Suara.com - Artis sekaligus politisi Lucky Hakim belakangan ini mencuri perhatian publik. Tak ada angin tak ada hujan, Lucky menyatakan mundur sebagai Wakil Bupati Indramayu, Jawa Barat.
Lewat surat dengan nomor 132/335 Tapem tertanggal 8 Februari 2023, Lucky menyampaikan langsung pengunduran dirinya itu ke DPRD Kabupaten Indramayu. Dia mendatangi DPRD Indramayu pada Senin, 13 Februari lalu sekitar pukul 16.00 WIB.
HAL itu diakui oleh Sekretaris DPRD Indramayu, Ali Fikri. "Pak Lucky Hakim beserta rombongan datang ke kantor kami, menyerahkan langsung surat pengunduran dirinya sebagai wakil bupati,” kata Ali kepada wartawan beberapa waktu lalu.
Publik bertanya-tanya, mengapa Lucky tiba-tiba mundur dari posisi orang nomor dua di Kabupaten Indramayu? Padahal jabatan yang ia emban mendampingi Bupati terpilih Nina Agustina baru seumur jagung.
Dalam konferensi persnya Rabu pekan lalu di Depok, Lucky beralasan memilih meninggalkan jabatannya karena merasa gagal mengemban amanah sebagai Wakil Bupati. Sebab selama ini ia merasa hidup mewah dan makan gaji buta.
“Daripada saya dengan segala kemewahan dan melihat semua orang saya bohongi, makan gaji buta. Lebih baik saya dihujat dan mengakui kesalahan saya," ujar Lucky.
Cuma Pendulang Suara
Pengamat politik Giri Ahmad Taufik mengatakan artis atau pesohor dipasangkan sebagai calon wakil kepala daerah oleh partai pengusung hanya untuk menjadi vote getter atau pendulang suara.
Ditanya apakah artis yang digaet untuk menjadi calon wakil kepala daerah memiliki kontribusi lain seperti bantuan logistik kampanye dan mempermudah mencari donatur, Giri menjawab tidak.
Baca Juga: Islah Gagal, Ridwan Kamil Sebut Proses Pengunduran Diri Lucky Hakim Jalan Terus
"Kalau dilihat dari profilnya sih gak ada ya, dari informasi yang saya dapat begitu. Jadi murni dia hanya digunakan sebagai penarik suara karena kepopulerannya itu. Nah itu yang meyebabkan dia gak punya daya bargaining secara politik," kata Giri kepada Suara.com, Kamis (23/2/2022).
Penyandang gelar Doctor of Philosophy dari Griffith University, Australia itu mengatakan skema pemanfaatan artis sebagai calon wakil bupati atau wali kota oleh partai pengusung jadi penyebab utama dari konflik yang terjadi antara sejumlah kepala daerah di Jawa Barat dengan wakilnya yang berlatar belakang artis.
"Ini menurut saya yang menyebabkan fenomena-fenomena seperti Dicky Chandra, terus juga Lucky Hakim dan Sahrul Gunawan," ucapnya.
Lebih jauh ia mengatakan, tugas artis dan pesohor itu selesai setelah kontestasi pilkada berakhir. Jika pasangan calon tersebut menang, maka sang artis tak akan diberi porsi kekuasaan apapun, baik penugasan terlebih anggaran.
"Mereka pada akhirnya, tugas mereka selesai Pemilu ya selesai. Jadi tidak bisa diharapkan untuk menjalankan roda pemerintahan," jelasnya.
Kondisi bak pepatah ‘habis manis sepah dibuang’ itu, kata Giri, bakal berjalan mulus pada wakil kepala daerah yang tak memiliki pengalaman di dunia politik.
Tag
Berita Terkait
Terpopuler
- Resmi Dibuka, Pusat Belanja Baru Ini Hadirkan Promo Menarik untuk Pengunjung
- Kenapa Motor Yamaha RX-King Banyak Dicari? Motor yang Dinaiki Gary Iskak saat Kecelakaan
- 7 Rekomendasi Motor Paling Tangguh Terjang Banjir, Andalan saat Musim Hujan
- 5 Shio Paling Beruntung di 1 Desember 2025, Awal Bulan Hoki Maksimal
- Ke Mana Saja Rp26 Triliun Dana Transfer Pusat Mengalir di Sulawesi Selatan?
Pilihan
-
6 Mobil Turbo Bekas untuk Performa Buas di Bawah Rp 250 Juta, Cocok untuk Pecinta Kecepatan
-
OPEC Tahan Produksi, Harga Minyak Dunia Tetap Kokoh di Pasar Asia
-
Menteri UMKM Sebut Produk Tak Bermerek Lebih Berbahaya dari Thrifting: Tak Terlihat tapi Mendominasi
-
Telkom Siapkan Anak Usaha Terbarunya infraNexia, Targetkan Selesai pada 2026
-
Ironi di Kandang Sendiri: UMKM Wajib Sertifikasi Lengkap, Barang China Masuk Bebas?
Terkini
-
Ngaku Lagi di Luar Pulau Jawa, Ridwan Kamil Tidak Hadir Penetapan Gubernur dan Wakil Gubernur Jakarta Besok
-
Paslon Bupati-Wakil Bupati Bogor nomor 2 Pecah Kongsi, Soal Pencabutan Gugatan Sengketa Pilkada ke MK
-
Miris, Warga Bali 'Dibuang' Adat Karena Beda Pilihan Politik
-
Meski Sudah Diendorse di Kampanye, Pramono Diyakini Tak akan Ikuti Cara Anies Ini Saat Jadi Gubernur
-
Pilkada Jakarta Usai, KPU Beberkan Jadwal Pelantikan Pramono-Rano
-
MK Harus Profesional Tangani Sengketa Pilkada, Jangan Ulangi Sejarah Kelam
-
Revisi UU Jadi Prioritas, TII Ajukan 6 Rekomendasi Kebijakan untuk Penguatan Pengawasan Partisipatif Pemilu
-
Menang Pilkada Papua Tengah, Pendukung MeGe Konvoi Keliling Kota Nabire
-
Pasangan WAGI Tempati Posisi Kedua Pilkada Papua Tengah, Siap Tempuh Jalur Hukum ke MK
-
Sah! KPU Tetapkan Pasangan MeGe Pemenang Pilgub Papua Tengah 2024