Suara.com - Ketua Dewan Penasehat DPP PKS Tifatul Sembiring meminta semua pihak menghentikan wacana penundaan pemilu dan perpanjangan masa jabatan presiden. Menurutnya, mengubah aturan konstitusi tidak mudah.
Tifatul awalnya mengatakan, pemundaan pemilu dan juga perpanjangan masa jabatan presiden tidak mungkin dilakukan kekinian.
"Ya nggak mungkin lah itu, dasar konstitusinya apa? Kita boleh punya ide, kita boleh berandai-andai tapi lihat lah pada kosntitusi," kata Tifatul di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (7/2/2023).
Menurutnya, melakukan amandemen untuk memperpanjang masa jabatan presiden sekaligus menunda pemilu bukan perkara yang mudah. Ia membandingkan dengan proses amandemen UUD untuk menghadirkan Pokok-Pokok Haluan Negara kembali saja berlangsung lama.
Ia pun meminta pihak-pihak yang masih menggaungkan isu penundaan pemilu terlebih perpanjangan masa jabatan presiden agar dihentikan.
"Jadi menurut saya nggak semudah itu ya, itu kan harus ada kesepakatan semua fraksi yang di MPR termasuk kelompok DPD, mereka harus sepakat untuk perubahan-perubahan itu, jadi nggak mudah itu untuk mengubah-ubah hanya untuk memperpanjang, hanya untuk 3 periode, udah tutup lah, kamus itu tutup saja," tuturnya.
Namun, Tifatul mengkui memang masih mendengar adanya pihak-pihak yang coba memunculkan terus isu tersebut.
"Ya ada lah namanya juga manuver ada kan selama ini sampai kumpul-kumpul deklarasi sampai kemarin ada kelompok apa tuh seniman apa-apa itu yang menyatakan ingin mendukung. Sudah lah yang gitu-gitu jangan dikasih angin lagi ya, kasihan ya dikuyo-kuyo undang-undang dasar," tuturnya.
Untuk itu, ia berharap agar isu penundaan pemilu dan perpanjangan masa jabatan presiden dihentikan. Menurutnya, masih banyak orang yang masih ingin menjadi presiden.
Baca Juga: PKS Bakal Sambangi Markas Golkar Sore Ini, Tifatul Sembiring: Jangan Dicurigai!
"Banyak orang lagi yang mau jadi calon presiden. Dua periode sudah lah, cukup lah, kasih kesempatan yang muda-muda," pungkasnya.
Masih Ada Pihak Bermain
Untuk diketahui, Wakil Ketua MPR RI Fraksi PPP Arsul Sani mengatakan, hingga kekinian masih ada pihak yang terus mendorong penundaan pemilu dan perpanjangan masa jabatan presiden.
"Sebagaimana juga informasi yg saya dapatkan bahwa di tengah masyarakat juga ada ikhtiar dari kelompok tertentu yang masih mengusung, mengupayakan penundaan pemilu," kata Arsul di Kantor DPP PPP, Menteng, Jakarta Pusat, Minggu (5/2/2023).
"Yang berarti kalau itu terjadi, ada perpanjangan jabatan presiden, sambil presiden, perpanjangan jabatan anggota DPR, DPD, DPRD," sambungnya.
Untuk itu, ia menilai, dengan adanya isu penundaan pemilu dan perpanjangan masa jabatan presiden lebih karena adanya kelompok tertentu yang bermain. Namun, ia mengatakan, dalam partai politik sendiri tidak pernah sama sekali ada pembahasan mengenai isu tersebut.
Berita Terkait
Terpopuler
- Asal-usul Kenapa Semua Pejabat hingga Diplomat Iran Tak Pakai Dasi
- Sunscreen SPF 50 Apa yang Bagus? Ini 5 Pilihan untuk Perlindungan Maksimal
- Nyanyi Sambil Rebahan di Aspal, Aksi Ekstrem Pinkan Mambo Cari Nafkah Jadi Omongan
- Penyebab BRImo Sempat Terkendala Pagi Ini, Kini Layanan Pulih Sepenuhnya
- Harga Adidas Adizero Termurah Tipe Apa Saja? Ini 5 Varian Terbaiknya
Pilihan
-
Mencekam! SPBE di Cimuning Bekasi Terbakar Hebat, Langit Malam Berubah Merah
-
Buntut Polemik Suket Pendidikan Gibran, Subhan Palal Juga Gugat Pimpinan DPR-MPR
-
Tok! Eks Sekretaris MA Nurhadi Divonis 5 Tahun Penjara dan Wajib Bayar Uang Pengganti Rp137 Miliar
-
Aksi Tenang Nenek Beruban Curi TV 30 Inci di Jatinegara Viral, Korban Tak Tega Lapor Polisi
-
Panglima TNI: Tiga Prajurit yang Gugur di Lebanon Terima Santunan Miliaran dan Pangkat Anumerta
Terkini
-
Ngaku Lagi di Luar Pulau Jawa, Ridwan Kamil Tidak Hadir Penetapan Gubernur dan Wakil Gubernur Jakarta Besok
-
Paslon Bupati-Wakil Bupati Bogor nomor 2 Pecah Kongsi, Soal Pencabutan Gugatan Sengketa Pilkada ke MK
-
Miris, Warga Bali 'Dibuang' Adat Karena Beda Pilihan Politik
-
Meski Sudah Diendorse di Kampanye, Pramono Diyakini Tak akan Ikuti Cara Anies Ini Saat Jadi Gubernur
-
Pilkada Jakarta Usai, KPU Beberkan Jadwal Pelantikan Pramono-Rano
-
MK Harus Profesional Tangani Sengketa Pilkada, Jangan Ulangi Sejarah Kelam
-
Revisi UU Jadi Prioritas, TII Ajukan 6 Rekomendasi Kebijakan untuk Penguatan Pengawasan Partisipatif Pemilu
-
Menang Pilkada Papua Tengah, Pendukung MeGe Konvoi Keliling Kota Nabire
-
Pasangan WAGI Tempati Posisi Kedua Pilkada Papua Tengah, Siap Tempuh Jalur Hukum ke MK
-
Sah! KPU Tetapkan Pasangan MeGe Pemenang Pilgub Papua Tengah 2024