Jawab Tuntutan Mahasiswa, Bakom RI Sebut Kebijakan Presiden Prabowo Hemat Anggaran Rp300 Triliun!

Suara.com - Pemerintah melalui Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) RI memberikan respons atas tuntutan aksi demonstrasi mahasiswa yang berlangsung pada Jumat (12/6), khususnya mengenai isu pemborosan anggaran negara.

Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Kabakom) RI, Muhammad Qodari, mengklaim bahwa Presiden Prabowo Subianto telah menempatkan penghentian pemborosan dan peningkatan efisiensi sebagai prioritas utama sejak awal masa jabatannya.

“Mengenai tuntutan pertama, misalnya terkait pemborosan APBN, yang dilakukan oleh Pak Prabowo justru selama ini adalah menghentikan pemborosan di berbagai sektor,” ujar Qodari dalam keterangan resminya di Jakarta, Sabtu (13/6/2026).

Qodari memaparkan bahwa langkah konkret yang diambil Presiden adalah dengan melakukan penghematan pada pos-pos belanja yang dianggap tidak mendesak dan tidak esensial.

Kebijakan tersebut diklaim telah memberikan dampak signifikan bagi keuangan negara.

"Kebijakan tersebut berhasil menghemat anggaran negara hingga sekitar Rp300 triliun," kata dia.

Lebih lanjut, menurutnya, Prabowo sangat serius dalam membenahi tata kelola aset negara. Salah satu langkah strategis yang diambil adalah pembentukan Danantara sebagai instrumen untuk memperkuat pengawasan dan mencegah kerugian negara.

Ia pun menjuluki Presiden sebagai pemimpin utama dalam pemberantasan kebocoran anggaran.

"Jadi kalau soal kebocoran, Bapak Presiden adalah panglima paling depan. Panglima dalam melawan kebocoran. Karena itu, beliau harus didukung oleh teman-teman mahasiswa,” tegas Qodari.

Baca Juga: Fahri Hamzah : Prabowo Fokus Putus Rantai Ketimpangan Kaya dan Miskin

Meski memberikan pembelaan terhadap kinerja pemerintah, Qodari menyatakan bahwa pihak istana tetap menghargai aspirasi yang disampaikan oleh kalangan mahasiswa.

Menurutnya, kritik dan masukan merupakan bagian tak terpisahkan dari iklim demokrasi di Indonesia.

"Tuntutan dari masyarakat, tuntutan dari mahasiswa tentu sangat wajar sebagai bagian dari proses dan sistem demokrasi. Tentu kita ingin mendengarkan masukan dan saran dari berbagai macam kelompok masyarakat, apalagi mahasiswa,” pungkasnya.