Cegah Korupsi dengan Layanan Berbasis Metaverse, Kemendagri Kena Kritik

Indotnesia - Dalam rangka memperingati Hari Otonomi Daerah (Otda) ke-26 pada Senin (25/4/2022), Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) meluncurkan layanan berbasis metaverse bernama Kovi Otda atau Konsultasi Virtual Otonomi Daerah.

Acara yang dilaksanakan di Gedung Sasana Bhakti Praja (SBP) Kemendagri, Jakarta Pusat itu juga menjadi ajang uji coba bagi sejumlah pegawai Pemerintah Daerah (Pemda) menjajal layanan metaverse tersebut.

Kovi Otda dibuat oleh Kemendagri sebagai bentuk inovasi pencegahan korupsi di lingkungan Pemda. Nantinya, layanan yang menghadirkan ruang 3 dimensi melalui perangkat virtual reality itu akan menjadi wadah bagi para pejabat Pemda untuk berkonsultasi dengan Pemerintah Pusat tanpa harus berada di lokasi yang sama.

Senada dengan hal tersebut, Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kemendagri Suhajar Diantoro juga mengatakan jika diluncurkannya layanan Kovi Otda menjadi inovasi dengan memanfaatkan teknologi terbaru untuk memudahkan koordinasi bagi pemerintah.

“Yang selama ini dilaksanakan secara manual (pertemuan langsung), melalui teknologi yang canggih ini sekarang memungkinkan pejabat untuk bertemu di ruang virtual meski posisinya berada di daerah masing-masing,” ungkapnya, dikutip dari laman resmi Kemendagri pada Jumat (29/4/2022).

Untuk menggunakan Kovi Otda, Kemendagri nantinya juga akan memberikan akun khusus bagi pegawai Pemda agar bisa mengakses layanan tersebut melalui website www.kovi.otda.kemendagri.go.id.

Layanan Kovi Otda diklaim oleh Kemendagri dapat menjadi inovasi untuk meminimalisir korupsi di lingkungan Pemda. Meski begitu, peluncuran layanan terbarukan tersebut justru menuai kritikan dari masyarakat.

Di Twitter, sejumlah warganet mempertanyakan urgensi dari pengadaan layanan Kovi Otda. Mereka lantas membandingkan dengan pengadaan E-KTP yang telah berbasis elektronik dan berfungsi secara komputerisasi, tetapi masih harus di fotokopi.

“Layanan di metaverse: Coba itu KTP-nya di-fotokopi dulu ya,” tulis akun @aditryan.

“KK & KTP masih fotokopi ngomongin metaverse. Benahi dulu layanan publik, surat menyurat & perijinan. Baru ngomongin metaverse,” tulis akun @akunugraha.

Selain itu, sejumlah masyarakat juga mengkritik jika layanan tersebut dinilai kurang efektif dan hanya menghamburkan dana. Mereka lantas menawarkan alternatif dengan memberikan saran berupa optimalisasi website dan server pemerintah yang lebih menjangkau masyarakat.

“Sesungguhnya proyek Metaverse tidak bermanfaat untuk masyarakat. Berapa banyak yang kebeli Oculus (alat virtual reality)? Yang tidak bermanfaat di kehidupan sehari-hari juga. Lebih baik optimalkan website dan servernya, jaga keamanannya. Website lebih menjangkau masyarakat,” tulis akun @ibnux.