- Kejati Jakarta menahan tiga petinggi PT Lunaria Annua Teknologi terkait kasus korupsi penyaluran kredit perbankan.
- Tersangka diduga memanipulasi dokumen faktur dan agunan untuk mencairkan kredit yang merugikan negara sebesar Rp600 miliar.
- Proses hukum terus berlanjut dengan pendalaman keterlibatan pihak lain serta pelacakan aset untuk memulihkan kerugian negara.
Suara.com - Industri finansial teknologi atau fintech Tanah Air diguncang skandal besar, setelah Kejaksaan Tinggi Jakarta resmi menetapkan dan menahan tiga orang petinggi dari PT Lunaria Annua Teknologi (LAT), perusahaan yang menaungi platform peer-to-peer lending ternama, KoinWorks.
Kasus ini berkaitan dengan dugaan tindak pidana korupsi dalam penyaluran fasilitas kredit dari bank BUMN, yang diduga merugikan keuangan negara hingga mencapai Rp600 miliar.
Ketiga tersangka yang berasal dari jajaran manajemen puncak PT LAT tersebut, kini telah dijebloskan ke dalam sel tahanan untuk menjalani proses hukum lebih lanjut.
Identitas dan Peran Para Tersangka
Berdasarkan keterangan resmi dari Kejati Jakarta, Kamis (7/5/2026), ketiga tersangka yang ditahan memiliki peran strategis di perusahaan tersebut.
Mereka dianggap bertanggung jawab atas kebijakan dan operasional perusahaan selama periode penyaluran kredit yang bermasalah tersebut.
Kepala Seksi Penerangan Hukum Kejati Jakarta, Dapot Sariarma, mengatakan penahanan itu adalah tindak lanjut serangkaian penyidikan intensif yang dilakukan tim jaksa penyidik.
“Tiga tersangka atas nama BAA selaku Direktur Operasional PT LAT pada 2021-sekarang; BH, Direktur Utama PT LAT 2015-2022 dan Komisaris PT LAT 2022-sekarang; Lalu, JB selaku Direktur Utama PT LAT pada tahun 2024-sekarang. Ketiganya ditahan,” kata Kepala Seksi Penerangan Hukum Kejati Jakarta, Dapot Sariarma.
Penahanan para petinggi KoinWorks ini dilakukan di lokasi yang berbeda. Ketiganya ditahan selama 20 hari ke depan terhitung sejak Rabu 6 Mei 2026.
Baca Juga: Kejati Jakarta Sita Sejumlah Dokumen Usai Geledah Ruangan Dirjen SDA dan Cipta Karya Kementerian PU
"Ketiganya sudah dijebloskan ke Rutan Cipinang dan Rutan Salemba," kata dia.
Modus Operandi: Manipulasi Invoice dan Agunan
Dalam pengungkapan kasus ini, jaksa penyidik menemukan adanya indikasi kuat praktik culas dalam proses penyaluran pembiayaan.
Hubungan kerja sama antara lembaga perbankan plat merah dengan platform fintech, seharusnya didasarkan pada analisis risiko yang ketat.
Namun, dalam kasus ini, prosedur tersebut diduga kuat dilangkahi demi mencairkan dana segar.
Salah satu temuan paling krusial adalah adanya manipulasi dokumen agunan.
Berita Terkait
-
Kejati Jakarta Sita Sejumlah Dokumen Usai Geledah Ruangan Dirjen SDA dan Cipta Karya Kementerian PU
-
Kejati Jakarta Tetapkan 2 Pegawai BPJS Ketenagakerjaan Jadi Tersangka Tindak Pidana Klaim Fiktif JKK
-
LPEI Buka Suara soal Kasus Korupsi Pemberian Kredit, Hormati Proses Hukum
-
Kejati Jakarta Bongkar Skandal LPEI: Negara 'Dibobol' Hampir Rp 1 Triliun
-
Buronan Korupsi Rp569 Miliar Bank Jatim Ditangkap di Gunungkidul, Uang Tunai Rp1 Miliar Disita
Terpopuler
- Kecil tapi Lega: Hatchback Bermesin Avanza Kini Cuma 50 Jutaan, Makin Layak Dilirik?
- Promo JCO Mei 2026, Paket Hemat Donat dan Kopi yang Sayang Dilewatkan
- 5 Rekomendasi Bedak Wardah Colorfit yang Warnanya Auto Menyatu di Kulit
- 4 Rekomendasi Parfum Lokal Wangi Tidak Lebay dan Tahan Lama untuk Perempuan
- 6 Rekomendasi Sepatu Lokal Rp 200 Ribuan, Kualitas Bintang Lima
Pilihan
-
16 Korban Tewas Bus ALS Terbakar di Muratara Berhasil Dievakuasi, Jalinsum Masih Mencekam
-
'Celana Saya Juga Hancur', Cerita Saksi yang Kena Sisa Air Keras Saat Bantu Andrie Yunus
-
Kala Harga Kebutuhan Meroket, Menulis Jadi Andalan Saya untuk Nambal Dompet
-
Hakim Gemas Anggota BAIS Siram Air Keras ke Andrie Yunus: Amatir Banget, Malu-maluin!
-
10 WNI Diamankan di Arab Saudi Terkait Haji Ilegal, Kemenhaj Pastikan Tak Akan Intervensi
Terkini
-
Sidang Kasus Andrie Yunus, Eks Kepala BAIS: Kalau Dipaksa ke Peradilan Umum Bisa Berujung Impunitas
-
Soal Ketimpangan Personel Polri, Kapolri: Ada yang Harus Dirampingkan dan Diperkuat
-
Jangan Cuma Salahkan Sopir! DPR Soroti Kondisi Jalan Nasional di Balik Kecelakaan Maut Bus ALS
-
Resmi! Muktamar ke-35 NU Digelar 1-5 Agustus 2026, Siap Pilih Ketum PBNU dan Rais Aam
-
Listyo Sigit Buka Suara soal Rekomendasi Calon Kapolri Harus Punya Sisa Masa Dinas 2-3 Tahun
-
Nama Dirjen Bea Cukai Djaka Budhi Utama Muncul di Dakwaan Korupsi, Menkeu: Tak Dinonaktifkan
-
Gus Ipul Bantah Tahan SK Jelang Muktamar PBNU: Itu Kabar Menyesatkan
-
Motif 'Sakit Hati' Gugur di Persidangan! TAUD: Serangan ke Andrie Yunus Itu Operasi, Bukan Dendam
-
Hakim Nur Sari Semprot Dirjen Binwasnaker Fahrurozi: Saudara Lahir di Kemnaker, Masa Tidak Tahu?
-
PBNU Tetapkan Jadwal Muktamar ke-35 Agustus 2026, NTB hingga Jatim 'Berebut' Jadi Tuan Rumah