Suara.com - Pertemuan antara Presiden Joko Widodo atau Jokowi dengan enam Ketua Umum Partai Politik telah dilaksanakan di Istana Negara, Jakarta pada Selasa (2/5/2023).
Ketum parpol yang hadir dalam pertemuan itu berasal dari partai-partai pendukung pemerintahan Jokowi-Maruf. Namun ada satu parpol pendukung pemerintah yang tak hadir, yakni Partai NasDem yang diketuai Surya Paloh.
Hal itu lantas menuai kritik dari sejumlah pihak, karena menimbulkan tanda tanya dan kecurigaan kalau pertemuan itu mengarah pada agenda politik Pilpres 2024.
Salah satu kritik datang dari Partai Demokrat. Juru Bicara partai Demokrat Herzaky Mahendra Putra menyatakan, langkah Jokowi mengundang pimpinan parpol ke Istana menyalahi fungsi dari Istana Negara itu sendiri.
Menurut dia, Istana Negara seharusnya digunakan presiden untuk kepentingan masyarakat luas, bukan kepentingan golongan tertentu.
Ia juga menyayangkan, di masa-masa terakhir kepemimpinannya, Presiden Jokowi malah masuk ke ranah politik praktis dan seakan-akan mengintervensi koalisi parpol yang akan berlaga di Pilpres 2024.
Herzaky mengatakan, di momen-momen terakhir masa jabatannya, sebaiknya Jokowi fokus pada tugas-tugasnya sebagai presiden dan berkarya untuk negara.
Kritikan juga datang dari Analis Politik sekaligus Direktur Indonesia Political Opinion (IPO), Dedi Kurnia Syah.
Senada dengan Herzaky dari Partai Demokrat, Dedi juga menyyangkan langkah Jokowi yang menggunakan Istana Negara untuk kegiatan politik praktis.
Baca Juga: Bocoran Isi Pertemuan Jokowi dengan 6 Ketum Parpol, Apa Saja?
"Pertemuan itu jelas tidak etis karena menggunakan kantor presiden untuk kepentingan politik praktis," kata Dedi saat dihubungi, Rabu (3/5/2023).
Ia menambahkan, karena melakukan langkah yang dinilai tak etis, maka dengan sendirinya kewibawaan Jokowi sebagai presiden bisa luntur.
Menurut Dedi, tidak tertutup kemungkinan pertemuan tersebut memang digagas untuk mewujudkan terbentuknya Koalisi Besar Pilpres 2024.
Bantahan dari parpol yang hadir
Sejumlah partai politik yang hadir dalam pertemuan tersebut angkat bicara, menanggapi sejumlah tudingan yang muncul mengenai pertemuan itu.
Salah satunya diungkapkan oleh Ketua Umum Partai Gerindra, Prabowo Subianto. Menurut dia, pertemuan antara Jokowi dengan enam ketum parpol itu membicarakan kondisi ekonomi Indonesia di masa depan.
Berita Terkait
-
Bocoran Isi Pertemuan Jokowi dengan 6 Ketum Parpol, Apa Saja?
-
Prabowo Disebut-sebut Jadi 'Ban Serep' Skenario Jokowi di Pilpres 2024
-
Cak Imin Temui Airlangga Hartarto di Senayan Bahas Koalisi Besar
-
Lihat Kelakuan Jokowi Sibuk Urus Kekuasaan dan Perpanjang Pengaruh, Rocky Gerung Sebut Tak Pantas Jadi Negarawan
-
Jalan Catur Jokowi 'Siksa' NasDem: Tak Reshuffle Menteri, Namun Juga Ogah Undang Surya Paloh
Terpopuler
- 7 Motor Matic Paling Nyaman Buat Touring di 2026: Badan Anti Pegal, Pas Buat Bapak-bapak
- Ingin Miliki Rumah Baru di Tahun Baru? Yuk, Cek BRI dengan KPR Suku Bunga Spesial 1,30%
- Sambut HUT ke-130 BRI: Nikmati Promo Hemat Hingga Rp1,3 Juta untuk Upgrade Gaya dan Hobi Cerdas Anda
- Meskipun Pensiun, Bisa Tetap Cuan dan Tenang Bersama BRIFINE
- 3 Pilihan Mobil Bekas Rp60 Jutaan: Irit BBM, Nyaman untuk Perjalanan Luar Kota
Pilihan
-
6 Mobil Bekas Paling Cocok untuk Wanita: Lincah, Irit, dan Punya Bagasi Cukup
-
OJK Awasi Ketat Pembayaran Pinjol Dana Syariah Indonesia yang Gagal Bayar
-
Jejak Emas Rakyat Aceh Bagi RI: Patungan Beli Pesawat, Penghasil Devisa & Lahirnya Garuda Indonesia
-
Pabrik Toba Pulp Lestari Tutup Operasional dan Reaksi Keras Luhut Binsar Pandjaitan
-
Kuota Pemasangan PLTS Atap 2026 Dibuka, Ini Ketentuan yang Harus Diketahui!
Terkini
-
Ngaku Lagi di Luar Pulau Jawa, Ridwan Kamil Tidak Hadir Penetapan Gubernur dan Wakil Gubernur Jakarta Besok
-
Paslon Bupati-Wakil Bupati Bogor nomor 2 Pecah Kongsi, Soal Pencabutan Gugatan Sengketa Pilkada ke MK
-
Miris, Warga Bali 'Dibuang' Adat Karena Beda Pilihan Politik
-
Meski Sudah Diendorse di Kampanye, Pramono Diyakini Tak akan Ikuti Cara Anies Ini Saat Jadi Gubernur
-
Pilkada Jakarta Usai, KPU Beberkan Jadwal Pelantikan Pramono-Rano
-
MK Harus Profesional Tangani Sengketa Pilkada, Jangan Ulangi Sejarah Kelam
-
Revisi UU Jadi Prioritas, TII Ajukan 6 Rekomendasi Kebijakan untuk Penguatan Pengawasan Partisipatif Pemilu
-
Menang Pilkada Papua Tengah, Pendukung MeGe Konvoi Keliling Kota Nabire
-
Pasangan WAGI Tempati Posisi Kedua Pilkada Papua Tengah, Siap Tempuh Jalur Hukum ke MK
-
Sah! KPU Tetapkan Pasangan MeGe Pemenang Pilgub Papua Tengah 2024