Suara.com - Kemungkinan terbentuknya koalisi besar yang akan menggabungkan dua koalisi partai politik, Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) serta Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya (KIR) sepertinya bukan isapan jempol belaka.
Sebab, Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan (Zulhas) mengungkap, jika koalisi besar merupakan inisiatif Presiden Jokowi.
"Karena perlu kebersamaan kita untuk memajukan negeri ini, tentu semua ini di bawah orkestra Pak Jokowi itu," jelas Zulhas usai bertemu Ketum Partai Gerindra Prabowo Subianto di Jalan Kertanegara 4, Kebayoran, Jaksel pada Sabtu (8/4/2023).
Sementara itu, Wakil Ketua Umum PAN Yandri Susanto juga mengemukakan, partai politik yang akan berada di dalam Koalisi Kebangsaan bakal menjalin komunikasi lebih lanjut terkait pengusungan calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres) pada Pemilu 2024 mendatang.
"Jadi sekarang komunikasi sangat intensif dan Insya Allah akan ada titik temu nanti sampai menentukan siapa capres dan cawapresnya," ujarnya.
Sebelumnya, Zulhas memberikan keterangannya kepada awak media mengenai koalisi yang akan menyatukan Partai Golkar, PAN, PPP, Gerindra dan PKB.
"Kadang-kadang saya sebut 'Koalisi Kebangsaan' itu karena perlu kebersamaan kita untuk memajukan negeri ini," tutur Zulkifli usai bertemu Ketum Gerindra, Prabowo Subianto di Jalan Kertanegara, Jakarta Selatan, Sabtu (8/4/2023).
Sementara itu, Yandri mengungkapkan, koalisi besar merupakan jalan tengah untuk Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya (KKIR) dan Koalisi Indonesia Bersatu (KIB).
"Koalisi besar ya tapi Koalisi Kebangsaan, kira-kira begitu. Jalan tengah lah istilahnya," ujarnya.
Baca Juga: Ketum PAN Zulhas Ngaku Siap Jadi Penggerak Koalisi Kebangsaan di Bawah Komando Jokowi
Sebelumnya, Pengamat Politik dari Universitas Indonesia (UI) Aditya Perdana mengemukakan, kebutuhan untuk membentuk koalisi besar tersebut menjadi kebutuhan yang jelas terlihat.
"Kebutuhan koalisi besar ingin dilakukan atas beberapa dasar pertimbangan, pertama perlunya calon presiden dan wakil presiden yang dapat melanjutkan agenda pembangunan Pak Jokowi di periode berikutnya," kata Aditya Perdana seperti dikutip Antara pada Sabtu (8/4/2023).
Selain persoalan keberlanjutan agenda pembangunan Pemerintahan Jokowi, kebutuhan lainnya yakni memenangkn Pilpres dengan bertumpu pada elektabilitas capres serta cawapres yang tinggi.
Dasar kebutuhan tersebut, bertujuan agar peluang pelaksanaan pilpres hanya dilakukan satu putaran saja yang bermuara untuk efisiensi anggaran pemilu.
Kemudian faktor capres dan cawapres dalam penentuan dan kepastian koalisi besar menjadi penting.
Ia mengemukakan, tak mudah mencocokkan figur capres dan cawapres dengan peluang keterpilihan yang baik berdasarkan hasil banyak survei yang ada.
Berita Terkait
Terpopuler
- 7 Rekomendasi Sepatu New Balance Diskon 70% Jelang Natal di Sports Station
- Analisis Roy Suryo Soal Ijazah Jokowi: Pasfoto Terlalu Baru dan Logo UGM Tidak Lazim
- Ingin Miliki Rumah Baru di Tahun Baru? Yuk, Cek BRI dengan KPR Suku Bunga Spesial 1,30%
- Meskipun Pensiun, Bisa Tetap Cuan dan Tenang Bersama BRIFINE
- Kebutuhan Mendesak? Atasi Saja dengan BRI Multiguna, Proses Cepat dan Mudah
Pilihan
-
Cerita Pahit John Herdman Pelatih Timnas Indonesia, Dikeroyok Selama 1 Jam hingga Nyaris Mati
-
4 HP Murah Rp 1 Jutaan Memori Besar untuk Penggunaan Jangka Panjang
-
Produsen Tanggapi Isu Kenaikan Harga Smartphone di 2026
-
Samsung PD Pasar Tablet 2026 Tetap Tumbuh, Harga Dipastikan Aman
-
Breaking News! John Herdman Jadi Pelatih Timnas Indonesia, Tunggu Diumumkan
Terkini
-
Ngaku Lagi di Luar Pulau Jawa, Ridwan Kamil Tidak Hadir Penetapan Gubernur dan Wakil Gubernur Jakarta Besok
-
Paslon Bupati-Wakil Bupati Bogor nomor 2 Pecah Kongsi, Soal Pencabutan Gugatan Sengketa Pilkada ke MK
-
Miris, Warga Bali 'Dibuang' Adat Karena Beda Pilihan Politik
-
Meski Sudah Diendorse di Kampanye, Pramono Diyakini Tak akan Ikuti Cara Anies Ini Saat Jadi Gubernur
-
Pilkada Jakarta Usai, KPU Beberkan Jadwal Pelantikan Pramono-Rano
-
MK Harus Profesional Tangani Sengketa Pilkada, Jangan Ulangi Sejarah Kelam
-
Revisi UU Jadi Prioritas, TII Ajukan 6 Rekomendasi Kebijakan untuk Penguatan Pengawasan Partisipatif Pemilu
-
Menang Pilkada Papua Tengah, Pendukung MeGe Konvoi Keliling Kota Nabire
-
Pasangan WAGI Tempati Posisi Kedua Pilkada Papua Tengah, Siap Tempuh Jalur Hukum ke MK
-
Sah! KPU Tetapkan Pasangan MeGe Pemenang Pilgub Papua Tengah 2024