Soal Koalisi Besar, Sekjen PAN Sebut Presiden Jokowi Tidak Ikutan Mengatur

Suara.com - Wacana koalisi besar yang akan menggabungkan Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) dan Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya (KIR) dipastikan tidak diatur oleh Presiden Jokowi.

Pernyataan tersebut disampaikan Sekretaris Jenderal Partai Amanat Nasional (PAN) Eddy Soeparno yang menyatakan bahwa ketua-ketua umum parpol propemerintah yang menentukan arah perjuangannya.

"Tidak ada mengatur-atur, tidak ada. Partai-partai politik, dalam hal ini ketua-ketua umum parpol memiliki independensi untuk bisa menentukan arah perjuangan partainya ke depan," kata Eddy Soeparno usai bertemu Ketum Gerindra di Jalan Kertanegara 4, Jakarta Selatan (Jaksel) pada Sabtu (8/4/2023).

Dalam konteks partai politik, ia mengemukakan, jika Joko Widodo merupakan pembina parpol di Seluruh Indonesia.

Eddy menjelaskan lebih lanjut, jika Jokowi hanya menghendaki pelaksanaan pemilihan umum (pemilu) dan pemilihan presiden (pilpres) dengan suasana damai, lancar, dan tidak ada gejolak yang membahayakan, terutama dari aspek perekonomian.

"Itu saja 'guidelines'-nya," ucap Eddy.

Sedangkan terkait koalisi besar yang bertujuan membentuk dua poros dalam Pemilihan Umum (Pemilu) 2024, Eddy menyatakan, sampai saat ini belum dapat disimpulkan demikian karena masih dalam tahapan awal.

"Saya kira kita tidak bisa menyimpulkan segala sesuatu, ya. Tadi saya sampaikan ini kan bagian dari sebuah proses yang kita awali. Dan ini proses yang awal, di tahapan awal," kata Eddy.

Sementara itu, Ketum PAN Zulhas mengemukakan Koalisi Besar merupakan inisiatif Presiden Jokowi.

Baca Juga: Setelah Temui Prabowo dan Elit Gerindra, Zulhas Lanjutkan Penjajakan ke PDIP

"Karena perlu kebersamaan kita untuk memajukan negeri ini, tentu semua ini di bawah orkestra Pak Jokowi itu," jelas Zulhas.

Sebelumnya, Jokowi menepis pernyataan bahwa dirinya yang mengorkestrasi pembentukan koalisi besar tersebut.

"Saya hanya bilang cocok (berkoalisi), terserah pada ketua umum partai atau gabungan ketua umum partai untuk kebaikan negara, untuk kebaikan bangsa, dan untuk kebaikan rakyat, hal yang berkaitan bisa dimusyawarahkan akan lebih baik," kata Jokowi beberapa waktu lalu.