Suara.com - Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam) Mahfud MD menegaskan bahwa bangsa Indonesia harus memperhatikan sungguh-sungguh bahwa pemilu merupakan proses mencari pemimpin yang baik.
"Harus dicamkan, pemilu adalah proses mencari pemimpin dan wakil rakyat yang baik," ujar Mahfud saat menjadi narasumber dalam simposium nasional bertajuk "Kedamaian Berbangsa Menuju Pemilu 2024 Tanpa Politisasi Agama", di Sekolah Partai PDI Perjuangan (PDIP), Jakarta, Selasa (21/3/2023).
Mahfud juga menegaskan bahwa penyelenggaraan pemilu bukan ditujukan untuk mengalahkan pihak tertentu. Menurutnya, sudah seharusnya pemilu di Indonesia ini diselenggarakan secara damai.
Lebih lanjut, Mahfud mengatakan bahwa pemilu harus digelar dengan mengedepankan sejumlah asas untuk menghasilkan pesta demokrasi yang damai. Sejumlah asas yang disebutkan, yakni langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.
Ia juga menjelaskan bahwa apapun hasil pemilu harus diterima segenap bangsa Indonesia sebagai keputusan rakyat.
"Hasilnya, harus diterima bersama sebagai keputusan rakyat," tegasnya.
Dalam simposium yang digelar DPP PDI Perjuangan dan organisasi sayap bidang keislaman PDIP Baitul Muslimin Indonesia itu, Mahfud menyampaikan pandangannya terkait dengan perkembangan penyelenggaraan pemilu di Indonesia selama ini.
Menurut dia, penyelenggaraan pemilu semakin bagus karena empat hal, yakni karena adanya penyelenggara pemilu, seperti Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang independen dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) yang mengawasi jalannya pesta demokrasi.
Berikutnya, tambah dia, ada pula Mahkamah Konstitusi (MK) yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara perselisihan hasil pemilihan, serta adanya pemantau yang independen. [ANTARA]
Baca Juga: Mengapa Transaksi Janggal Rp 349 Triliun Lebih Bahaya Ketimbang Korupsi?
Berita Terkait
-
Mengapa Transaksi Janggal Rp 349 Triliun Lebih Bahaya Ketimbang Korupsi?
-
Ketua MKD: Wakil Rakyat Bukan Sekadar Jabatan Semata
-
Kekhawatiran Mahfud MD Soal Transaksi Janggal Rp 349 Triliun, Lebih Bahaya Dari Korupsi
-
Transaksi Janggal Mencapai 349 Triliun Di Kementrian Keuangan, Sri Mulyani Jelaskan Laporan Analisisnya
-
Tegas! Menko Polhukam Mahfud MD Bilang 300 T Bukan Korupsi, Tapi Apa?
Terpopuler
- REDMI 15 Resmi Dijual di Indonesia, Baterai 7.000 mAh dan Fitur Cerdas untuk Gen Z
- Kehabisan Uang Usai Mudik di Jogja, Ratusan Perantau Berburu Program Balik Kerja Gratis
- 55 Kode Redeem FF Max Terbaru 23 Maret 2026: Klaim THR, Diamond, dan SG2 Tengkorak
- Peta 30 Suara Mulai Terbaca, Munafri Unggul Sementara di Musda Golkar Sulsel
- Mobil Alphard Termurah, 100 Jutaan Dapat Tahun Berapa?
Pilihan
-
Kabais Dicopot Buntut Aksi Penyiraman Air Keras Terhadap Andrie Yunus
-
Puncak Arus Balik! 50 Ribu Orang Padati Jakarta, KAI Daop 1 Tebar Diskon Tiket 20 Persen
-
Arus Balik, Penumpang Asal Jawa Tengah Hingga Sumatera Masih Padati Terminal Bus Kalideres
-
Ogah Terjebak Kemacetan di Pantura, Ratusan Pemudik Motor Pilih Tidur di Kapal Perang TNI AL
-
Sempat Dikira Tidur, Pria di Depan Gedung HNSI Juanda Ternyata Sudah Tak Bernyawa
Terkini
-
Ngaku Lagi di Luar Pulau Jawa, Ridwan Kamil Tidak Hadir Penetapan Gubernur dan Wakil Gubernur Jakarta Besok
-
Paslon Bupati-Wakil Bupati Bogor nomor 2 Pecah Kongsi, Soal Pencabutan Gugatan Sengketa Pilkada ke MK
-
Miris, Warga Bali 'Dibuang' Adat Karena Beda Pilihan Politik
-
Meski Sudah Diendorse di Kampanye, Pramono Diyakini Tak akan Ikuti Cara Anies Ini Saat Jadi Gubernur
-
Pilkada Jakarta Usai, KPU Beberkan Jadwal Pelantikan Pramono-Rano
-
MK Harus Profesional Tangani Sengketa Pilkada, Jangan Ulangi Sejarah Kelam
-
Revisi UU Jadi Prioritas, TII Ajukan 6 Rekomendasi Kebijakan untuk Penguatan Pengawasan Partisipatif Pemilu
-
Menang Pilkada Papua Tengah, Pendukung MeGe Konvoi Keliling Kota Nabire
-
Pasangan WAGI Tempati Posisi Kedua Pilkada Papua Tengah, Siap Tempuh Jalur Hukum ke MK
-
Sah! KPU Tetapkan Pasangan MeGe Pemenang Pilgub Papua Tengah 2024