Suara.com - Peluang terbentuknya kolaisi 'gemuk' atau koalisi besar menjelang Pilpres 2024 semakin nyata usai lima ketua umum partai politik pendukung pemerintahan Presiden Jokowi mengadakan pertemuan di Kantor DPP PAN, Jakarta Selatan pada Minggu (2/4/2023) lalu.
Pengamat komunikasi politik dari Universitas Esa Unggul, Jamiluddin Ritonga mengatakan koalisi besar yang awalnya diwacanakan Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto akhirnya mendapatkan respons baik dari Jokowi. Namun, hal itu tentu memiliki kelebihan dan kekurangan.
"Plusnya, pasangan capres yang diusung berpeluang hanya dua. Kalau hal ini terwujud, maka Pilpres 2024 cukup satu putaran," ujarnya pada Senin (3/4/2023).
Kekurangannya, rakyat dinilai tidak memiliki banyak alternatif pilihan karena hanya ada dua pasangan capres-cawapres.
"Minusnya, dengan hanya ada dua pasangan, rakyat tidak banyak diberi alternatif pilihan. Padahal idealnya demokrasi diharapkan memberi lebih banyak pilihan, apalagi masyarakat Indonesia yang begitu heterogen," lanjutnya.
Selain itu, Jamiluddin mengatakan bahwa dua pasangan capres dan cawapres bisa kembali memunculkan keterbelahan di tengah masyarakat seperti Pilpres 2019 silam.
Bahkan, label cebong dan kampret juga dinilai masih kental di masyarakat.
"Minus lainnya, bila koalisi besar menang pada Pilpres 2024, maka dominasi partai pendukung pemerintah sangat kuat. Hal ini bisa memperlemah DPR dalam pengawasan, seperti saat ini. DPR praktis sangat lemah di hadapan pemerintah," ujarnya.
Namun, Jamiluddin mengatakan jika Koalisi Perubahan untuk Persatuan bisa merebut kemenangan DPR berpeluang sangat kuat. Hal itu karena koalisi besar bisa mendominasi DPR yang terus mengganggu jalannya pemerintahan.
Selain itu, pemerintah juga bisa menjadi bulan-bulanan sehingga sulit bekerja maksimal karena minim dukungan DPR.
"Karena itu, koalisi besar tersebut diharapkan tidak melibatkan PDIP. Kalau ini terwujud, maka pada Pilpres 2024 diharapkan tetap ada tiga pasangan capres yang maju," kata Jamiluddin.
"Selain itu, peluang dominasi di DPR juga dapat diminimalkan. Hal itu dapat memberi ruang pasangan capres yang menang untuk bekerja lebih maksimal," pungkasnya.
Disclaimer: Artikel ini merupakan kerja sama Suara.com dengan Warta Ekonomi. Hal yang terkait dengan tulisan dan keseluruhan isi artikel menjadi tanggung jawab Warta Ekonomi.
Berita Terkait
-
Antusiasnya Raffi Ahmad Sambut Rekannya saat Jadi Menpora, Kini Panggilan ke Dito Ariotedjo Sudah Berubah
-
Terobosan Baru Nih! Menpora Dito Ariotedjo Akan Buat Liga Antar Kampung
-
3 PR Besar Menpora Dito Ariotedjo dari Presiden Jokowi, Apa Saja?
-
Diisukan Jadi King Maker 2024, Rocky Gerung: Jokowi Menunjukkan Diri Sebagai Pemain Politik, Bukan Kader PDIP
-
Pemilu akan Semakin Sengit Kalau Koalisi Besar Terbentuk, Pilpres Bisa Dua Putaran
Terpopuler
- Istana Diminta Istirahatkan Qodari atau Demo Mahasiswa Bisa Makin Besar
- Ciri-Ciri Sepatu Berbahan Kulit Babi, Kenali sebelum Membeli
- 4 Sepatu Jalan Kaki Lokal Terbaik Harga Rp300 Ribuan Sesuai Review, Kualitas Jempolan
- 4 Pompa Air Kedalaman 20 Meter ke Atas, Hemat Listrik dan Tekanan Air Stabil
- Roy Suryo Ditangkap di Bintaro Terkait Kasus Ijazah Palsu Jokowi, Sempat Diancam Borgol
Pilihan
-
Salah Sasaran Evaluasi: Menilai Program MBG Lewat Respons Anak Itu Absurd
-
Dasco di Mobil Komando Aksi: Aspirasi Kawan-kawan Sudah Disampaikan, Hidup Mahasiswa!
-
Bukan Sekadar Karaoke, Orutaku Club Jadi Mesin Waktu Bagi Wibu Generasi 90-an
-
Kejagung Tetapkan Glory Harimas Sihombing Tersangka, Dugaan Jual Beli Titik Dapur MBG Terungkap
-
Wamensesneg Terluka Kena Batu, Kivlan Zen Berdarah Saat Eksekusi Hotel Sultan GBK Ricuh
Terkini
-
Ngaku Lagi di Luar Pulau Jawa, Ridwan Kamil Tidak Hadir Penetapan Gubernur dan Wakil Gubernur Jakarta Besok
-
Paslon Bupati-Wakil Bupati Bogor nomor 2 Pecah Kongsi, Soal Pencabutan Gugatan Sengketa Pilkada ke MK
-
Miris, Warga Bali 'Dibuang' Adat Karena Beda Pilihan Politik
-
Meski Sudah Diendorse di Kampanye, Pramono Diyakini Tak akan Ikuti Cara Anies Ini Saat Jadi Gubernur
-
Pilkada Jakarta Usai, KPU Beberkan Jadwal Pelantikan Pramono-Rano
-
MK Harus Profesional Tangani Sengketa Pilkada, Jangan Ulangi Sejarah Kelam
-
Revisi UU Jadi Prioritas, TII Ajukan 6 Rekomendasi Kebijakan untuk Penguatan Pengawasan Partisipatif Pemilu
-
Menang Pilkada Papua Tengah, Pendukung MeGe Konvoi Keliling Kota Nabire
-
Pasangan WAGI Tempati Posisi Kedua Pilkada Papua Tengah, Siap Tempuh Jalur Hukum ke MK
-
Sah! KPU Tetapkan Pasangan MeGe Pemenang Pilgub Papua Tengah 2024