Suara.com - Peluang terbentuknya kolaisi 'gemuk' atau koalisi besar menjelang Pilpres 2024 semakin nyata usai lima ketua umum partai politik pendukung pemerintahan Presiden Jokowi mengadakan pertemuan di Kantor DPP PAN, Jakarta Selatan pada Minggu (2/4/2023) lalu.
Pengamat komunikasi politik dari Universitas Esa Unggul, Jamiluddin Ritonga mengatakan koalisi besar yang awalnya diwacanakan Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto akhirnya mendapatkan respons baik dari Jokowi. Namun, hal itu tentu memiliki kelebihan dan kekurangan.
"Plusnya, pasangan capres yang diusung berpeluang hanya dua. Kalau hal ini terwujud, maka Pilpres 2024 cukup satu putaran," ujarnya pada Senin (3/4/2023).
Kekurangannya, rakyat dinilai tidak memiliki banyak alternatif pilihan karena hanya ada dua pasangan capres-cawapres.
"Minusnya, dengan hanya ada dua pasangan, rakyat tidak banyak diberi alternatif pilihan. Padahal idealnya demokrasi diharapkan memberi lebih banyak pilihan, apalagi masyarakat Indonesia yang begitu heterogen," lanjutnya.
Selain itu, Jamiluddin mengatakan bahwa dua pasangan capres dan cawapres bisa kembali memunculkan keterbelahan di tengah masyarakat seperti Pilpres 2019 silam.
Bahkan, label cebong dan kampret juga dinilai masih kental di masyarakat.
"Minus lainnya, bila koalisi besar menang pada Pilpres 2024, maka dominasi partai pendukung pemerintah sangat kuat. Hal ini bisa memperlemah DPR dalam pengawasan, seperti saat ini. DPR praktis sangat lemah di hadapan pemerintah," ujarnya.
Namun, Jamiluddin mengatakan jika Koalisi Perubahan untuk Persatuan bisa merebut kemenangan DPR berpeluang sangat kuat. Hal itu karena koalisi besar bisa mendominasi DPR yang terus mengganggu jalannya pemerintahan.
Selain itu, pemerintah juga bisa menjadi bulan-bulanan sehingga sulit bekerja maksimal karena minim dukungan DPR.
"Karena itu, koalisi besar tersebut diharapkan tidak melibatkan PDIP. Kalau ini terwujud, maka pada Pilpres 2024 diharapkan tetap ada tiga pasangan capres yang maju," kata Jamiluddin.
"Selain itu, peluang dominasi di DPR juga dapat diminimalkan. Hal itu dapat memberi ruang pasangan capres yang menang untuk bekerja lebih maksimal," pungkasnya.
Disclaimer: Artikel ini merupakan kerja sama Suara.com dengan Warta Ekonomi. Hal yang terkait dengan tulisan dan keseluruhan isi artikel menjadi tanggung jawab Warta Ekonomi.
Berita Terkait
-
Antusiasnya Raffi Ahmad Sambut Rekannya saat Jadi Menpora, Kini Panggilan ke Dito Ariotedjo Sudah Berubah
-
Terobosan Baru Nih! Menpora Dito Ariotedjo Akan Buat Liga Antar Kampung
-
3 PR Besar Menpora Dito Ariotedjo dari Presiden Jokowi, Apa Saja?
-
Diisukan Jadi King Maker 2024, Rocky Gerung: Jokowi Menunjukkan Diri Sebagai Pemain Politik, Bukan Kader PDIP
-
Pemilu akan Semakin Sengit Kalau Koalisi Besar Terbentuk, Pilpres Bisa Dua Putaran
Terpopuler
- Kecil tapi Lega: Hatchback Bermesin Avanza Kini Cuma 50 Jutaan, Makin Layak Dilirik?
- Promo JCO Mei 2026, Paket Hemat Donat dan Kopi yang Sayang Dilewatkan
- 5 Rekomendasi Bedak Wardah Colorfit yang Warnanya Auto Menyatu di Kulit
- 4 Rekomendasi Parfum Lokal Wangi Tidak Lebay dan Tahan Lama untuk Perempuan
- 6 Rekomendasi Sepatu Lokal Rp 200 Ribuan, Kualitas Bintang Lima
Pilihan
-
16 Korban Tewas Bus ALS Terbakar di Muratara Berhasil Dievakuasi, Jalinsum Masih Mencekam
-
'Celana Saya Juga Hancur', Cerita Saksi yang Kena Sisa Air Keras Saat Bantu Andrie Yunus
-
Kala Harga Kebutuhan Meroket, Menulis Jadi Andalan Saya untuk Nambal Dompet
-
Hakim Gemas Anggota BAIS Siram Air Keras ke Andrie Yunus: Amatir Banget, Malu-maluin!
-
10 WNI Diamankan di Arab Saudi Terkait Haji Ilegal, Kemenhaj Pastikan Tak Akan Intervensi
Terkini
-
Ngaku Lagi di Luar Pulau Jawa, Ridwan Kamil Tidak Hadir Penetapan Gubernur dan Wakil Gubernur Jakarta Besok
-
Paslon Bupati-Wakil Bupati Bogor nomor 2 Pecah Kongsi, Soal Pencabutan Gugatan Sengketa Pilkada ke MK
-
Miris, Warga Bali 'Dibuang' Adat Karena Beda Pilihan Politik
-
Meski Sudah Diendorse di Kampanye, Pramono Diyakini Tak akan Ikuti Cara Anies Ini Saat Jadi Gubernur
-
Pilkada Jakarta Usai, KPU Beberkan Jadwal Pelantikan Pramono-Rano
-
MK Harus Profesional Tangani Sengketa Pilkada, Jangan Ulangi Sejarah Kelam
-
Revisi UU Jadi Prioritas, TII Ajukan 6 Rekomendasi Kebijakan untuk Penguatan Pengawasan Partisipatif Pemilu
-
Menang Pilkada Papua Tengah, Pendukung MeGe Konvoi Keliling Kota Nabire
-
Pasangan WAGI Tempati Posisi Kedua Pilkada Papua Tengah, Siap Tempuh Jalur Hukum ke MK
-
Sah! KPU Tetapkan Pasangan MeGe Pemenang Pilgub Papua Tengah 2024