Kemenparekraf Klarifikasi Bantuan Dana Film Animasi Merah Putih: One For All

Suara.com - Di tengah badai kontroversi yang menerjang film animasi Merah Putih: One for All, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf) akhirnya angkat bicara.

Merasa namanya terseret dalam pusaran kritik publik, pemerintah secara resmi mengeluarkan pernyataan untuk meluruskan posisi mereka dan secara tegas membantah terlibat dalam pendanaan proyek yang menuai hujatan tajam tersebut.

Dalam keterangan resminya pada Selasa (12/8/2025), Kemenparekraf seolah membangun tembok pemisah antara mereka dan film animasi yang tengah menjadi bulan-bulanan netizen itu.

"Kemenparekraf menegaskan bahwa pemerintah tidak memberikan dukungan bersifat finansial maupun fasilitasi produksi dan promosi terhadap film Merah Putih: One For All," tulis keterangan dari Kemenparekraf.

Namun, bukan berarti pemerintah sama sekali tidak tahu-menahu mengenai proyek ini.

Terungkap bahwa sebuah pertemuan krusial pernah terjadi pada 7 Juli 2025. Saat itu, tim produksi film melakukan audiensi langsung dengan Wakil Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Irene Umar.

Menurut Kemenparekraf, dalam pertemuan tersebut, sang Wamen telah memberikan sejumlah masukan konstruktif yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas film.

Sebuah fakta yang menyiratkan bahwa pemerintah sebenarnya sudah memberi sinyal peringatan awal terkait kualitas karya tersebut.

Lebih dari itu, Kemenparekraf juga melempar bola tanggung jawab penayangan film ini ke pihak lain.

Baca Juga: Viral, Film Merah Putih One for All Kena Ulti Badan Bahasa Kemendikbud

Mereka menegaskan bahwa pemerintah tidak memiliki otoritas sedikit pun untuk melakukan kurasi, apalagi meloloskan atau menolak sebuah film untuk tayang di bioskop.

Kekuasaan itu, menurut mereka, sepenuhnya berada di tangan para pemain industri.

"Proses kurasi dan seleksi penayangan menjadi kewenangan pihak distributor, dalam hal ini pemilik bioskop," sambung pernyataan itu, seolah mengirim pesan jelas kepada publik bahwa jika film ini tetap tayang, keputusan tersebut murni berada di tangan jaringan bioskop.

Meski menarik diri dari kontroversi spesifik ini, Kemenparekraf tetap berupaya menunjukkan dukungannya terhadap iklim kreativitas secara umum.

Mereka menyatakan bahwa setiap pegiat ekonomi kreatif patut diberi ruang untuk berkarya, selama karya tersebut dapat memberikan dampak positif.

"Pada prinsipnya, Kemenparekraf berkomitmen terus mendorong ekosistem kreatif dari proses kreasi hingga konservasi dalam menghasilkan produk ekonomi kreatif yang berkualitas," terangnya.

Kini, dengan klarifikasi dari pemerintah, sorotan publik sepenuhnya beralih ke para pemilik bioskop.

Pertanyaan besarnya adalah, mengapa film yang bahkan telah mendapat catatan kualitas dari Wamenparekraf ini tetap mendapatkan jadwal tayang? Keputusan akhir kini berada di tangan para raksasa layar perak.