Suara.com - Ketua DPP Partai NasDem, Effendi Choiri atau Gus Choi menyoroti sikap Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) untuk Pilpres 2024.
Gus Choi merasa heran dengan sikap Bawaslu yang keras terhadap segala hal yang dilakukan oleh Anies Baswedan, tetapi justru lembek kepada Ganjar Pranowo.
Ia meminta agar Bawaslu segera sadar diri dan bertaubat karena dianggap sudah tidak netral dalam mengawasi.
"(Sikap Bawaslu) mengonfirmasi persepsi kita bahwa Bawaslu tidak netral. Bawaslu keras ke Anies, lembek ke Ganjar," ujar Gus Choi, Minggu (7/5/2023).
Terbaru, Bawaslu menyatakan sikap terkait kegiatan safari politik bakal capres PDIP Ganjar Pranowo ke sejumlah kota di Jawa Timur pada akhir pekan.
Menurutnya, Bawaslu tidak mempermasalahkan kegiatan Ganjar, sepanjang tidak ada ajakan memilih dan unsur pelanggaran pemilu.
Sikap Bawaslu itu tentunya disebut kontras dengan sikapnya terhadap Anies Baswedan yang disampaikan pada 2022 lalu.
Saat itu, Bawaslu mengatakan kegiatan safari politik Anies ke sejumlah provinsi tidak etis karena masuk kategori kampanye terselubung dan terkesan "curi start" kampanye.
Gus Choi menganggap Bawaslu tidak netral karena dinilai bekerja atas pesanan kelompok tertentu yang ingin menjegal Anies.
"Ada muatan politik dari kelompok tertentu. Mereka atas dasar itu (bekerja), bukan atas UU," tegasnya.
Lebih lanjut, Gus Choi menyebutkan bahwa sikap tidak netral Bawaslu ini hanya satu dari sekian banyak bentuk gangguan dari kelompok tertentu untuk menjegal Anies, sosok capres yang ingin membawa perubahan.
"Jalan perubahan banyak gangguan dan rintangan, tapi kita sadar menuju yang lebih baik membutuhkan keyakinan dan keimanan yang kuat, kesabaran yang tebal dan tak lupa doa yang khusyuk," lanjutnya.
Sementara itu, Ketua Bawaslu Rahmat Bagja mengatakan pihaknya tidak membedakan perlakuan antara Ganjar dan Anies. Bawaslu mengklaim mengawasi dua bakal capres itu dengan standar yang sama.
"Pengawasan kami terhadap Mas Ganjar seperti kami mengawasi Mas Anies. Cuma Mas Ganjar kami tambah dengan pengawasan penggunaan fasilitas negara karena dia Gubernur Jawa Tengah," kata Bagja, Minggu (7/5/2023).
Ia menjelaskan Bawaslu tidak mempersoalkan kegiatan safari politik yang dilakukan para bakal capres.
Bawaslu menegur Anies pada 2022 lalu karena mantan Gubernur DKI Jakarta itu melakukan safari politik di Masjid Raya Baiturrahman Aceh karena hal itu dilarang UU Pemilu.
"Kita kan tidak menganggap kegiatan safari politiknya Mas Anies kemarin (tahun 2022) bermasalah. Yang bermasalah adalah ketika dilakukan di tempat ibadah," pungkasnya.
Disclaimer: Artikel ini merupakan kerja sama Suara.com dengan Warta Ekonomi. Hal yang terkait dengan keseluruhan isi artikel menjadi tanggung jawab Warta Ekonomi.
Berita Terkait
-
Inilah Jawaban Prabowo Subianto Ketika Disandingkan dengan Ganjar Pranowo: Partai Saya Agak Kuat Sekarang!
-
Panda Nababan Bongkar Pembicaraan Penting Antara Prabowo Subianto, Jokowi dan Ganjar Pranowo di Kebumen, Begini Katanya
-
Cek Fakta: Ganjar Pranowo Pucat, Semua Kecurangan Terbongkar, PDI P Dibalik Semua Kejahatan, Benarkah?
-
Luhut Sodorkan Nama Cawapres ke Surya Paloh, Anies: Tidak Penting
-
Tegas! Tunaikan Kontrak Kerja Gubernur Masa Jokowi, Anies Baswedan: Gubernur Sebelum Saya Tak Menghormatinya
Terpopuler
- 4 Sepatu Jalan Kaki Lokal Terbaik Harga Rp300 Ribuan Sesuai Review, Kualitas Jempolan
- Daripada Nyicil BeAT: Ini 5 Motor Keren Murah Bertenaga untuk Pelajar, Harga Mulai 5 Jutaan Saja
- 4 Pompa Air Kedalaman 20 Meter ke Atas, Hemat Listrik dan Tekanan Air Stabil
- Beroperasi Bertahun-tahun Tanpa Izin Resmi, Pabrik Pengolahan Oli Bekas di Tangerang Resmi Ditutup
- Suzuki Burgman 15 Sudah Ada di Dealer, Skutik Penantang NMAX dengan Layar TFT dan Traction Control
Pilihan
-
Pertama Kali Dalam Sejarah Piala Dunia! Badai Petir Hentikan Prancis vs Irak
-
Anak Mantan Bupati Sleman, Raudi Akmal Jadi Tersangka Korupsi Dana Hibah Pariwisata
-
Resmi! Roy Suryo dan Dokter Tifa Tak Ditahan Jaksa, Ini Syarat yang Harus Dipenuhi
-
Sudewo Tolak Dakwaan Gabungan Kasus DJKA dan Perangkat Desa, Kuasa Hukum Sebut Langgar KUHAP!
-
Salah Sasaran Evaluasi: Menilai Program MBG Lewat Respons Anak Itu Absurd
Terkini
-
Ngaku Lagi di Luar Pulau Jawa, Ridwan Kamil Tidak Hadir Penetapan Gubernur dan Wakil Gubernur Jakarta Besok
-
Paslon Bupati-Wakil Bupati Bogor nomor 2 Pecah Kongsi, Soal Pencabutan Gugatan Sengketa Pilkada ke MK
-
Miris, Warga Bali 'Dibuang' Adat Karena Beda Pilihan Politik
-
Meski Sudah Diendorse di Kampanye, Pramono Diyakini Tak akan Ikuti Cara Anies Ini Saat Jadi Gubernur
-
Pilkada Jakarta Usai, KPU Beberkan Jadwal Pelantikan Pramono-Rano
-
MK Harus Profesional Tangani Sengketa Pilkada, Jangan Ulangi Sejarah Kelam
-
Revisi UU Jadi Prioritas, TII Ajukan 6 Rekomendasi Kebijakan untuk Penguatan Pengawasan Partisipatif Pemilu
-
Menang Pilkada Papua Tengah, Pendukung MeGe Konvoi Keliling Kota Nabire
-
Pasangan WAGI Tempati Posisi Kedua Pilkada Papua Tengah, Siap Tempuh Jalur Hukum ke MK
-
Sah! KPU Tetapkan Pasangan MeGe Pemenang Pilgub Papua Tengah 2024