Raja Ampat Terancam, Hotman Paris Sentil Pemerintah dan Bongkar Perjanjian Freeport

"Seneng dengernya. Semoga dapat kabar baik selanjutnya," tulis seorang netizen.

Sementara itu, ada juga netizen yang mencoba memberi pandangan kritis atas situasi yang disoroti Hotman.

Salah satunya menyinggung lemahnya sistem pengawasan dalam pengelolaan tambang oleh negara.

"Jawabannya sederhana, karena ketika regulator dan eksekutor ada di pihak yang sama, maka fungsi kontrolnya hilang. Tidak ada lagi business by merit di situ," komentar seorang warganet.

"Contoh Antam divisi nikel. Sudah berpuluh-puluh tahun beroperasi, tapi teknologinya masih dulu kala. Sehingga pengelolaannya hanya high grade nickel ore saja yang bisa diolah," tambahnya.

Banyak pihak menduga, unggahan Hotman Paris ini merupakan bentuk keprihatinannya atas tambang nikel di Raja Ampat yang kini menjadi sorotan publik.

Tambang itu dikhawatirkan akan merusak keindahan alam Raja Ampat, yang selama ini dikenal sebagai salah satu destinasi wisata bawah laut terbaik di dunia.

Beruntung, pemerintah bertindak cepat. Izin Usaha Pertambangan (IUP) milik empat perusahaan tambang di pulau-pulau kecil di Raja Ampat, Papua Barat Daya, telah resmi dicabut.

Keputusan ini diambil atas arahan Presiden Prabowo Subianto. Pencabutan IUP diumumkan secara resmi dalam konferensi pers di Istana Kepresidenan, Jakarta, pada Selasa, 10 Juni 2025.

Baca Juga: Diusir saat Tengok Tambang Raja Ampat, Angela Gilsha: Ini Legal Kan? Kenapa Enggak Boleh Lihat?

Namun demikian, masih ada satu perusahaan tambang yang tetap diizinkan beroperasi, yakni PT Gag Nikel, yang merupakan bagian dari aset negara.

Langkah pemerintah ini diharapkan menjadi sinyal kuat bahwa pelestarian lingkungan dan kesejahteraan masyarakat Papua akan menjadi prioritas utama di tengah geliat industri pertambangan nasional.