Suara.com - Pengamat politik dari Universitas Katolik Widya Mandira Kupang, Mikhael Rajamuda Bataona menilai Koalisi Perubahan harus kerja keras supaya calon presiden yang diusung, Anies Baswedan bisa diterima dan didukung mayoritas masyarakat di Nusa Tenggara Timur (NTT) pada Pilpres 2024 mendatang.
"Koalisi perubahan butuh kerja sangat keras di NTT agar Anies Baswedan bisa diterima dan dipilih publik di NTT karena isu politik identitas yang masih mengakar di persepsi publik," katanya saat dihubungi pada Selasa (14/3/2023).
Menurutnya, isu politik identitas yang dilabelkan pada Anies menjadi batu sandungan bagi Koalisi Perubahan yang terdiri dari Partai NasDem, Demokrat, dan PKS. Isu itu harus dibersihkan dari persepsi publik di NTT.
Ia menilai label itu melekat di memori masyarakat NTT karena isu politik identitas yang dimainkan dalam Pilkada DKI Jakarta 2017 lalu dan rivalitas yang melibatkan partai-partai nasionalis dengan partai-partai kanan yang menjual isu identitas.
Bataona menilai bahwa masyarakat NTT secara natural lebih dekat dengan partai-partai nasionalis karena postur dan konfigurasi masyarakat NTT adalah multikultur.
"Inilah alasan masyarakat tidak suka pada isu politik identitas dan praktek politik identitas dalam model apa pun," lanjutnya.
Lebih lanjut, Bataona menjelaskan bahwa secara kulturan dan psikologis mayoritas masyarakat NTT sulit untuk mendukung Anies. Hal itu karena tingkat kesukaan dan penerimaan masyarakat NTT pada Koalisi Perubahan lebih rendah dibadingkan terhadap KIB, KIR, dan PDIP.
Pemilih di NTT secara kultural dan psikologis, kata dia, berbeda karakternya dengan pemilih di daerah lain seperti Jakarta, Banten, atau Jawa Barat. Perbedaan karakter secara kultural nilah yang akan membuat jualan capres Koalisi Perubahan tidak mudah diterima di NTT.
Karena itu, Koalisi Perubahan harus bekerja keras dan mencari format-format isu kampanye yang rasional dan masuk akal sebagai antitesis dari pelabelan isu politik identitas pada Anies Baswedan.
Bataona mengatakan, meskipun demikian, pilpres akan berbeda dengan pemilihan legislatif (pileg). Meskipun bersamaan tapi figur-figur yang diusung partai-partai Koalisi Perubahan akan tetap dipilih masyarakat.
"Karena masyarakat akan melihat rekam jejak juga kedekatan figur-figur tersebut dengan masyarakat. Sehingga efek dukungan figur presiden tidak 100 persen men-downgrade posisi partai Koalisi Perubahan terutama Nasdem dn Demokrat di NTT," katanya. [ANTARA]
Berita Terkait
-
Ngaku Dekat dengan Golkar sama Seperti Klaim PKB, Gerindra soal Koalisi: Tunggu Kabar Baiknya Saja Lah
-
Anies Baswedan Tampil di TV Australia Bahas Politisasi Agama di Indonesia
-
Soal Duet Prabowo-Ganjar, Bambang Pacul: Semua Boleh Berspekulasi, Tapi Kalau di PDIP Tunggu Ketum!
-
Tinjau Venue KTT ASEAN di NTT, Jokowi: Paling Penting Bisa Promosikan Labuan Bajo
-
Erick Thohir Makin 'Perkasa' Jadi Cawapres Pilpres 2024 Terkuat, Siap Dipinang
Terpopuler
- Mengenal Lisda Cancer, Perwira Tinggi Polri yang Pensiun Tak Lama Usai Jadi Brigjen
- Pelatih FC Twente Usir Mees Hilgers: Saya Tak Berharap Dia Kembali ke Klub!
- PIP Termin II 2026 Kapan Cair? Ini Jadwal Lengkap dan Cara Ceknya agar Dana Tidak Hangus!
- Skenario Timnas Indonesia Jika Imbang atau Kalah dari Vietnam di Piala AFF 2026
- Sunscreen Apa yang Bagus untuk Menghilangkan Flek Hitam di Wajah? Ini 3 Rekomendasi sesuai Review
Pilihan
-
Aktris Sali Irsalina Dianiaya Pacar di Fatmawati, Mata Lebam Hingga Diselamatkan Polantas
-
Dipilih Lewat Seleksi Ketat, Bank Dunia Kembali Tunjuk Sri Mulyani Duduki Jabatan Strategis
-
Pagar Besi di Mal-mal, Benarkah untuk Antisipasi Plot Kerusuhan Agustus?
-
Desa Kecil, Mimpi Mendunia: Ketika Kolaborasi Mengubah Wajah Kemiren
-
Kejagung Geledah Rumah Eks Jampidsus Febrie yang Pernah Dijaga TNI
Terkini
-
Kronologi Misteri Jasad Mutilasi dalam Karung di Pancoran Mas Depok
-
Final Piala Presiden 2026 Antara Persib vs Persebaya Digelar Tanpa Penonton, Ini Alasannya
-
Potongan Kaki Masih Dicari, Polisi Buru Motif Pelaku Mutilasi Pria Tanpa Identitas di Depok
-
Lawan Kejagung dan Polri, Sidang Perdana Praperadilan Febrie Digelar Usai HUT RI
-
Waktu Istirahat Minim Jelang Final, Pelatih Persib: Mari Kita Lihat Siapa yang Bisa Bertahan
-
Gubernur Andra Soni Sebut Gedung Baru DPD RI Rp4,1 M Kebutuhan Daerah, Bukan Senator
-
Pelaku Mutilasi Depok Semula Korban? Polisi Diminta Uji Klaim Percobaan Pelecehan
-
Soroti Kasus 46 Juta Obat Ilegal di Tangsel, DPR: Bongkar Mata Rantai Distribusi Sampai ke Akar!
-
BRI Perkuat Sinergi dengan Ditjenpas DIY Melalui Optimalisasi Layanan Pemasyarakatan
-
Jadwal Padat Piala Presiden 2026 Diprotes Klub, Panpel Klaim Sudah Direstui AFC