Suara.com - Mantan Wamenkumham Denny Indrayana ternyata sekarang sedang mendaftar sebagai calon legislatif (caleg) di Pemilu 2024. Ia mencalonkan diri sebagai anggota DPR RI yang diusung Partai Demokrat.
Dalam proses ini, Denny menepis tudingan adanya agenda pribadi di balik aksinya menyebar rumor Mahkamah Konstitusi (MK) bakal mengabulkan Pemilu coblos partai atau sistem proporsional tertutup.
Denny mengaku dicalonkan sebagai anggota dewan, tetapi namanya masih belum masuk ke dalam daftar caleg karena masih dalam proses KPU.
Adapun alasan Denny dicalonkan sebagai caleg lantaran sempat mendapatkan dukungan suara yang cukup signifikan pada Pilgub Kalimantan Selatan 2021. Namun sayang, Denny kalah dalam pemilihan tersebut.
Lantas, seperti apakah rekam jejak Denny Indrayana yang habis sebar rumor putusan MA kini nyaleg dari Demokrat? Simak informasi lengkapnya berikut ini.
Rekam Jejak Denny Indrayana
Denny Indrayana dikenal sebagai aktivis sekaligus akademisi. Sosoknya juga pernah menjabat sebagai Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia atau Wamenkumham periode 2011 hingga 2014.
Sebelum jadi Wamemkumham, Denny sempat memegang jabatan sebagai Staf Khusus Presiden Bidang Hukum (2008-2009) dan Bidang Hukum, dan Pemberantasan KKN (2009-2011).
Kiprahnya di duna akademis juga cukup mentereng. Ia juga pernah menjadi Guru Besar Hukum Tata Negara di Universitas Gadjah Mada atau UGM selama 8 tahun, mulai 2010 sampai 2018. Ditambah menjadi professor tamu di Melbourne University Law School, Australia (2016-2019).
Baca Juga: Hasto PDIP: Dengan Rendah Hati Kami Ajak Demokrat Gabung Dukung Ganjar di 2024
Nama Denny Indrayana juga dikenal sebagai salah satu pendiri Indonesian Court Monitoring dan Pusat Kajian Anti Korupsi Fakultas Hukum UGM.
Mengenai riwayat pendidikan, Denny berhasil mendapatkan gelar sarjana jurusan hukum di UGM. Ia kemudian melanjutkan program master di Universitas Minnesota, Amerika Serikat. Hingga akhirnya Denny sukses meraih gelar doktor di Universitas Melbourne, Australia.
Sosoknya dikenal sebagai pakar hukum tata negara yang memiliki pemikiran kritis pada permasalahan korupsi dan mafia hukum. Ia juga telah menulis 10 buku terkait dengan isu hukum tata negara dan korupsi.
Pada tahun 2015, Denny mendirikan firma hukum bernama Indrayana Centre for Government Constitution and Soviety atau disebut INTEGRITY. Di sana, ia juga menjabat sebagai Senior Partner.
Denny kemudian mendapatkan izin praktik pengacara di Melbourne, Australia pada tahun 2022. Pada tahun yang sama, Denny membuka kantor cabang INTEGRITY di Melbourne.
Dengan itu, Denny Indrayana tercatat sebagai satu-satunya pengacara yang memiliki izin advokat di dua negara sekaligus, yaitu Indonesia dan Australia.
Berita Terkait
-
Hasto PDIP: Dengan Rendah Hati Kami Ajak Demokrat Gabung Dukung Ganjar di 2024
-
Orang Demokrat Bongkar Keinginan Seluruh Kader: Mereka Mau Cawapres Ya Mas AHY!
-
Aldi Taher Mengaku Nyaleg Cuma Biar Viral: Gue Kan Penjilat Sejati Ya
-
Denny Indrayana Minta Jokowi Dimakzulkan, Mahfud MD: Gak Menarik untuk Dibahas
-
Demokrat Ngebet Umumkan Wakilnya Anies, Pengamat: Kelebihan AHY Masih Ungguli Kelemahannya
Terpopuler
- 2 Cara Menyembunyikan Foto Profil WhatsApp dari Orang Lain
- Omongan Menkeu Purbaya Terbukti? Kilang Pertamina di Dumai Langsung Terbakar
- Selamat Tinggal Timnas Indonesia Gagal Lolos Piala Dunia 2026, Itu Jadi Kenyataan Kalau Ini Terjadi
- Jemput Weekend Seru di Bogor! 4 Destinasi Wisata dan Kuliner Hits yang Wajib Dicoba Gen Z
- DANA Kaget Jumat Berkah: Klaim Saldo Gratis Langsung Cair Rp 255 Ribu
Pilihan
-
Getol Jualan Genteng Plastik, Pria Ini Masuk 10 Besar Orang Terkaya RI
-
BREAKING NEWS! Maverick Vinales Mundur dari MotoGP Indonesia, Ini Penyebabnya
-
Harga Emas Terus Meroket, Kini 50 Gram Dihargai Rp109 Juta
-
Bursa Saham 'Pestapora" di Awal Oktober: IHSG Naik, Transaksi Pecahkan Rekor
-
165 Kursi Komisaris BUMN Dikuasai Politisi, Anak Buah Prabowo Merajai
Terkini
-
Ngaku Lagi di Luar Pulau Jawa, Ridwan Kamil Tidak Hadir Penetapan Gubernur dan Wakil Gubernur Jakarta Besok
-
Paslon Bupati-Wakil Bupati Bogor nomor 2 Pecah Kongsi, Soal Pencabutan Gugatan Sengketa Pilkada ke MK
-
Miris, Warga Bali 'Dibuang' Adat Karena Beda Pilihan Politik
-
Meski Sudah Diendorse di Kampanye, Pramono Diyakini Tak akan Ikuti Cara Anies Ini Saat Jadi Gubernur
-
Pilkada Jakarta Usai, KPU Beberkan Jadwal Pelantikan Pramono-Rano
-
MK Harus Profesional Tangani Sengketa Pilkada, Jangan Ulangi Sejarah Kelam
-
Revisi UU Jadi Prioritas, TII Ajukan 6 Rekomendasi Kebijakan untuk Penguatan Pengawasan Partisipatif Pemilu
-
Menang Pilkada Papua Tengah, Pendukung MeGe Konvoi Keliling Kota Nabire
-
Pasangan WAGI Tempati Posisi Kedua Pilkada Papua Tengah, Siap Tempuh Jalur Hukum ke MK
-
Sah! KPU Tetapkan Pasangan MeGe Pemenang Pilgub Papua Tengah 2024