Suara.com - Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau PDIP tidak mematok syarat lebih dulu untuk bergabung dengan koalisi besar. Termasuk memberikab posisi tawar agar kursi calon presiden dari koalisi besar harus dari kader internal PDIP.
Menurut Ketua DPP PDIP, Said Abdullah persoalan capres bisa dibahas bersama dengan partai-partai yang nantinya akan menjadi anggota koalisi.
"Enggak ada syarat-syaratan. Duduk dulu lah. Bangsa ini mau ke mana ke depan, karena seakan-akan PDIP sombong karena belum apa-apa bicara syarat. Kami tidak seperti itu," kata Said di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (11/4/2023).
Said berpandangan ada baiknya partai-partai yang ingin bergabung ke koalisi hesar membicarakan perihal apa yang hendak dilakukan lima tahun mendatang.
"Duduk saja dulu, lima tahun ke depan mau seperti apa, ayo yang sudah baik dilakukan oleh Bapak Presiden Jokowi kita lanjutkan. Tapi kita harus jauh juga, tantangannya ke depan pasti berbeda. Kan begitu," kata Said.
Kendati tidak mematok syarat tertentu, Said enggan berandai-andai apabila PDIP tidak mendapat kursi capres atau cawapres saat gabung koalisi besar. Ia hanya menegaskan PDIP bakal terus melakukan silaturahmi untuk merealisaaikam kerja sama politik tersebut.
"Nggak ada meskipun, walaupun, titik koma pun. Itu nanti diputuskannya," kata Said.
Ogah Kebelet Bahas Nama
PDIP sebelumnya mengklaim belum mau menuju kepada pembahasan nama tertentu, kendati menginginkan kursi calon presiden di koalisi besar untuk kader mereka sendiri.
Baca Juga: Bicarakan Koalisi Besar, PKB Disebut Tak Patok Syarat Jatah Capres-Cawapres Saat Bertemu Gerindra
Terpenting bagi PDIP saat ini adalah pembicaraan tentang konsep dari gagasan menggabungkan partai-partai melalui koalisi besar.
"Ini kan apakah arti sebuah nama kalau konsepsinya tidak ada, yang kita butuhkan adalah konsepnya ke depan dalam kehidupan berbangsa seperti apa," kata Ketua DPP PDIP Said Abdullah di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (5/4/2023).
Menurut Said setelah pembicaraan terkait konsep koalisi besar sudah rampung dan disepakati partai-partai di dalamnya, maka ha wajar untuk kemudian membahas siapa yang berpeluang diusung.
"Baru kita cari namanya. Jangan nama dulu baru konsepnya itu kebolak-balik," ujar Said.
PDIP Ingin Kursi Capres
PDIP memberikan posisi tawar yang tinggi untuk para rekan koalisi. Partai pemenang Pemilu sebelumnya ini, kukuh memasang kader internal sebagai calon presiden.
Tidak ada tawar menawar untuk pilihan PDIP satu ini. Keputusan sudah bulat, mencalonkan kader sendiri pada 2024.
"Kader internal, yes," kata Ketua DPP PDI Perjuangan Said Abdullah di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (4/4/2023).
Pilihan ini yang nantinya akan terus diperjuangkan PDIP melalui koalisi yang akan dibentuk. Said menegaskan pihaknya kukuh meraih kursi capres untuk kader.
"Yang pertama, internal. Pasti. Pemenang posisinya, capres, yes," kata Said menegaskan kembali.
Masalah siapa kader yang akan dipilih menjadi capres, belum masuk tahap pembahasan. Seperti diketahui keputusan itu mutlak akan diambil oleh Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri.
Said hanya menjabarkan, penentuan capres kelak tidak hanya berdasarkan elektabilitas tertinggi.
"Bukan soal tertinggi dan tidak tertinggi. Dudukkan dulu pada positioning-nya bahwa PDIP adalah partai pemenang Pemilu 2019. Basis pencalonan 2024 kan hasil Pemilu 2019," ujar Said.
Berita Terkait
-
Bicarakan Koalisi Besar, PKB Disebut Tak Patok Syarat Jatah Capres-Cawapres Saat Bertemu Gerindra
-
Jokowi Dianggap Jadi King Maker Pilpres, Projo: Siapa pun yang Didukung Berpeluang Menang
-
Gerindra-Golkar Jadwalkan Pertemuan H+7 Lebaran, Prabowo dan Airlangga Halalbihalal
-
Survei ISC: Prabowo Memimpin, Jokowi Jadi Sosok Penentu Calon Presiden
Terpopuler
- Anak Jusuf Hamka Diperiksa Kejagung Terkait Dugaan Korupsi Tol, Ada Apa dengan Proyek Cawang-Pluit?
- Cara Edit Foto Pernikahan Pakai Gemini AI agar Terlihat Natural, Lengkap dengan Prompt
- Panglima TNI Kunjungi PPAD, Pererat Silaturahmi dan Apresiasi Peran Purnawirawan
- KPU Tak Bisa Buka Ijazah Capres-Cawapres ke Publik, DPR Pertanyakan: Orang Lamar Kerja Saja Pakai CV
- Dedi Mulyadi 'Sentil' Tata Kota Karawang: Interchange Kumuh Jadi Sorotan
Pilihan
-
Investor Mundur dan Tambahan Anggaran Ditolak, Proyek Mercusuar Era Jokowi Terancam Mangkrak?
-
Desy Yanthi Utami: Anggota DPRD Bolos 6 Bulan, Gaji dan Tunjangan Puluhan Juta
-
Kabar Gembira! Pemerintah Bebaskan Pajak Gaji di Bawah Rp10 Juta
-
Pengumuman Seleksi PMO Koperasi Merah Putih Diundur, Cek Jadwal Wawancara Terbaru
-
4 Rekomendasi HP Tecno Rp 2 Jutaan, Baterai Awet Pilihan Terbaik September 2025
Terkini
-
Ngaku Lagi di Luar Pulau Jawa, Ridwan Kamil Tidak Hadir Penetapan Gubernur dan Wakil Gubernur Jakarta Besok
-
Paslon Bupati-Wakil Bupati Bogor nomor 2 Pecah Kongsi, Soal Pencabutan Gugatan Sengketa Pilkada ke MK
-
Miris, Warga Bali 'Dibuang' Adat Karena Beda Pilihan Politik
-
Meski Sudah Diendorse di Kampanye, Pramono Diyakini Tak akan Ikuti Cara Anies Ini Saat Jadi Gubernur
-
Pilkada Jakarta Usai, KPU Beberkan Jadwal Pelantikan Pramono-Rano
-
MK Harus Profesional Tangani Sengketa Pilkada, Jangan Ulangi Sejarah Kelam
-
Revisi UU Jadi Prioritas, TII Ajukan 6 Rekomendasi Kebijakan untuk Penguatan Pengawasan Partisipatif Pemilu
-
Menang Pilkada Papua Tengah, Pendukung MeGe Konvoi Keliling Kota Nabire
-
Pasangan WAGI Tempati Posisi Kedua Pilkada Papua Tengah, Siap Tempuh Jalur Hukum ke MK
-
Sah! KPU Tetapkan Pasangan MeGe Pemenang Pilgub Papua Tengah 2024