Sementara, kerumitan koalisi perubahan yang terdiri dari NasDem, Demokrat dan PKS itu, menurut Qadari membuat NasDem khawatir dengan masa depan pencalonan Anies.
Kata Qadari, sejak awal Anies memang sudah berkomunikasi dengan Demokrat dan PKS. Salah satunya dengan berkunjung ke petinggi Demokrat, termasuk juga pertemuan Anies ke PKS.
Seperti diketahui, koalisi perubahan bisa mengajukan calon presiden bila memenuhi persyaratan undang-undang presidential threshold 20 persen. Sedangkan 20 persen bisa tercapai jika tiga partai tersebut bersepakat.
Namun, faktanya hingga saat ini belum terjadi kesepakatan itu. Karenanya, Qadari beranggapan pertemuan itu dilakukan untuk membahas kemungkinan-kemungkinan lain. "Jadi dalam situasi pertemuan Nasdem dengan Gerindra itu, saya melihat Nasdem ingin membuka kemungkinan-kemungkinan yang lain," ujar Qodari.
Menurut Qodari, bisa saja NasDem bergabung dalam koalisi Gondangdia. Sementara Koalisi Perubahan belum sepakat bersama dan tak kunjung terwujud.
Karenanya, NasDem harus mempunyai opsi lain agar bisa berpartisipasi dalam proses politik yang ada. Sementara Demokrat dan PKS, yang kursi keduanya tidak jauh berbeda.
Terkait mengapa NaDem harus berkoalisi dengan Gerindra dan PKB, Qadari, punya jawaban tersendiri. "Saya melihat karena koalisi yang masih memungkinkan dibangun pada hari ini Koalisi Gondangdia, antara Gerindra dan PKB, karena baru dua partai politik. Sedangkan di KIB juga sudah penuh," tutur Qodari.
"Di KIB bisa dikatakan itu sudah penuh, ada Golkar, PPP dan PAN. Kalau bergabung di sana, posisi Nasdem tidak akan signifikan. Jadi Nasdem kalau masuk ke sana itu menjadi penggembira," imbuh dia.
PDIP Terbuka Bentuk Koalisi Besar
PDI Perjuangan terbuka dengan harapan Gerindra yang ingin partai-partai tetap membuka pintu untuk membangun satu koalisi besar di Pemilihan Presiden atau Pilpres 2024.
Wakil Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Sadarestu memandang apa yang menjadi harapan Gerindra bukan hal mustahil. Peluang menuju ke arah sana juga memungkinkan. "Yang namanya politik itu semuanya serba mungkin. Saat ini juga masih sangat cair," kata Sadarestu di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (2/1/2023).
Termasuk apabila partai-partai pendukung pemerintagan Jokowi saat ini bergabung kembali, melakukan reuni untuk berkoalisi bersama di 2024, PDIP membuka peluang tersebut. "Ya iya lah tentunya (terbuka untuk reunian)," ujar Sadarestu.
Tetapi diakui Sadarestu, PDIP belum sampai melakukan pembahasan ke arah koalisi besar hasil reunian partai pendukung pemerintahan Jokowi. "Kalau itu, saya belum, belum pernah ada pembahasan," katanya.
Walau PDIP membuka diri dengan segala dinamika yang ada ke depan, tetapi ditegaskan Sadarestu, semua keputusan baik berkaitan dengan koalisi maupun pemilihan capres dan cawapres akan diputuskan Ketua Umun Megawati Soekarnoputri. "Kembali lagi bahwa yang begitu itu sudah menjadi kewenangan ibu ketua umum, karena hak prerogatif ada di ibu ketua umum sebagai penentu tentunya," tandasnya.
Tag
Berita Terkait
-
Santer Bakal Terjun di Kontestasi Pilpres 2024 Usai Masuk Golkar, Ridwan Kamil: Saya ke Sini Tidak Ada Urusan Politik
-
Pedenya Anies Sebut Komunikasi Tim Kecil Koalisi Perubahan Semakin Teknis Siapkan Pilpres 2024
-
Bantah Bakal Tinggalkan Koalisi dan Anies, NasDem: Silaturami ke Parpol Lain Usaha Agar Demokrasi Tak Balik Kegelapan
Terpopuler
- Kecil tapi Lega: Hatchback Bermesin Avanza Kini Cuma 50 Jutaan, Makin Layak Dilirik?
- Promo JCO Mei 2026, Paket Hemat Donat dan Kopi yang Sayang Dilewatkan
- 5 Rekomendasi Bedak Wardah Colorfit yang Warnanya Auto Menyatu di Kulit
- 4 Rekomendasi Parfum Lokal Wangi Tidak Lebay dan Tahan Lama untuk Perempuan
- Urutan Skincare Wardah Pagi dan Malam untuk Wajah Bercahaya
Pilihan
-
16 Korban Tewas Bus ALS Terbakar di Muratara Berhasil Dievakuasi, Jalinsum Masih Mencekam
-
'Celana Saya Juga Hancur', Cerita Saksi yang Kena Sisa Air Keras Saat Bantu Andrie Yunus
-
Kala Harga Kebutuhan Meroket, Menulis Jadi Andalan Saya untuk Nambal Dompet
-
Hakim Gemas Anggota BAIS Siram Air Keras ke Andrie Yunus: Amatir Banget, Malu-maluin!
-
10 WNI Diamankan di Arab Saudi Terkait Haji Ilegal, Kemenhaj Pastikan Tak Akan Intervensi
Terkini
-
Ngaku Lagi di Luar Pulau Jawa, Ridwan Kamil Tidak Hadir Penetapan Gubernur dan Wakil Gubernur Jakarta Besok
-
Paslon Bupati-Wakil Bupati Bogor nomor 2 Pecah Kongsi, Soal Pencabutan Gugatan Sengketa Pilkada ke MK
-
Miris, Warga Bali 'Dibuang' Adat Karena Beda Pilihan Politik
-
Meski Sudah Diendorse di Kampanye, Pramono Diyakini Tak akan Ikuti Cara Anies Ini Saat Jadi Gubernur
-
Pilkada Jakarta Usai, KPU Beberkan Jadwal Pelantikan Pramono-Rano
-
MK Harus Profesional Tangani Sengketa Pilkada, Jangan Ulangi Sejarah Kelam
-
Revisi UU Jadi Prioritas, TII Ajukan 6 Rekomendasi Kebijakan untuk Penguatan Pengawasan Partisipatif Pemilu
-
Menang Pilkada Papua Tengah, Pendukung MeGe Konvoi Keliling Kota Nabire
-
Pasangan WAGI Tempati Posisi Kedua Pilkada Papua Tengah, Siap Tempuh Jalur Hukum ke MK
-
Sah! KPU Tetapkan Pasangan MeGe Pemenang Pilgub Papua Tengah 2024