Hari Ginjal Sedunia: Pelayanan Kesehatan Ginjal di Indonesia Belum Merata, Ini Tantangannya

Suara.com - Hari Ginjal Sedunia (World Kidney Day atau WKD) yang jatuh di setiap hari Kamis pada minggu kedua di bulan Maret setiap tahunnya, kembali diperingati di Indonesia dan di seluruh dunia pada tanggal 14 Maret 2024. 

Pada tahun ini, WKD mengusung tema ‘Kidney Health for All: Advancing equitable access to care and optimal medication practice’ yang secara spesifik mengajak seluruh lapisan masyarakat khususnya pemangku kebijakan untuk meningkatkan pemerataan akses pelayanan kesehatan dan praktik pengobatan yang optimal dan komprehensif.

Terlebih, Penyakit Ginjal Kronik (PGK) tercatat sebagai penyebab 4,6% kematian global pada tahun 2017, angka ini diprediksi akan terus meningkat dan PGK diperkirakan akan menjadi penyebab kematian tertinggi ke-5 di seluruh dunia pada tahun 2040. 

Di Indonesia, prevalensi PGK semakin meningkat setiap tahun, bila tidak diobati suatu ketika dapat mengalami gagal ginjal. Menurut Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) Kementrian Kesehatan tahun 2018, prevalensi PGK adalah 0,38%. 

Data registri Perhimpunan Nefrologi Indonesia (PERNEFRI) pada tahun 2020 menunjukkan insidensi kumulatif pasien yang menjalani dialisis (cuci darah) 61.786, dan prevalensi kumulatif 130.931. 

Hambatan Pelayanan Penyakit Ginjal di Indonesia

Penyebab utama gagal ginjal adalah tekanan darah tinggi (hipertensi) dan kencing manis (diabetes). Tingginya angka gagal ginjal ini tidak hanya menjadi beban bagi pasien dan keluarga tetapi juga beban bagi negara dimana biaya yang dikeluarkan oleh BPJS Kesehatan sangat tinggi.

Selama tiga dekade terakhir, upaya pengobatan PGK berpusat pada persiapan dan pemberian terapi pengganti ginjal. Namun, terobosan terapeutik akhir-akhir ini menitikberatkan pada pencegahan atau menghambat progresivitas dan mengurangi komplikasi seperti penyakit kardiovaskular dan gagal ginjal, yang pada akhirnya memperpanjang kualitas hidup pasien dengan PGK.

Meskipun terapi-terapi baru ini harus dapat diakses secara universal oleh semua pasien, di setiap negara, terdapat beberapa hambatan seperti kurangnya kesadaran terhadap PGK, kurangnya pengetahuan atau kepercayaan diri terhadap strategi terapi baru, kurangnya jumlah konsultan ginjal hipertensi, dan tingginya biaya pengobatan yang berkontribusi terhadap kesenjangan yang besar dalam akses terhadap pengobatan, khususnya di negara-negara berpendapatan rendah dan menengah, namun juga di beberapa negara berpendapatan tinggi. 

Baca Juga: Kurikulum Merdeka dan Tantangan Masa Depan

Ketimpangan ini menekankan perlunya mengalihkan fokus ke arah kesadaran terhadap PGK dan peningkatan kapasitas tenaga kesehatan. Untuk mencapai pelayanan kesehatan ginjal yang optimal diperlukan upaya untuk mengatasi hambatan di berbagai tingkatan sambil mempertimbangkan perbedaan kontekstual di seluruh wilayah dunia. 

Hal ini mencakup kesenjangan dalam diagnosis dini, kurangnya layanan kesehatan yang menyeluruh, cakupan asuransi, rendahnya kesadaran di kalangan petugas kesehatan, dan tantangan terhadap biaya pengobatan dan aksesibilitas.

Pelayanan Penyakit Ginjal Belum Merata

Dr. dr. Maxi Rein Rondonuwu, DHSM, MARS, Direktur Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit (P2P) Kemenkes RI, yang mewakili Menteri Kesehatan RI, dalam sambutannya menjelaskan bahwa Penyakit Ginjal menjadi salah satu perhatian utama dikarenakan jumlahnya yang semakin meningkat dan termasuk dalam penyakit katastropfik dengan pembiayaan JKN terbesar ke-3 setelah penyakit kardiovaskular dan kanker. 

Beban global yang besar pada PGK menyebabkan penatalaksanaan PGK sendiri tidak hanya berpusat pada penatalaksana penderita, namun juga pencegahan pada populasi berisiko. Namun saat ini, pelayanan penyakit ginjal khususnya belum merata di seluruh kabupaten dan kota.

Salah satu upaya pemerintah untuk meningkatkan perbaikan pelayanan kesehatan layanan kesehatan adalah dengan program transformasi layanan kesehatan.