Manuver Parpol Jelang 2024, Pertemuan NasDem-Golkar hingga Isu Perjanjian Politik

Suara.com - Pesta politik 2024 kini semakin dekat. Manuver-manuver dari sejumlah partai politik pun semakin gencar. Bahkan, kini muncul sejumlah isu dukungan kepada calon tertentu, buntut safari politik yang dilakukan sejumlah partai dan koalisi. 

Koalisi Perubahan yang beranggotakan Partai NasDem, PKS, dan Partai Demokrat sempat menjadi perhatian usai beberapa kali terlihat begitu kompak memberikan dukungan kepada mantan Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan yang dideklarasikan sebagai bakal calon Presiden dalam pemilu 2024 mendatang.

Simak inilah berbagai manuver partai politik jelang Pemilu 2024 beserta isu yang mengiringi.

Isu koalisi Nasdem, PKS, dan Demokrat terancam bubar

Koalisi Perubahan yang terdiri dari Partai NasDem, PKS, dan Partai Demokrat ini sebelumnya sempat beberapa kali muncul di publik dengan memberikan dukungan kepada Anies Baswedan.

Namun, akhir akhir ini muncul isu koalisi ini terancam bubar karena adanya dugaan pihak lain yang mencampuri urusan koalisi ini. Anies pun buru buru mengonfirmasi bahwa koalisi pendukungnya ini masih solid dan tidak ada masalah apapun.

Peluang Golkar disebut lebih besar masuk Koalisi Perubahan

Kabar lain pun muncul bahwa Partai Golkar akan ikut serta dalam koalisi perubahan ini dan mendukung Anies Baswedan sebagai wakil mereka untuk maju pilpres 2024.

Juru Bicara PKS, Muhammad Kholid pun buka suara soal ini. Pertemuan antara Ketum Nasdem, Surya Paloh dan Ketum Golkar Airlangga Hartarto dianggapnya sebagai pintu Golkar untuk dapat bergabung dalam koalisi ini.

Baca Juga: Terus Galang Kekuatan Jadi Capres 2024, Kini Anies Sambangi Markas Demokrat!

"Kalau bicara soal saat ini, peluang Golkar lebih besar untuk masuk ke koalisi perubahan" ungkap Kholid.

Isu perjanjian politik Prabowo, Anies, dan Sandiaga

Beberapa waktu belakangan ini, muncul kabar mengenai perjanjian antara Prabowo Subianto, Anies Baswedan, dan Sandiaga Uno. Namun, isi perjanjian itu masih menjadi teka-teki.

Sandiaga tidak merinci isi perjanjian tertulis tersebut. Ia hanya menyebut jika di dalamnya berkaitan dengan masa depan bangsa. Ia juga mengatakan perjanjian itu dibuat pada September 2016 lalu, tepatnya sebelum pendaftaran Pemilihan Gubernur DKI Jakarta 2017.

"Jadi perjanjian itu perjanjian yang menurut saya memikirkan kepentingan bangsa dan negara, kepentingan saat itu kita mencalonkan, kepentingan apa yang pak Prabowo harapkan kepada kita berdua dan poinnya," ujar Sandiaga di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (30/1/2023).

Pertemuan Surya Paloh dan Airlangga Hartarto