Viral Lulusan UIN Ini Berani Speak Up tentang Sidang Isbat: Ternyata Lihat Hilal Ada Anggarannya

Suara.com - Sidang Isbat penentuan awal Ramadan 2026 menjadi pembahasan hangat netizen, mulai dari anggaran hingga penyelenggaraan di hoter berbintang.

Jauh sebelum sidang Isbat dilaksanakan pada 17 Februari 2026, seorang komika bernama Mal Jupri sudah menyinggung hal tersebut.

Dia menyoroti penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk sidang tersebut.

"Oh ternyata ngelihat hilal itu ada anggarannya," celetuknya pada podcast di channel YouTube Rumah Kamu pada 6 Februari 2026.

Sebelumnya dia membahas tentang apakah ada kemungkinan awal Ramadan atau Syawal ditentukan tanpa sidang isbat. Apalagi teknologi sekarang sudah canggih.

"Perlu nggak sih nentuin Ramadan pakai hilal, sedangkan teknologi sudah secanggih itu," katanya.

Bukan tanpa alasan, waktu salat lima waktu pun sudah ditentukan lewat perhitungan astronomi berdasarkan Alquran bukan lagi melihat matahari.

"Jadi untuk menentukan Ramadan, untuk lihat hilal itu kan disunahkan, untuk menentukan jadwal salat itu di Alquran ada, karena ada teknologi nentuin jam salat kan sudah nggak lihat matahari kan, kita lihat jam kita sudah perhitungan, udah mateng, sudah saklek," bebernya.

Makanya dia menganggap ada hal yang aneh saat menentukan jadwal salat sudah pakai perhitungan, namun menentukan awal Ramadan masih pakai melihat hilal langsung.

Baca Juga: Juknis Pembelajaran Selama Ramadan dari Kemenag: Madrasah Tak Wajib Khatam Al Quran

"Yang di Alquran aja lu sudah ikutin teknologi, kenapa sunah nggak." lanjutnya.

Penjelasan itu yang kemudian memunculkan pernyataannya kalau sidang isbat untuk melihat hilal itu ada anggarannya.

Dia juga sempat bercerita tentang ketakutan dosennya di UIN dulu.

Menurut sang dosen, ormas seperti NU atau Muhammadiyah bisa jadi ada yang menunggangi.

Ini sekaligus dia menyoroti perbedaan antara NU dan Muhammadiyah dalam menentukan awal Ramadan atau Idul Fitri.

"Gue kuliah di UIN, dosen gue Muhammadiyah, kadang saya khawatir tentang perbedaan NU dan Muhammadiyah, takutnya salah satunya ditunggangi," katanya.

Jupri memandang segala sesuatu di negeri ini tidak bisa lepas dari politik.

"Karena segala sesuatu di dalam kehidupan kita dan politik saling berhubungan dengan politik," ujarnya.

Hal inilah yang mendasarinya untuk mengkritisi transparansi anggaran dalam setiap kebijakan pemerintah, termasuk dalam ranah keagamaan.

Kritik terhadap Sidang Isbat ini muncul karena kegiatan tersebut dilakukan berulang kali dalam anggaran setahun. sama diketahui, seremoni ini setidaknya digelar 3 kali.

"Tiga kali lah. Satu kali nanti Syawal kemudian nanti Zulhijah. Idul Adha," tambahnya.

Bagi sebagian pihak, frekuensi dan biaya koordinasi fisik yang besar untuk agenda yang hasilnya sudah dapat diprediksi secara astronomis dianggap kurang bijaksana.

Jupri secara eksplisit menyebut tindakan tersebut sebagai sesuatu yang sia-sia.

"Mubazir. Menurut saya hanya menggunakan dana APBN yang sia-sia." pendapatnya.

Keberanian Jupri untuk angkat bicara bukan tanpa alasan. Ia melihat adanya ketimpangan antara gaya hidup birokrasi dengan realitas kemiskinan di lapangan.

"Indonesia orang miskin nomor dua coy termiskin nomor dua," ungkapnya.

Selain itu, ia juga menyoroti bagaimana pajak dari rakyat, termasuk potongan marketplace yang mencapai 20%, seharusnya dikelola dengan sangat hati-hati.

Kekecewaannya semakin memuncak ketika melihat berbagai lini anggaran keagamaan justru terseret pusaran korupsi mulai dari haji hingga Alquran.

Dari sisi teknis, argumen efisiensi Sidang Isbat didukung oleh kemajuan teknologi astronomi.

Para ahli saat ini sudah mampu menghitung posisi hilal dengan sangat akurat menggunakan bahasa pemrograman seperti Python atau Octave yang memberikan hasil konsisten tanpa biaya miliaran rupiah.

Namun, ketika rakyat memberikan kritik atau saran teknologi semacam ini, sering kali pemerintah justru meminta solusi kembali kepada rakyat.

Aksi berani lulusan UIN ini diharapkan menjadi pengingat bagi pengelola kebijakan agar lebih sensitif terhadap beban ekonomi masyarakat.

Bagi Jupri, rasa sakit hati melihat ketidakadilan adalah hal yang wajar dirasakan setiap warga negara.

Kesadaran akan transparansi anggaran seperti yang disuarakan Jupri menjadi sangat krusial demi memastikan setiap rupiah pajak kembali untuk kesejahteraan rakyat, bukan untuk seremoni yang sebenarnya bisa mendukung teknologi.

Sementara itu, Direktur Jenderal Bimas Islam Kemenag, Abu Rokhmad pernah menjelaskan bahwa biaya yang dikeluarkan pemerintah untuk mengalokasikan anggaran sidang isbat berkisar antara Rp140 juta sampai Rp160 juta.

Ini untuk biaya transportasi dan konsumsi ratusan undangan yang terdiri dari ormas Islam, pakar astronomi, perwakilan negara sahabat, hingga petugas di titik-titik rukyatul hilal seluruh Indonesia.

Kontributor : Tinwarotul Fatonah