"Hal itu berpotensi melukai Demokrat dan PKS. Artinya tidak ada kesetaraan dalam koalisi karena seolah hak politik Demokrat dan PKS didiambil alih dan dikendalikan penuh oleh NasDem," kata Umam.
Dosen Ilmu Politik dan Internasional Studies, Universitas Paramadin ini turut mencermati kehadiran Erick Thohir di tengah keluarga Nahdlatul Ulama dan Nahdliyin. Tetapi, Umam tidak melihat Erick memiliki basis dukungan yang kuat.
"Mengingat model pendekatannya terkesan dipaksakan dan dinilai transaksional maka realisasi dukungan Nadliyyin terhadap Erick jika maju di Pilpres 2024 tampaknya masih agak terbatas," kata Umam.
Umam berujar mencermati kalkulasi nama-nama potensial di atas, tokoh kultural Nahdliyyin yang tersisa untuk mendampingi Anies, salah satunya ialah AHY. Diketahui putra sulung Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) ini belakangan sering diperbincangkan di lingkaran Koalisi Perubahan.
Jika mencermati 5 kriteria Anies, lalu kedekatan politik dengan basis Jawa Timur dan Jawa Tengah, termasuk dengan komunitas Nahdliyyin, memang AHY tergolong masih cukup kompetitif untuk menjadi Cawapres Anies," kata Umam.
Menurut Umam, latar belakang AHY sebagai mantan perwira muda TNI juga bisa dikapitalisasi oleh Anies sebagai untuk menetralisir tudingan-tudingan dari lawan politik terkait narasi politik identitas.
Umam memandang komposisi Anies-AHY juga berpeluang mampu mengkonsolidasikan basis pemilih muda, pemilih perempuan, relatif bersih dari catatan hukum yang bisa dipolitisasi, dan yang terpenting, lebih kuat merepresentasikan karakter perubahan.
"Dengan mencermati poin-poin kalkulasi politik tersebut, maka besar kemungkinan Anies akan memilih AHY untuk menjadi cawapresnya guna melaju ke Pilpres 2024 mendatang," ujar Umam.
Baca Juga: Demokrat Soal 'Balas Dendam' Anas Urbaningrum: Salah Alamat Ke AHY-SBY, Yang Tangkap Dia Itu KPK!
Berita Terkait
-
Demokrat Soal 'Balas Dendam' Anas Urbaningrum: Salah Alamat Ke AHY-SBY, Yang Tangkap Dia Itu KPK!
-
CEK FAKTA : Anies Baswedan Kalah Suara dengan Ganjar Pranowo
-
Tim Hukum Partai Demokrat Tuding Novum PK Kubu Moeldoko Bukan Bukti Baru
-
CEK FAKTA : Ganjar Pranowo Resmi Maju di Pilpres 2024? Anies Baswedan - Surya Paloh Kelabakan
-
Didukung Komisi III DPR, Mahfud MD Segera Bentuk Satgas TPPU Transaksi Janggal Rp 349 T
Terpopuler
- Janji Ringankan Kasus, Oknum Jaksa di Banten Ancam Korban Bayar Rp2 Miliar atau Dihukum Berat
- 5 HP Murah Terbaru Lolos Sertifikasi di Indonesia, Usung Baterai Jumbo hingga 7.800 mAh
- 6 Bedak Tabur Tahan Air, Makeup Tetap Mulus Meski Keringatan Seharian
- 69 Kode Redeem FF Max Terbaru 14 April 2026: Ada Skin Chromasonic dan Paket Bawah Laut
- 5 Sabun Cuci Muka yang Bagus untuk Memutihkan Kulit Wajah di Indomaret dan Harganya
Pilihan
-
Timnas Indonesia U-17 Diganyang Malaysia, Kurniawan Ungkap Borok Kekalahan
-
Beban Ganda Wanita Saat WFH: Terjebak Laptop dan Pekerjaan Rumah Tangga
-
Hore! Jogja Berlakukan Perpanjangan STNK Tanpa KTP Asli, Calo PajakMakin Terhimpit
-
Daftar Starting XI Timnas Indonesia U-17 vs Malaysia: Dava Yunna Masih Jadi Tumpuan!
-
Jateng Belum Ikut-ikut Kebijakan KDM, Bayar Pajak Kendaraan Masih Pakai KTP Pemilik Lama
Terkini
-
Ngaku Lagi di Luar Pulau Jawa, Ridwan Kamil Tidak Hadir Penetapan Gubernur dan Wakil Gubernur Jakarta Besok
-
Paslon Bupati-Wakil Bupati Bogor nomor 2 Pecah Kongsi, Soal Pencabutan Gugatan Sengketa Pilkada ke MK
-
Miris, Warga Bali 'Dibuang' Adat Karena Beda Pilihan Politik
-
Meski Sudah Diendorse di Kampanye, Pramono Diyakini Tak akan Ikuti Cara Anies Ini Saat Jadi Gubernur
-
Pilkada Jakarta Usai, KPU Beberkan Jadwal Pelantikan Pramono-Rano
-
MK Harus Profesional Tangani Sengketa Pilkada, Jangan Ulangi Sejarah Kelam
-
Revisi UU Jadi Prioritas, TII Ajukan 6 Rekomendasi Kebijakan untuk Penguatan Pengawasan Partisipatif Pemilu
-
Menang Pilkada Papua Tengah, Pendukung MeGe Konvoi Keliling Kota Nabire
-
Pasangan WAGI Tempati Posisi Kedua Pilkada Papua Tengah, Siap Tempuh Jalur Hukum ke MK
-
Sah! KPU Tetapkan Pasangan MeGe Pemenang Pilgub Papua Tengah 2024