Jerome Polin Angkat Suara Usai Serahkan 17+8 Tuntutan Rakyat ke DPR RI

Suara.com - Sejumlah influencer Tanah Air resmi menyerahkan 17+8 tuntutan rakyat ke DPR RI pada Kamis, 4 September 2025.

Para influncer seperti Ferry Irwandi, Jerome Polin, Andovi da Lopez, Andhyta F. Utami, Fathia Izzati, dan Jovial da Lopez datang langsung dan memberikan tuntutan 17+8 kepada Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Fraksi Partai Gerindra Andre Rosiade dan anggota Komisi VI DPR RI Fraksi PDIP Rieke Diah Pitaloka.

Besar harapan rakyat agar pemerintah bisa memenuhi segala tuntutan tersebut demi terciptanya Indonesia yang lebih baik.

Usai menyerahkan 17+8 tuntutan rakyat ke DPR RI, Jerome Polin mengungkapkan perasaannya melalui unggahan media sosial.

Ia mengaku, hari itu adalah pengalaman pertama dalam hidupnya untuk "turun ke jalan" dan berjuang atas nama rakyat.

“Hai teman-teman!! Hari ini untuk pertama kalinya dalam 27 tahun hidup, aku "turun ke jalan”,” tulis Jerome dikutip dari akun Instagram pribadinya @jeromepolin pada Kamis, 4 September 2025.

Jerome mengaku bahwa selama ini ia merasa takut untuk angkat suara soal permasalahan dalam negeri.

“Jujur dari dulu aku selalu takut untuk speak up soal suatu isu di Indonesia, apalagi turun ke jalan. Takut salah ngomong. Takut dijudge. Takut pengetahuanku kurang banyak. Takut diframing. Takut diserang. Banyak takutnya," ujarnya.

Meski sempat merasa takut, namun akhirnya Jerome mantap menyuarakan keadilan bagi rakyat berkat dukungan yang diterimanya dari berbagai pihak.

Baca Juga: 17+8 Tuntutan Rakyat: DPR Akhirnya Angkat Bicara, Tetapi Apakah Cukup?

“Tapi sepertinya ada 1 jawaban. Yaitu aku tidak sendiri, aku didukung oleh banyak teman2, dan aku tahu banyak orang yang menggantungkan harapannya ke gerakan ini,” ujarnya.

Ia bahkan sempat terpuruk usai dituding sebagai buzzer dan provokator. Namun segala ketakutan itu akhirnya bisa ia lawan karena fokus pada tujuan yang besar.

“Tapi rasanya itu semua tidak lebih penting daripada tercapainya keadilan dan hak rakyat yang selama ini diselewengkan dan disemena-menakan,” kata pria lulusan Universitas Waseda itu.

“Aku kembali diingatkan, bahwa ketika kita fokus ke tujuan yang lebih besar, kita akan punya courage dan keberanian untuk bertindak meskipun banyak resikonya,” tutupnya.

Jerome Polin bersama influencer lainnya sebelumnya telah merumuskan 17+8 tuntutan rakyat yang sudah dibagikan lebih dari 600 ribu kali di media sosial.

Adapun 17+8 tuntutan rakyat terdiri dari 17 tuntutan jangka pendek dan 8 tuntutan jangka panjang.

17+8 tuntutan ini merupakan rangkuman atas berbagai tuntutan dan desakan yang beredar di media sosial dalam beberapa hari terakhir.

Di antaranya hasil rembukan jutaan suara rakyat di kolom komentar, desakan 211 organisasi masyarakat sipil yang dipublikasikan melalui website YLBHI, Siaran Pers Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK), tuntutan demo Buruh 28 Agustus 2025, dan sebagainya.

Beberapa tuntutan mendesak yang harus segera dipenuhi per 5 September di antaranya yaitu:

• Bentuk Tim Investigasi Independen kasus Affan Kurniawan, Umar Amarudin, maupun semua korban kekerasan dan pelanggaran HAM.
• Hentikan keterlibatan TNI dalam pengamanan sipil, kembalikan TNI ke barak.
• Bebaskan seluruh demonstran yang ditahan dan pastikan tidak ada kriminalisasi demonstran.
• Tangkap, adili, dan proses hukum secara transparan
• Hentikan kekerasan oleh kepolisian dan taati SOP pengendalian massa yang sudah tersedia.
• Bekukan kenaikan gaji/tunjangan anggota DPR dan batalkan fasilitas baru.
• Selidiki kepemilikan harta anggota DPR yang bermasalah oleh KPK.
• Dorong Badan Kehormatan DPR untuk periksa anggota yang melecehkan aspirasi rakyat
• Partai harus pecat atau jatuhkan sanksi tegas kepada kader partai yang tidak etis dan memicu kemarahan publik
• Umumkan komitmen partai untuk berpihak pada rakyat
• Anggota DPR harus melibatkan diri di ruang dialog publik bersama mahasiswa dan masyarakat
• Tegakkan disiplin internal agar anggota TNI tidak mengambilalih fungsi Polri
• Komitmen publik TNI untuk tidak memasuki ruang sipil
• Pastikan upah layak untuk seluruh angkatan kerja
• Ambil langkah darurat untuk mencegah PHK massal
• Buka dialog dengan serikat buruh

Kontributor : Rizka Utami