulan yang dilakukan Saipul Jamil memberikan dampak besar kepada hidupnya. Bukan hanya dipenjara, ia juga diboikot warga tidak boleh lagi tampil di televisi.

Baca Juga: Tolak Dialog dengan Pengacara Korban Pelecehan, Ketua KPI Kabur di Acara Mata Najwa

Menanggapi protes tersebut, lembaga Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) menentukan sikap. Saipul Jamil diperbolehkan tampil di televisi namun dengan tujuan mengedukasi.

"Kami mengecam glorifikasinya, nggak boleh. Yang kedua, dia bisa tampil untuk kepentingan edukasi," kata Ketua KPI Pusat Agung Suprio di Podcast Deddy Corbuzier, Kamis (9/9/2021).

"Kalo untuk hiburan, ini yang belum bisa di dalam surat edaran itu. Belum bisa di surat yang kami kirim kepada lembaga penyiaran televisi," imbuhnya.