Ada 25 Wamen Rangkap Jabatan di BUMN, Pandji Pragiwaksono Sentil Erick Thohir

Suara.com - Komika sekaligus pegiat isu sosial-politik, Pandji Pragiwaksono menyuarakan keresahannya terkait maraknya praktik rangkap jabatan yang dilakukan oleh para wakil menteri (wamen) di kabinet saat ini. 

Melalui program konten di kanal YouTube-nya, Sila, Pandji secara blak-blakan menyebut jumlah wamen yang sepengetahuannya memiliki posisi ganda di Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

"Ada 25 wamen, yang menurut gue enggak keren," kata Pandji dalam video tersebut. "25 wamen ini, rangkap jabatan di BUMN," katanya menyambung.

Pandji menyoroti sejumlah nama politisi besar yang kini memegang jabatan sebagai komisaris di berbagai unit bisnis BUMN, seperti Ahmad Riza Patria, Fahri Hamzah, Immanuel Ebenezer, hingga Giring Ganesha. Baginya, fenomena ini menimbulkan kekhawatiran serius.

"Sedih sebenarnya, dan semakin khawatir. Kesedihan dan kekhawatiran ini beralasan karena sebenarnya, ada banyak produk hukum yang menyatakan sebenarnya mereka nggak boleh seperti itu," ujar Pandji Pragiwaksono.

Pandji tak segan menunjuk Menteri BUMN, Erick Thohir, sebagai sosok yang semestinya bertanggung jawab.

Dia mengaitkan rangkap jabatan Erick Thohir sebagai Ketua Umum PSSI, sebagai preseden yang membuat praktik serupa sulit untuk ditertibkan di level bawahannya.

"Kenapa sih, berbahaya untuk rangkap jabatan? Kita mah sebenarnya udah hapal lah, soal, Erick Thohir yang Menteri BUMN tapi juga rangkap jabatan sebagai Ketua Umum PSSI," ujarnya.

Pandji menawarkan argumen sederhana yang mudah dipahami publik mengenai fokus kerja seorang pejabat. 

Baca Juga: Tok! Erick Thohir Belum Mau Gelar Liga Putri

Menurutnya, seorang menteri atau wakil menteri seharusnya menyelesaikan tugas utamanya terlebih dahulu sebelum mengambil tanggung jawab lain.

"Argumen gue adalah, setidaknya selesaiin dulu PR-nya, baru main bola. Yang berarti, beres dulu kali BUMN, baru lo ngerjain yang lain gitu. Pecinta sepakbola tentu akan happy," ucapnya menyentil.

Pandji melanjutkan, kinerja Erick Thohir di Kementerian BUMN belum cukup memuaskan untuk bisa dibanggakan, sehingga rangkap jabatan yang diembannya menjadi semakin problematik.

"Masalahnya adalah, apakah lo bisa mengatakan lo bangga dengan beliau, dengan kinerjanya di Menteri BUMN? Kan enggak. Jadi, sebenarnya kalau mau jadi PSSI, ya udah PSSI aja. Kayaknya lebih happy dan lebih passionate gitu. Yang ini, ganti lah sama yang lain," kata Pandji. 

"Tapi kan, kenyataannya enggak, dan secara politis kita juga tahu kenapa enggak. Walaupun Erick Thohir katanya sudah enggak punya pegangan lagi dan enggak punya kuasa lagi," imbuhnya.

Kondisi ini menurut Pandji membuat Erick Thohir berada di posisi yang lemah untuk menindak para wamen yang juga rangkap jabatan. 

"Sekarang gimana coba, Erick Thohir sebagai Menteri BUMN untuk ngeles orang-orang lain. Mereka akan nanya, 'Lo boleh rangkap jabatan, masak gue enggak boleh? Gue juga dong rangkap jabatan'. Kejadian lah rangkap jabatan ini," imbuhnya.

Lebih jauh, Pandji menggarisbawahi bahaya laten dari praktik ini, yakni potensi konflik kepentingan yang sangat besar.  Ketika regulator sekaligus menjadi pemain bisnis, persaingan yang adil menjadi mustahil.

"Bayangin, yang bikin aturan itu berbisnis di bidang tersebut. Ini akan jadi ada kongkalikong, dan ini berbahaya untuk beberapa hal, karena konflik kepentingan," ucapnya.

Dampak paling fatal menurut Pandji, adalah hancurnya ekosistem bisnis yang sehat di Indonesia. 

Kehadiran "orang dalam" di pemerintahan yang juga bermain di sektor bisnis akan mematikan pelaku usaha lain yang tidak memiliki koneksi kekuasaan.

"Yang paling di atas kepala gue ya, di luar kepala gue adalah menghilangkan praktek bisnis yang sehat. Nggak ada iklim bisnis yang sehat," tuturnya.

Pandji memberikan contoh konkret bagaimana praktik ini bisa merugikan pihak swasta. 

"Gimana coba mau persaingan bisnis yang sehat? Kalau misalnya lo yang juga ada di usaha obat-obatan, usaha jualan-jualan vitamin, kalah sama orang dalam?," tanyanya retoris.

"Gimana coba, sebuah bank swasta mau unggul, kalau misalnya bank BUMN-nya diuntungkan kebijakan-kebijakannya oleh si wamen?," ujar Pandji lagi.

Menurutnya, BUMN seharusnya menjadi entitas bisnis yang kuat karena dikelola secara profesional, bukan karena mendapat keuntungan dari kebijakan yang bias. 

"BUMN itu harus dijalankan dengan profesional. Makanya dia harusnya sehat," kata Pandji menandaskan.