Menteri Jokowi Didepak Prabowo: Karier Politik Budi Arie Pentolan Projo yang Terseret Kasus Judol

Suara.com - Selain Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati, ada empat menteri yang ikut dicopot oleh Presiden Prabowo Subianto pada hari ini. Dari kelima menteri itu, santer Menteri Koperasi (Menkop) Budi Arie Setiadi ikut terkena perombakan alias reshuffle.

Setelah didepak dari kabinet Prabowo, jabatan Budi Arie sebagai Menkop kini diisi oleh Wamenkop Ferry Juliantono. 

Sosok Budi Arie yang dikenal sebagai loyalis Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan aktivis Projo ini memang tak pernah luput dari perhatian, baik karena sepak terjangnya maupun kontroversi yang menyertainya.

Benarkah Budi Arie akan terdepak bersama Sri Mulyani dan beberapa menteri lainnya? Mari kita bedah profil dan rekam jejaknya.

Jejak Politik Budi Arie: Dari Aktivis Mahasiswa Hingga Pembentuk Projo

Budi Arie Setiadi bukanlah nama baru di kancah politik nasional. Pria kelahiran Jakarta, 4 April 1969 ini mengawali karirnya dari bangku kuliah sebagai aktivis mahasiswa yang vokal. Ia pernah menjabat sebagai Ketua Ikatan Mahasiswa Komunikasi UI dan Ketua Senat Mahasiswa FISIP UI.

Pengalaman organisasinya tak berhenti di situ, Budi Arie juga pernah memimpin Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) sebagai Ketua Presidium.

Lulus dari Universitas Indonesia, Budi Arie terjun ke dunia jurnalistik dan mendirikan beberapa media massa. Namun, panggilan politik membawanya kembali ke arena publik. Titik balik karirnya yang paling signifikan terjadi pada Pilpres 2014.

Saat itu, Budi Arie menjadi salah satu motor penggerak utama pembentukan "Pro Jokowi" atau Projo, sebuah organisasi relawan yang berperan besar dalam mengantarkan Jokowi ke kursi kepresidenan.

Baca Juga: Selain Pecat Sri Mulyani, Ini 4 Kementerian yang Kena Reshuffle Prabowo

Projo, di bawah kepemimpinan Budi Arie sebagai Ketua Umum, menjadi salah satu organ relawan Jokowi yang paling militan. Berkat kesetiaannya dan kerja kerasnya, Budi Arie kemudian dipercaya menduduki jabatan Wakil Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi pada tahun 2019. Loyalitasnya kepada Jokowi tak perlu diragukan lagi.

Menkominfo di Tengah Badai Kontroversi: Judi Online dan Dugaan Keterlibatan

Puncak karir Budi Arie Setiadi di pemerintahan adalah ketika ia dilantik menjadi Menteri Komunikasi dan Informatika pada Juli 2023, menggantikan Johnny G. Plate yang tersandung kasus korupsi. Penunjukan ini tentu saja menjadi sorotan publik, mengingat posisi Kominfo yang strategis dan tantangan berat yang dihadapinya.

Sayangnya, masa jabatan Budi Arie sebagai Menkominfo tak lepas dari kontroversi. Salah satu isu paling mencuat adalah dugaan keterlibatannya dalam kasus judi online. Spekulasi ini muncul setelah ramai diberitakan bahwa sejumlah nama pejabat dan figur publik diduga terlibat dalam pusaran transaksi gelap judi online.

Meskipun belum ada bukti kuat yang mengarah langsung kepadanya, isu ini sempat menjadi bola liar dan menimbulkan pertanyaan di benak publik tentang integritasnya.

Budi Arie sendiri, dalam berbagai kesempatan, menegaskan komitmennya untuk memberantas judi online. Ia bahkan membentuk Satgas Pemberantasan Judi Online yang melibatkan berbagai kementerian dan lembaga.

Namun, dugaan-dugaan yang beredar di media sosial dan laporan-laporan investigasi yang muncul tetap menjadi catatan hitam dalam perjalanan karirnya. Kontroversi ini tentu menjadi tantangan besar bagi kredibilitas Budi Arie di mata masyarakat.

Harta Kekayaan Budi Arie: Sorotan dari LHKPN KPK

Sebagai pejabat negara, Budi Arie Setiadi diwajibkan untuk melaporkan harta kekayaannya kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melalui Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN). Berdasarkan LHKPN terbaru yang dilaporkan pada 31 Desember 2023, Budi Arie memiliki total kekayaan yang cukup signifikan.

Data LHKPN menunjukkan bahwa harta kekayaan Budi Arie didominasi oleh tanah dan bangunan yang tersebar di beberapa lokasi.

Selain itu, ia juga memiliki kendaraan bermotor, harta bergerak lainnya, surat berharga, serta kas dan setara kas.

Namun, detail pasti mengenai nilai dan jenis asetnya dapat diakses secara publik melalui situs resmi KPK. LHKPN ini menjadi transparansi penting bagi publik untuk mengawasi kekayaan para pejabat.