SUARA GARUT - Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Forum Pemuda Peduli Garut ( FPPG) sediikitnya memberikan 5 catatan kritis khusus untuk kinerja Dinas Pendidikan Kabupaten Garut.
Hal tersebut disampaikan Ketua Umum DPP FPPG Asep Nurjaman dalan satatement nya di peringatan Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas) Selasa (2//Mei/2023).
Asep mengingatkan Pemerintah Kabupaten Garut untuk serius membenahi kualitas sektor pendidikan.
"Pendidikan kita mau dibawa kemana? Apalagi Pemilu sudah di depan mata, nanti ganti pemerintah ganti kebijakan lagi," kata Asep.
Asep menyebut, ada lima catatan kritis dan reflektif yang diberikan FPPG untuk Pemerintah Garut dalam hal ini Dinas Pendidikan Garut.
Pertama,, FPPG mendesak Disdik Kabupaten Garut melakukan evaluasi secara komprehensif terkait peningkatan mutu kualitas pendidikan.
" Evaluasi tersebut penting, mengingat penyelenggan pendidikan yang bersumber dari dana BOS harus serius dalam melakukan rancangan peningkatan mutu pendidikan. Dimana evaluasi capaian pendidikan, perencanaan evaluasi pendidikan, perbaikan mutu pendidikan, dan juga monitoring mutu pendidikan ini wajib dan fokus dilakukan," katanya.
Kedua, FPPG mendesak Disdik Garut Serius lakukan monitoring dan evaluasi berbagai jenjang sekolah yang menerima dana BOS.
"Dana BOS tersebut banyak yang digunakan di luar jalur bukan untuk peruntukan pendidiakn sehingga terindikasi adanya dugaan unsur KKN," tandasnya.
Ketiga, FPPG mendesak Disdik Garut mengevaluasi keberadaan PKBM yang disinyalir banyak fiktif.
Baca Juga: 5 Kebiasaan Orang yang Punya Kecerdasan Emosional Tinggi, Berpikir Positif!
"Keberadaan PKBM dipertanyakan, karena tidak sesuai dengan fakta di lapangan IPM kita masih di bawah. Padahal PKBM adalah satu faktor untuk bisa meningkatkan IPM," kata Asep.
Keempat, FPPG mendesak Disdik Garut untuk transparansi terkait anggaran DAK (Dana Alokasi Khusus) ataupun rehab Skolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP) tahun 2023.
"Jangan sampai Disdik hanya fokus masalah fisik dan diduga ikut
bermain dalam masalah tersebut. Kami minta Disdik fokus perbaikan sistem mutu kualitas pendidikan, tidak fokus dalam jenis kegaiatan fisik," ungkapnya.
Kelima, FPPG menuntut pendidikan di Garut bersih , sekolah gratis, bebas pungli , bebas KKN serta pendidikan jangan dijadikan ladang bisnis yang memberatkan para peserta didik. (*)
Editor: Farhan
Berita Terkait
Terpopuler
- Feng Shui Warna Cat Rumah Pembawa Keberuntungan Berdasarkan Shio
- Debitur Dikejar Utang, Yasonna Laoly Minta PPATK Telusuri Sumber Dana Pinjol
- Apa Itu IKD dan Kenapa Wajib Memilikinya?
- 5 Rice Cooker Murah untuk Keluarga Kecil, Hemat Listrik dan Awet
- HP RAM 16 GB Berapa Harganya? Ini 5 Pilihan Termurah dengan Performa Ngebut
Pilihan
-
Pernyataan Prabowo Soal Gaji Pengupas Bawang Dipertanyakan, Keluarga Susanah: Itu Salah
-
Prabowo Sebut Upah Kupas Bawang Rp700 Ribu per Kg, Emak-emak Bogor Tertawa: Sini Cuma Rp1.200
-
Prabowo Salah! Upah Susanah Bukan Rp 700 Ribu Tapi Rp 700 Perak per Kilogram
-
Gempa 6,4M Guncang Sumatera Utara sampai Sumbar
-
Masih Banyak Warga NTT Terjebak di Bawah Reruntuhan Bangunan, 2000 Orang Mengungsi
Terkini
-
Semarak 'Ngahias Lembur' di Cibadak: Ketika Seni Sunda, Kekompakan Warga dan Rasa Haru Menyatu
-
Upacara 17 Agustus di Belitung Digelar Tanpa Tenda, Pejabat dan Warga Kepanasan Bersama
-
Semarak Kemerdekaan, Warna Merah Putih Hadir di Ruang Publik dan Kampung Nelayan
-
Viral Siswa SMKN 2 Palembang Dikeroyok, Benarkah Dipicu Tawuran Antarpelajar?
-
10.910 Warga Binaan di Sumsel Terima Remisi HUT RI, Ratusan Langsung Bebas
-
Turnamen Dikemas Lebih Berbeda, Ratusan Pemain Bakal Adu Kekuatan Tenis Meja
-
Gempa Flores Disusul Dua Gempa Besar di Sumatra dan Sulawesi, Benarkah Gempa Menjalar?
-
175 Perahu Bakal Ramaikan Festival Pacu Jalur 2026 Kuansing, Berikut Daftarnya
-
Merdeka dari Penjajah, Tapi Belum Merdeka dari Amarah: Mengapa Masyarakat Masih Suka Menghakimi?
-
Sebanyak 86 Persen BTS yang Rusak Akibat Gempa Flores Sudah Beroperasi Lagi