Ingat Lagi Kontroversi Film Tanda Tanya dan Pembelaan Hanung Bramantyo

Suara.com - Dalam sejarah sinema Indonesia, sangat sedikit karya yang mampu memicu diskusi publik sekaligus ketegangan sosial sehebat film "?" atau juga dikenal Tanda Tanya.

Dirilis pada tahun 2011, film karya sutradara Hanung Bramantyo ini bukan sekadar tontonan layar lebar, melainkan sebuah "pernyataan" berani yang mengguncang tatanan pemikiran mengenai keberagaman di Tanah Air.

Meski telah berlalu lebih dari satu dekade, polemik yang menyelimuti film ini tetap menjadi studi kasus menarik tentang batasan ekspresi seni dan sensitivitas agama di Indonesia.

Memahami kembali kontroversi ini menjadi penting sebagai bahan refleksi mengenai arti toleransi di tengah arus informasi yang kian masif.

Sinopsis Singkat: Potret Retak Pluralisme di Semarang

Berlatar di Kota Semarang, film ini menyoroti kehidupan kompleks tiga keluarga dengan latar belakang keyakinan berbeda, yakni Islam, Katolik, dan Buddha/Tionghoa.

Hanung menggambarkan bagaimana gesekan sosial, prasangka, hingga konflik etnis bisa pecah di tengah upaya mereka untuk hidup berdampingan secara damai.

Film ini dengan berani mengangkat isu-isu sensitif, mulai dari pindah agama, diskriminasi etnis, hingga aksi heroik anggota Banser di sebuah gereja.

Gelombang Protes

Baca Juga: Deretan Aktor Muslim yang Ternyata Miliki Keturunan Tionghoa

Tak lama setelah tayang di bioskop, film ini langsung berhadapan dengan tembok kritik keras. Kelompok Islam konservatif, termasuk Front Pembela Islam (FPI), menjadi pihak yang paling vokal menentang pesan pluralisme yang diusung.

Ketua MUI Pusat Bidang Seni dan Budaya saat itu, Cholil Ridwan, secara tegas menyatakan bahwa film "?" menyebarkan paham pluralisme agama yang telah dinyatakan haram oleh MUI.

Sentimen negatif ternyata tidak hanya datang dari satu pihak. Banser, sayap pemuda Nahdlatul Ulama (NU), juga melayangkan protes.

Mereka mengecam adegan yang menggambarkan anggota Banser menerima bayaran saat menjalankan tugas pengamanan gereja, yang dinilai menyimpang dari realitas pengabdian tulus mereka di lapangan.

Puncaknya terjadi saat SCTV berencana menayangkan film ini pada momen Idul Fitri 2011.

Demonstrasi besar menuntut pembatalan tayang membuat pihak televisi akhirnya urung menyiarkannya, sebuah keputusan yang kemudian dikritik aktivis kebebasan berekspresi karena dianggap tunduk pada tekanan ormas.