Bungkam Pihak yang Ingin Ganti Ketum Golkar, Airlangga Hartarto: Lewat Munas Dulu

Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto mengatakan jika ada pihak-pihak yang ingin mencalonkan diri menjadi pimpinan partai berlambang beringin itu harus menunggu Musyawarah Nasional (Munas) pada 2024.

“Munas 2024, silakan kalau berminat jadi Ketua Umum Golkar ke 2024,” kata Airlangga di lingkungan Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu.

Airlangga merespons pernyataan anggota Dewan Pakar Golkar Ridwan Hisjam yang mendorong diselenggarakannya Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub). Ridwan juga menyebut Ketua Dewan Penasihat Partai Golkar Luhut Binsar Pandjaitan dan Wakil Ketua Umum Partai Golkar Bambang Soesatyo (Bamsoet) pantas menjadi ketum Golkar menggantikan Airlangga.

Airlangga menegaskan tidak ada rencana dari internal partainya untuk menggelar Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) guna mengganti dirinya sebagai Ketum Golkar dan sebagai bakal calon presiden dari Partai Golkar.

“Tidak ada, tidak akan ada (Munaslub),” ujar Airlangga.

Airlangga mengatakan Golkar sedang dalam pembicaraan dengan partai lain untuk mendeklarasikan capres pada Pemilu 2024. Dia meminta kepada setiap pihak agar tidak mendesak Golkar untuk buru-buru menentukan arah dan sikap politik pada Pemilu 2024.

“Ya desak saja yang lain juga, kita dalam pembicaraan dan pembicaraan kan tidak bisa desak mendesak. Pembicaraan partai kan harus cordial,” kata Airlangga.

Partai Golkar saat ini masih tergabung dalam Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) bersama Partai Amanat Nasional (PAN), dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP). Sejak dibentuk pada pertengahan 2022, KIB belum menentukan arah politiknya pada Pemilu 2024.

Bahkan, salah satu anggota KIB, yakni PPP memutuskan mendukung Ganjar Pranowo, bakal calon presiden yang diusung PDI Perjuangan (PDI-P).

Baca Juga: PPP Rayu Golkar dan PAN Dukung Ganjar Pranowo, KIB Bubar Jalan?

Ditanya secara terpisah, Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan menyebut KIB masih kompak.

“KIB masih kompak-kompak saja,” kata Zulhas, sapaan akrabnya.

Sementara itu, tiga ormas pendiri Partai Golkar yakni Kosgoro 1957, ormas Musyawarah Kekeluargaan Gotong Royong (MKGR) dan Sentral Organisasi Karyawan Swadiri Indonesia (SOKSI) meminta Airlangga Hartarto untuk mundur dari posisi Ketua Umum DPP Golkar.

Menurut Wakil Ketua Umum Dewan Pimpinan Sentral Organisasi Karyawan Swadiri (Soksi) Lawrence TP Siburian, arah politik Partai Golkar saat ini tidak jelas Padahal, waktu pendaftaran bakal calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres) menyisakan waktu tiga bulan lagi yakni pada Oktober 2023.

"Pak Airlangga tidak apa-apa di kementerian. Memimpin (sebagai) Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, tetapi Partai Golkar diserahkan kepada yang lebih mampu untuk menjaga dan mempertahankan paling tidak meningkatkan suara dari 14 persen naik," ujar Lawrence TP Siburian di Jakarta, Rabu (12/7).

Adapun, pendaftaran bakal calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres) dijadwalkan pada 19 Oktober hingga 25 November 2023.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu pasangan capres dan cawapres diusulkan partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu yang memenuhi syarat perolehan kursi paling sedikit 20 persen dari jumlah kursi DPR, atau memperoleh 25 persen dari suara sah secara nasional pada pemilu anggota DPR sebelumnya.

Saat ini, ada 575 kursi di parlemen, sehingga pasangan capres dan cawapres pada Pilpres 2024 harus memiliki dukungan minimal 115 kursi di DPR RI. Bisa juga pasangan calon diusung partai politik atau gabungan partai peserta Pemilu 2019 dengan total perolehan suara sah minimal 34.992.703 suara.