Eks Presenter Jejak Petualang Kecam Kampanye Save Raja Ampat Pakai Foto Sesat

Suara.com - Mantan presenter Jejak Petualang, Widi Dwinanda ikut menyuarakan tentang #SaveRajaAmpat usai salah satu daerah di sana jadi lahan penambangan nikel yang dimanfaatkan pemerintah.

Namun yang bikin geram presenter yang juga pemain film ini karena muncul tudingan kampanye #SaveRajaAmpat pakai data yang menyesatkan.

Hal ini muncul setelah sebuah akun Instagram Fakta.indo membahas tentang kampanye Save Raja Ampat ini.

Dalam kampanye yang digagas oleh Greenpeace itu menunjukkan video tentang konsidi Raja Ampat sebelum dan sesudah ada penambangan nikel.

"Belakangan ini viral kampanye #SaveRajaAmpat dari Greenpeace yang menampilkan keindahan Piaynemo berdampingan dengan foto dan video tambang nikel di Pulau Gag," tulis akun @fakta.indo dilansir pada Sabtu, 8 Juni 2025.

Namun dalam video tersebut disebutkan akun itu kalau tak semuanya benar.

Ada beberapa foto hasil AI untuk menggambarkan penambangan nikel di Raja Ampat.

"Banyak foto hasil editan AI juga beredar luas. Akibat narasi ini, banyak yang mengira lokasi tambang berada di kawasan wisata," tambah akun itu.

Kemudian akun itu membeberkan fakta yang sudah mereka rangkum, termasuk menurut penjelasan seorang ahli yakni pakar geophysicist dan PHD candidate FTTM ITB Khalil Ibrahim.

Baca Juga: Susi Pudjiastuti: Perusahaan Negara Boleh Rusak Laut Milik Negara?

Penambangan nikel dilakukan di Pulau Gag yang berjarak 40 kilometer dari Piaynemo, salah satu kawasan wisata Raja Ampat.

Pulau Gag disebutkan bukan kawasan wisata dan memang sudah memiliki izin penambangan resmi dari pemerintah.

Bahkan izinya sudah ada sejak 1998 dan izin usaha penambangan di sini sudah dari 2017.

Beda dengan Piaynemo yang merupakan kawasan wisata bahkan disebutkan tak ada potensi ada nikel karena kawasan karst yang tersusun dari batu gamping.

Akun tersebut kemudian memberikan kritikan pada Greenpeace karena membuat kampanye namun datanya dinilai menyesatkan.

"Ini bukan soal pro atau kontra, tapi soal tanggung jawab menyebarkan informasi akurat. Narasi menyesatkan bisa merusak kepercayaan publik dan dimanfaatkan pihak tertentu untuk agenda lain, termasuk narasi separatis untuk ‘memerdekakan Papua’," jelas akun tersebut.