Peran Kunci Jokowi Di Balik Koalisi Besar: "Jika Semua Tunduk, Capresnya Pasti Ketum Gerindra"

"Ya sampai sekarang nama itu masih mempunyai potensi untuk dicapreskan," kata Fikri dihubungi, Selasa (4/4/2023).

Sementara itu, partai ketiga di KIB, Partai Persatuan Pembangunan (PPP) masih melakukan kalkulasi terhadap pembentukan koalisi besar. Mereka belum terlalu jauh menguliti siapa figur yang pantas didaulat menjadi capres koalisi besar.

Ketua DPP PPP Achmad Baidowi memandang peluang koalisi besar lewat bergabungnya Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) dan Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya (KKIR) memang ada.

Tetapi untuk merealisasikan rencana tersebut tentu harus melihat peta politik ke depan.

"Apakah nanti menjadi koalisi besar ya tentu kita masih lihat peta di lapangan, perkembangan ke depan terkait koalisi ini," kata Baidowi dihubungi, Selasa (4/4/2023).

Koalisi Besar Yes Jika Muhaimin Capres

Di sisi lain, Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), rekan koalisi Gerindra di KKIR memandang rencana koalisi besar ini perlu terus dimusyawarahkan. Mengingat sejauh pertemuan antara lima ketum partai dengan Jokowi di DPP PAN pada Minggu (2/4), belum ada kesepakatan dua koalisi ini akan dilebur menjadi satu atau tidak.

"Nanti tegantung para ketua umum-ketua umum partai seperti yang disampaikan pak presiden," kata Wakil Ketua Umum PKB Jazilul Fawaid dalam keterangannya kepada wartawan, Senin (3/4/2023).

PKB, disampaikan Jazilul, tidak keberatan untuk gabung koalisi besar. PKB bisa melenggang bergabung asalkan syarat Ketua Umum Muhaimin Iskandar sebagai capresnya dapat diakomodasi.

Baca Juga: Puan Maharani Tegaskan Megawati Siap Jadi Tuan Rumah Kumpul-kumpul Parpol Koalisi Besar

"Yang jelas kalau saya secara pribadi setuju saja koalisi besar, asal Pak Muhaimin presidennya," kata Jazilul.

Meski demikian, Jazilul punya pandangan lebih luas lagi terhadap rencana pembentukan koalisi besar. Menurutnya, rencana itu tidak bisa ujug-ujug direalisasikan. Perlu ada pertimbangan matang, terlebih membicarakan mekanisme penentuan capres dan cawapres.

Bukan hal mudah untuk menentukan capres dan cawapres di koalisi besar nantinya. Mengingat kelima partai yang siap bergabung memiliki keinginan sendiri-sendiri.

Gerindra misalkan, telah memandatkan Prabowo menjadi capres 2024. Sama halnya dengan Golkar dan PKB yang ingin ketua umumnya menjadi capres. PAN dan PPP tentu juga punya pandangan berbeda.

"Nah jika nanti berkoalisi atau koalisi besar itu bukannya lebih rumit lagi? Ini yang kami pikirkan. Apakah nanti atau pengambilan keputusan terkait capres dan cawapres dengan koalisi yang besar itu pakai ukuran dan standar apa memutuskannya," tutur Jazilul.

KKIR sendiri diakui Jazilul sejauh ini masih alami kesulitan dalam menentukan capres dan cawapres, kendati sudah memiliki mekanisme ditentukan oleh Prabowo dan Muhaimin.

"Orang kami berdua saja (Gerindra-PKB) kesulitan memutuskan, apalagi berlima (tambah Golkar, PAN, PPP)," katanya.

Sementara Gerindra belum merespons ihwal ketua umumnya yang diprediksi diusung melalui koalisi besar.

Mengutip pernyataan Prabowo usai pertemuan dengan Jokowi dan empat ketua umum partai lainnya pada akhir pekan kemarin, Gerindra diketahui terbuka soal rencana pembentukan koalisi bersama.

"Ya nanti kita lihat prosesnya, tapi yang pasti akan intens," kata Prabowo.

Di sisi lain, Prabowo menyepakati adanya kesamaan pandang antara dua koalisi dalam menghadapi tahun-tahun ke depan. Mulai dari kondisi geopolitik, isu-isu internasional, hingga permasalahan pangan.

"Jadi untuk ini kita butuh kerja sama yang solid suatu frekuensi yang sama," kata Prabowo.

Sebelumnya, Presiden Jokowi menilai KIB dan KKIR merupakan dua koalisi yang serasi. Hal itu dikatakan Jokowi usai dirinya bertemu masing-masing ketua umum koalisi terkait dalam acara Silaturahmi Ramadhan di kantor DPP PAN, Jakarta Selatan.

"Cocok (KIB dan KKIR)," kata Jokowi, Minggu (2/4/2023).

Jokowi meluruskan pandangannya itu bukan mengartikan KIB dan KKIR cocok untuk digabungkan menjadi satu koalisi besar. Menurut Jokowi, ihwal melebur atau tidak, keputusan bergantung terhadap lima ketua umum.

"Saya hanya bilang cocok. Terserah kepada ketua-ketua partai atau gabungan ketua partai. Untuk kebaikan negara untuk kebaikan bangsa untuk rakyat, hal yang berkaitan bisa dimusyawarahkan itu akan lebih baik," kata Jokowi.