Gaji ASN Non PNS Untuk Guru Macet, Anggota Komisi X DPR RI Ini Marah: Anggaran Gaji PPPK Dimana?

SUARA GARUT - Anggota Komisi X DPR RI dari Fraksi Demokrat Anita Jakoba marah, karena gaji guru PPPK macet.

Akibatnya beberapa guru PPPK mengeluh karena gaji mereka belum dibayarkan meski sudah dinagkat ASN PPPK.

Demikian disampaikan Anita Jacoba dihadapan peserta Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi X DPR RI beberapa waktu yang lalu.

"Dimana itu uang untuk anggran gaji PPPK, bagaimana pengawasanya," kata politisi Demokrat dapil NTT II dipantau melalui akun YouTube Komisi X DPR RI.

Anita mengatakan jangan dibiarkan pemerintah daerah berkeliaran dengan dana DAU untuk pembayaran gaji PPPK.

Anita dalam pandanganya mempertanyakan program satu juta guru yang baru terealisasi sekitar limaratus ribuan, itupun kata dia masih banyak menuai masalah.

"Banyak Bupati, Walikota, dan Gubernur yang tidak menggunakan dana PPPK dengan baik," kata Anita dikutip dari tayangan YouTube RDP Komisi X DPR RI.

Tidak cukup sampai disitu, Legislator NTT Dapil NTT II itu menuding dana DAU PPPK banyak diselewengkan daerah.

Kondisi tersebut menurut Drs. H.Pasaribu, M.Pd, seperti dikutip garut.suara.com dari YouTube HPasaribu chanel, terjadi karena carut marut pembiayaan PPPK didaerah.

Baca Juga: Menteri Bahlil Usulkan Golden Visa 5-10 Tahun untuk Investor Tinggal di Indonesia

Dia mencontohkan guru lulusan Passing grade atau P1 di Nusa Tenggara Timur atau di seluruh Indonesia, tidak diangkat karena persoalan Dana Alokasi Umum (DAU).

"Saya ingin bertanya soal banyaknya guru P1 atau yang lulus Passing Grade sampai saat ini tidak diagkat karena persoalan Dana DAU," ungkap Anita dari YouTube Komisi X DPR RI.

Dana DAU tersebut kata Anita menjadi tanggung jawab Kemenkeu RI, sayangnya kata dia Menteri Keuangan tidak hadir di Komisi X DPR RI karena dilarang Komisi XI.

"Seharusnya Kemenkeu hadir hari ini untuk menjelaskan kepada Komisi X tentang dana DAU yang di trasfer ke daerah untuk gaji PPPK," katanya.

Sampai sekarang kata Anita banyak guru P1 atau lulus Passing Grade yang belum diangkat karena pemerintah daerah mengatakan ketidakjelasan dana DAU.

"Dana DAU dikatakan sudah di trasnfer, tetapi kenyataanya pemerintah daerah menggunakanya untuk kepentingan lain," kata Anita.

Dia menyesalkan atas ketidak hadiran kemenkeu dalam RDP Tersebut, pasalnya ingi mendapatkan penjelasan terkati anggaran dan DAU tersebut. (*)