Sekolah Akan dibuka, Ini Upaya Agar Anak Patuh 3 M

Kemudian, mampu mengakses pelayananan kesehatan, minimal puskesmas. Lalu, menerapkan wajib masker, memiliki thermogun, mempunyai pemetaan warga di satuan pendidikan, serta mendapat persetujuan komite sekolah atau perwakilan orang tua/wali.

"Tidak memiliki akses transportasi juga menjadi penting. Transportasi ini wajib menjadi pertimbangan, karena banyak satuan satuan pendidikan yang menempuh jarak ke sekolah masih harus menggunakan transportasi umum ini menjadi pertimbangan penting," ucapnya.

Namun demikian, Sri mengungkap, sampai saat ini dari jumlah total SD di Indonesia sebanyak 149.295, masih ada 47.963 atau 32,13% belum mengisi daftar periksa.

Sri berharap, dinas pendidikan kabupaten/kota dapat bekerjasama dengan dinas terkait lainnya, guna melakukan upaya maksimal dalam melaksanakan pengawasan dan pembinaan sosialisasi kepada seluruh satuan pendidikan. Hal itu agar persiapan pembelajaran tatap muka dilakukan dengan penuh tanggung jawab.

Sementara, Direktur Kurikulum, Sarana, Kelembagaan, dan Kesiswaan Madrasah Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama (Kemenag), Umar, menyatakan siap optimistis bahwa PTM dapat dilakukan kembali.

Ia memandang, rindu yang amat kuat dirasakan oleh guru maupun siswa/i saat ini untuk belajar tatap muka, dapat menjadi imunitas tersendiri.

"Menurut saya sudah sangat siap sekolah/madrasah dibuka. Persiapan kawan-kawan di sekolah dan madrsah rasanya sudah sangat siap. Cuci tangan, apalagi fisik, semua warga sekolah dan madrsah siap untuk belajar tatap muka," ujarnya.

Namun demikian, Umar mengingatkan, satuan pendidikan madrasah agar tetap mematuhi SKB 4 menteri milik Kemendikbud, Kemenag, Kemenkes, dan Kemendagri tentang Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran di Masa Pandemi Covid-19.

Menurut dia, madrasah juga harus mengikuti keputusan pemerintah daerah setempat, terkait bisa atau tidaknya membuka sekolah di masa pandemi.

Baca Juga: Berkerumun saat Takbiran Dilarang, Polisi: Itu Pelanggaran Hukum

"Tidak boleh PTM tanpa seizin bupati walikota, harus. Kebijakan kami adalah lakukan persiapan yang matang, jangan sembrono, jangan ceroboh. Ingat, menjaga datangnya penyakit lebih penting daripada mengobati orang sakit," kata dia.