Dewan Pendidikan Angkat Suara Soal Garut Bangkrut, Dedi Kurniawan: Mungkinkah Pengangkatan PPPK Membebani APBD

SUARA GARUT - Pernyataan Bupati soal Garut Bangkrut karena mengangkat PPPK mendapat tanggapan serius Anggota Dewan Pendidikan Dedi Kurniawan.

Pihaknya merasa heran dengan pernyataan orang nomor satu di Garut tersebut, pasalnya pengangkatan PPPK seolah telah menjadi beban APBD.

Beberapa waktu lalu, Bupati Garut H.Rudi Gunawan menyatakan bahwa tahun 2024 mendatang, garut tidak bisa membangun karena adanya pengangkatan PPPK.

Jika benar demikian kata Dedi Kurniawan, tentu menggangu pelayanan publik di sektor lain.

Kendati demikian imbuh Dedi, hal itu berbanding terbalik dengan pernyataan pejabat Kemendikbudristek.

"Dirjen GTK Prof.Nunuk Suryani berkali-kali menyampaikan bahwa gaji PPPK berasal dari pemerintah pusat melalui Dana Alokasi Umum (DAU).

Artinya sambung Dedi kebijakan tersebut tidak akan mengganggu pelayanan publik sektor lain.

Sebenarnya kata Dedi pihaknya terus ngotot je Disdik, BKD, dan DPRD Garut, gaji PPPK bersumber dari pusat.

"Tentu tidak akan mengganggu anggaran belanja sektor lain pada APBD Garut," kata Dedi seperti dikutif garut.suara.com dari halaman gosip Garut, Pada Sabtu, (08/04/2023).

Baca Juga: Bupati Meranti Muhammad Adil Ditahan KPK, Djarot: Bukan Kader PDIP

Dia menjelaskan, dirinya, Sekda, dan DPRD sudah berkonsultasi ke Kemendikbud untuk mendapatkan informasi terkait penggajian PPPK.

"Hasilnya pusat dengan tegas sumber gaji PPPK dari pemerintah pusat yang dialokasikan khusus lewat DAU," tegasnya.

Menurutnya, program pengangkatan satu juta PPPK tidak akan membebani APBD, karena gajinya bersumber dari APBN melalui dan trasnper.

"Saya akan cari tahu, ke Pemerintah pusat apakah betul yang disampaikan Bupati Garut itu, atau ada keterlambatan trasnfer ke daerah, atau ada pengalihan ke sektor lain," pungkasnya.(*)