/
Kamis, 29 Desember 2022 | 15:43 WIB
Kolase FX Hadi Rudyatmo dan Presiden Joko Widodo. ([Istimewa])

Pertemuan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dengan mantan Wali Kota Solo FX Hadi Rudyatmo menjadi pertanyaan besar. Apalagi di tengah isu reshuffle kabinet. 

Hingga isu Presiden Jokowi sedang mencoba melakukan kudeta terhadap Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri pun berhembus. 

Pengamat politik dan akademisi Rocky Gerung mengatakan, apa yang dilakukan Jokowi semakin jelas setelah dirinya bertemu dengan FX Rudy.

Rocky menyebut, ada indikasi bahwa Presiden Jokowi sedang mencoba menjadi ketua umum bayangan bagi PDIP.

"Sinyalnya nggak perlu ragu-ragu tuh minta izin, enggak bilang aja PDIP tidak menyetujui FX masuk kabinet karena dia belum minta izin dari PDIP," kata Rocky melansir youtube channelnya, Kamis (29/12/22).

"Demikian juga tidak menyetujui kader dia yang adalah presiden Jokowi mengangkat orang dalam PDIP tanpa konsultasi dengan ketua. Kan itu artinya ada partai dalam partai kan jadi anggap bapak Jokowi seolah-olah menjadi ketua partai bayangan," tambahnya.

Rocky menambahkan, isu resuflle hingga pertemuan dengan FX Rudy juga bisa ditafsirkan sebagai prank dari Jokowi.

"Ya itu istana lagi mainin isu kemaren, soal kader perindo yang katanya masuk kabinet itu buat nge-prank Nasdem, sekarang pertemuan dengan FX Rudi untuk ngeprank PDIP," kata Rocky.

"Tetapi dalil-dalil utama yang Jokowi disebut sebagai ‘Kepemimpinan saya tidak akan memakai orang-orang partai’ udah dilanggar habis-habisan. Jadi apapun yang dilakukan di Kabinet itu itu yang akan masuk adalah orang partai," tambahnya.

Baca Juga: BRIN Bikin Heboh soal Badai, Wapres: Yang Berwenang Umumkan Cuma BMKG

"Dan kita orang partai itu separuh berpolitik di dalam, merampok anggaran. Jadi profesionalisme kan enggak akan tumbuh dari mereka yang punya portofolio partai politik," kata Rocky. 

Disclaimer: Artikel ini merupakan kerja sama Suara.com dengan Warta Ekonomi. Hal yang terkait dengan tulisan, foto, grafis, video, dan keseluruhan isi artikel menjadi tanggung jawab Warta Ekonomi.

Load More