Polemik Partai Golkar Mendadak Diminta Ganti Ketum, Airlangga Tergeser Luhut?

Suara.com - Partai Golkar tengah terguncang karena kinerja Airlangga Hartarto sebagai pucuk pimpinan partai mulai dipertanyakan. Posisinya sebagai ketua umum dan calon presiden dari Partai Golkar pun terancam.

Bahkan tokoh-tokoh senior Golkar meminta DPP Golkar menggelar musyawarah nasional luar biasa (munaslub) untuk mengganti Airlangga. Simak polemik Partai Golkar yang mendadak diminta ganti ketum berikut ini.

Golkar Belum Punya Sikap Hadapi Pilpres 2024

Airlangga Hartanto ditetapkan menjadi ketua umum Partai Golkar dalam musyawarah nasional luar biasa (munaslub) pada Selasa, 20 Desember 2017, menggantikan Setya Novanto. Dia kemudian diusung menjadi calon presiden 2024 melalui musyawarah nasional (munas) pada 2019. 

Namun 4 tahun berlalu sampai sekarang arah politik Golkar masih belum jelas. Golkar belum punya sikap akan membentuk poros sendiri atau bergabung dengan koalisi yang sudah terbentuk. Padahal Pilpres 2024 tinggal 7 bulan lagi. 

Apalagi saat ini elektabilitas Airlangga Hartanto sebagai capres sangat tidak menjanjikan. Airlangga sulit mengejar popularitas dan elektabilitas kandidat lain seperti Prabowo Subianto, Ganjar Pranowo atau Anies Baswedan. Nama Airlangga hanya berkutat di posisi 10 besar, bahkan untuk masuk 5 besar juga sulit.

Pengganti Airlangga

Kondisi ketidakpastian Airlangga itu membuat elite Golkar yang tergabung dalam Dewan Pakar menggelar Rapat Pleno Minggu (9/7/2023) lalu. Hasilnya, ada tiga rekomendasi yang harus dijalankan Airlangga sebagai ketua umum Partai Golkar.

Rekomendasi pertama yakni meminta Airlangga membentuk poros baru di luar koalisi yang sudah ada. Poros baru dinilai akan menguntungkan kedudukan dan posisi Partai Golkar.

Baca Juga: Dear Calon Presiden, Luhut Titip Program Jokowi Ini Dilanjutkan: Nggak Boleh Ditawar!

Rekomendasi kedua adalah sejalan dengan rekomendasi pertama, maka Airlangga mendeklarasikan diri sebagai capres dari Partai Golkar. Airlangga juga sekaligus menentukan pasangan calon wakil presidennya sesegera mungkin dengan batas waktu paling lambat sebelum bulan Agustus 2023 berakhir.

Rekomendasi ketiga yakni Airlangga bersama Partai Golkar menyelenggarakan "Program Airlangga Hartarto Menyapa Rakyat di seluruh Indonesia". Langkah itu dilakukan tentu saja demi memenangkan Pemilu 2024 dan Pilpres 2024.

Selain itu,  Anggota Dewan Pakar Partai Golkar Ridwan Hisjam menerima rekomendasi dari eksponen Partai Golkar yang tergabung dalam Pemrakarsa Penggerak Kebangkitan Partai Golkar.

Menurut Ridwan ada sejumlah tokoh potensial yang bisa menggantikan posisi Airlangga, apabila Munaslub terwujud.

Ia lantas menyebutkan sejumlah figur, mulai dari tokoh Golkar yang kini menjabat di pemerintahan, semisal Menko Maritim dan Invesitasi sekaligus Ketua Dewan Penasihat Partai Golkar Luhut Binsar Pandjaitan.

"Orang yang duduk di pemerintahan, super hebat, siapa yang selevel oleh Pak Airlangga, ya Opung Luhut Binsar Pandjaitan, itu kalau mau dilihat yang super hebat. Kalau Airlangga dibilang tadi menko ya kalau menko itu kan sekarang dia bantu apa itu, marinves, investasi," kata Ridwan.