Satgas COVID-19: Masyarakat Lebih Patuh Pakai Masker daripada Jaga Jarak

Suara.com - Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat alias PPKM Darurat tidak hanya membatasi pergerakan masyarakat, tapi juga memperketat pelaksanaan protokol kesehatan oleh masyarakat.

Namun menurut Ketua Bidang Data dan Teknologi Informasi Satgas COVID-19, Dewi Nur Aisyah hasil monitoring kepatuhan protokol kesehatan dan evaluasi kinerja posko PPKM mikro di tingkat kepatuhan menjaga jarak masih lebih rendah daripada memakai masker, terutama di tingkat kelurahan atau desa.

Secara nasional, data kepatuhan menggunakan masker dalam sepekan terakhir terdapat 95 atau 24,11 persen dari 394 kabupaten/kota yang memiliki tingkat kepatuhan memakai masker kurang dari 75 persen.

Sementara data kepatuhan menjaga jarak, terdapat 112 atau 28,43 persen dari 394 kabupaten/kota yang memiliki tingkat kepatuhan menjaga jarak kurang dari 75 persen.

Sementara environment, lanjut dia, diibaratkan kebijakan, seperti mulai Testing, Tracing dan Treatment (3T) hingga strategi pembatasan mobilitas keluar masuk wilayah.

"Multi faktorial, dan perlu kolaborasi semua pihak, kalau tidak akan sulit berjalan, jadi harapannya kalau PPKM diimplementasikan dengan benar kita berharap kasus akan turun," katanya.

Di kesempatan terpisah, Juru Bicara Vaksinasi COVID-19 Kementerian Kesehatan Siti Nadia Tarmizi mengemukakan upaya penelusuran kontak kasus COVID-19 melalui metode tes PCR maupun antigen masih perlu dipercepat.

"Baru DKI Jakarta yang mencapai target jumlah tes harian dengan kecepatan pertambahan tes yang diamati dalam sepuluh hari terakhir," katanya saat memberikan keterangan dalam agenda Pernyataan Pers Harian PPKM Darurat secara virtual yang dipantau dari Jakarta, Rabu sore.

Siti Nadia mengatakan Instruksi Mendagri Nomor 15 tahun 2021 tentang penetapan PPKM Darurat Jawa-Bali, memberikan panduan terkait target testing untuk setiap kabupaten/kota.

Baca Juga: Beri Duit Jaminan Pedagang Pelanggar PPKM, Kang Dedi ke Pengadilan: Saya Titip Rp15 Juta

"Untuk positivity rate kurang dari 5 persen rasio tes minimal 1 per 1.000 penduduk per pekan. Untuk daerah dengan positivity rate 5-15 persen, maka rasio tesnya adalah 5 per 1.000 penduduk per pekan. Sementara untuk 15-25 persen rasio test adalah 10 per 1.000 penduduk per pekan. Untuk daerah dengan positivity rate lebih dari 25 persen, rasio tes adalah 15 per 1.000 penduduk per pekan," katanya.

Menurut Siti Nadia, dalam 10 hari terakhir jumlah orang yang dites di Pulau Jawa dan Bali dilaporkan mengalami kenaikan sekitar 2.300 orang per hari. Lebih dari setengah pertambahan harian ini dilaporkan dari Provinsi Jawa Timur dan DKI Jakarta.

Namun masih terdapat sejumlah daerah yang memerlukan waktu lebih untuk mencapai target testing di wilayahnya.

"Untuk Yogyakarta masih diperlukan waktu selama dua pekan, satu bulan untuk Provinsi Bali dan dua bulan untuk Jawa Timur serta tiga bulan atau lebih untuk provinsi-provinsi lainnya," katanya.

Siti Nadia menambahkan peningkatan jumlah tes masih perlu dipercepat, sebab capaian rata-rata testing di 124 kabupaten/kota selama PPKM Darurat berlaku, baru sebesar 33,61 persen.

"Hanya ada 11 kabupaten/kota di atas 90 persen dan 15 kabupaten/kota mencapai angka 50 sampai 90 persen, sisanya adalah di bawah 50 persen," katanya. [ANTARA]