Suara.com - Sejumlah partai politik atau parpol bersuara menolak putusan penundaan Pemilihan Umum 2024 yang dikeluarkan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Putusan ini dikeluarkan karena Partai Rakyat Adil Makmur (Prima) memenangkan gugatan terhadap KPU.
Selain tidak lagi melaksanakan lanjutan tahapan pemilu, KPU juga harus melaksanakan tahapan pemilu dari awal selama lebih kurang 2 tahun 4 bulan 7 hari. PN Jakpus kemudian mengabulkan gugatan Partai Prima melalui putusan Nomor 757/Pdt.G/2022/PN Jkt.Pst. Dengan demikian, PN Jakpus telah mengambil keputusan agar Pemilu 2024 yang sedianya dijadwalkan pada 14 Februari 2024 untuk ditunda.
Menyikapi putusan ini, Ketua KPU RI Hasyim Asyari menyatakan siap mengajukan banding. Bukan hanya KPU, berikut adalah daftar Parpol yang tolak Pemilu ditunda.
PDIP
Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan atau PDIP, Hasto Kristiyanto mengatakan, bahwa partainya bersikap tegas akan melawan pihak-pihak yang ingin melakukan penundaan Pemilu 2024.
Hasto menyampaikan, bahwa Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri langsung menginstruksikan agar partainya tetap tegak lurus pada aturan main konstitusi terkait Pemilu.
"Sikap PDI Perjuangan sangat jelas dan secara langsung Ibu Megawati Memberikan arahan, bahwa PDI Perjuangan kokoh pada jalan konstitusi, dan tidak mentoleleransi setiap upaya yang mau mencoba melakukan penundaan pemilu. baik menggunakan celah hukum ataupun yang lain," kata Hasto dalam keterangannya, Senin (6/3/2023).
PKS
Penolakan PKS terhadap penundaan pemilu sudah dilontarkan sejak isu ini pertama kali bergulir pada 2022 lalu. Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera meminta Presiden Jokowi menyatakan sikap untuk menolak wacana penundaan pemilu. Ia berharap Jokowi tidak hanya diam Sebab dikatakan Mardani, sikap diam Jokowi justru dapat dianggap bahwa presiden mendukung wacana penundaan Pemilu 2024.
Baca Juga: Pertemuan Biasa Antara PDIP dan PPP: Ada Kemungkinan Bekerjasama di Masa Depan
Partai Buruh
Sama seperti PKS, sejak awal Partai Buruh juga telah mengambil sikap untuk menolak penundaan Pemilu 2024. Presiden Partai Buruh Said Iqbal, menilai para ketua umum partai politik yang mengusulkan agar Pemilu 2024 ditunda atau memperpanjang masa jabatan presiden itu karena mereka kalah di lembaga-lembaga survei sebagai calon presiden atau capres. Menurutnya, para ketum parpol yang mengusulkan hal tersebut hanya ingin mengudeta konstitusi.
"Ini (yang mengusulkan penudaan Pemilu dan perpanjangan masa jabatan presiden) kan partai-partai kalah sebagai capres lembaga survei dan tanda petik tanda petik mau kudeta konstitusi," kata Said dalam konferensi pers daring, Rabu (2/3/2022).
Di samping ketiga partai di atas pernyataan sikap serupa juga dilontarkan Partai Demokrat, Gerindra, Nasdem, PPP, dan Golkar.
Kontributor : Nadia Lutfiana Mawarni
Berita Terkait
-
Sidang Lanjutan di MK, Yusril Sebut Sistem Proporsional Terbuka Menurunkan Kualitas Pemilu
-
Ramai-ramai Bantah Rumor Perahu Koalisi KIB Goyah Usai Petinggi PDIP Temui Rommy
-
Airlangga Hartarto Dinilai Jadi Figur Tengah Ideal Di Pemilu 2024, Alasannya?
-
Rommy Ragu Pemilu 2024 Digelar Tepat Waktu, Waketum PAN: Ayo Mas Bangun, Jangan Mimpi Terus Dong
-
Pertemuan Biasa Antara PDIP dan PPP: Ada Kemungkinan Bekerjasama di Masa Depan
Terpopuler
- 5 Mobil Bekas Punya Sunroof Mulai 30 Jutaan, Gaya Sultan Budget Kos-kosan
- 3 Pilihan Cruiser Ganteng ala Harley-Davidson: Lebih Murah dari Yamaha NMAX, Cocok untuk Pemula
- 5 HP Murah Terbaik dengan Baterai 7000 mAh, Buat Streaming dan Multitasking
- 4 Mobil Bekas 7 Seater Harga 70 Jutaan, Tangguh dan Nyaman untuk Jalan Jauh
- 5 Rekomendasi Mobil Keluarga Bekas Tahan Banjir, Mesin Gagah Bertenaga
Pilihan
-
Tragedi Pilu dari Kendal: Ibu Meninggal, Dua Gadis Bertahan Hidup dalam Kelaparan
-
Menko Airlangga Ungkap Rekor Kenaikan Harga Emas Dunia Karena Ulah Freeport
-
Emas Hari Ini Anjlok! Harganya Turun Drastis di Pegadaian, Antam Masih Kosong
-
Pemilik Tabungan 'Sultan' di Atas Rp5 Miliar Makin Gendut
-
Media Inggris Sebut IKN Bakal Jadi Kota Hantu, Menkeu Purbaya: Tidak Perlu Takut!
Terkini
-
Ngaku Lagi di Luar Pulau Jawa, Ridwan Kamil Tidak Hadir Penetapan Gubernur dan Wakil Gubernur Jakarta Besok
-
Paslon Bupati-Wakil Bupati Bogor nomor 2 Pecah Kongsi, Soal Pencabutan Gugatan Sengketa Pilkada ke MK
-
Miris, Warga Bali 'Dibuang' Adat Karena Beda Pilihan Politik
-
Meski Sudah Diendorse di Kampanye, Pramono Diyakini Tak akan Ikuti Cara Anies Ini Saat Jadi Gubernur
-
Pilkada Jakarta Usai, KPU Beberkan Jadwal Pelantikan Pramono-Rano
-
MK Harus Profesional Tangani Sengketa Pilkada, Jangan Ulangi Sejarah Kelam
-
Revisi UU Jadi Prioritas, TII Ajukan 6 Rekomendasi Kebijakan untuk Penguatan Pengawasan Partisipatif Pemilu
-
Menang Pilkada Papua Tengah, Pendukung MeGe Konvoi Keliling Kota Nabire
-
Pasangan WAGI Tempati Posisi Kedua Pilkada Papua Tengah, Siap Tempuh Jalur Hukum ke MK
-
Sah! KPU Tetapkan Pasangan MeGe Pemenang Pilgub Papua Tengah 2024