Suara.com - Ketum Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Haedar Nashir berharap, agar ambang batas pencalonan presiden (presidential threshold) diturunkan ke depan, dengan tujuan untuk memberikan lebih banyak peluang kepada kandidat calon presiden.
"Ke depan sebenarnya harus ada perbaikan pada ambang batas pencalonan presiden, sebanyak 20 persen harus diturunkan lagi agar pasangan calon lebih banyak. Tentu saja, jika terlalu banyak juga akan menyulitkan. Namun, tidak boleh terlalu terbatas juga," ujar dia.
Menurut Haedar, dalam negara yang menjalankan demokrasi yang ideal, pasangan calon presiden dan wakil presiden seharusnya tidak hanya dua atau tiga pasangan, melainkan perlu ditingkatkan menjadi enam hingga tujuh pasangan calon.
"Demokrasi tidak seharusnya hanya menginginkan kemenangan yang mutlak besar, tetapi dalam proses demokrasi yang dinamis dan terbuka dengan banyak calon, proses pengawasan dan keseimbangan menjadi lebih terbuka," ujar Haedar, dikutip dari Antara pada Minggu (25/6/2023).
Dengan adanya pilihan calon presiden yang lebih banyak, menurut Haedar, ruang publik akan lebih teralir dan menghindari terjadinya apatisme politik.
Selain itu, Haedar juga mengimbau kepada seluruh peserta pemilu dan masyarakat agar memiliki kematangan dalam berpolitik dengan memandang calon presiden sebagai anak bangsa, bukan hanya milik golongan tertentu.
"Apapun asal-usul calon presiden, dia harus dianggap sebagai anak bangsa. Dia harus dianggap sebagai milik bangsa. Ketika terpilih, siapapun dia harus menjadi milik bangsa, milik Indonesia, dan tidak lagi menjadi milik satu partai, satu golongan, atau satu koalisi," tambahnya.
Berita Terkait
-
Pemerintah Perpanjang Libur Idul Adha, Haedar Nasir: PP Muhammadiyah Sampaikan Terima Kasih Kepada Presiden
-
Tanggapi Denny Indrayana Soal Anies Baswedan, AHY Minta Tak Ada Politisasi dan Kriminalisasi
-
Megawati ke Golkar-PKB-PAN: Mau Ikut Boleh, Enggak Ya Tidak Apa-apa
-
CEK FAKTA: Anies Baswedan Ditetapkan Jadi Tersangka, Fix! Gagal Nyapres
-
Nama Muhadjir Effendy Mengemuka jadi Cawapres Ganjar Pranowo, Ini Komentar Muhammadiyah
Terpopuler
- 5 Rekomendasi Serum Malam untuk Hempas Flek Hitam Usia 50 Tahun ke Atas
- Kecil tapi Lega: Hatchback Bermesin Avanza Kini Cuma 50 Jutaan, Makin Layak Dilirik?
- Promo JCO Mei 2026, Paket Hemat Donat dan Kopi yang Sayang Dilewatkan
- Work to Run: 5 Sepatu Lari Hitam Polos yang Tetap Rapi di Kantor dan Nyaman Dipakai Lari
- 5 HP Redmi RAM 8 GB Memori 256 GB Termurah di Bawah Rp1,5 Juta, Spek Juara
Pilihan
-
Serangan Mematikan Rusia Jelang Gencatan Senjata, 26 Warga Ukraina Tewas
-
Bejatnya Kiai Cabul Ashari di Pati: Ngaku Keturunan Nabi hingga Istri Orang Bebas Dicium
-
Mengungkap Jejak Pelarian Kiai Cabul Pati: Terendus Ritual di Kudus, Kini Raib Bak Ditelan Bumi
-
Diterpa Kontroversi dan Dilaporkan ke Bareskrim Terkait Ceramah JK, Ade Armando Mundur dari PSI
-
Lolos Blokade AS! Kapal Tanker Iran Rp 3,8 T Menuju Riau, Kemlu RI: Tak Langgar Hukum
Terkini
-
Ngaku Lagi di Luar Pulau Jawa, Ridwan Kamil Tidak Hadir Penetapan Gubernur dan Wakil Gubernur Jakarta Besok
-
Paslon Bupati-Wakil Bupati Bogor nomor 2 Pecah Kongsi, Soal Pencabutan Gugatan Sengketa Pilkada ke MK
-
Miris, Warga Bali 'Dibuang' Adat Karena Beda Pilihan Politik
-
Meski Sudah Diendorse di Kampanye, Pramono Diyakini Tak akan Ikuti Cara Anies Ini Saat Jadi Gubernur
-
Pilkada Jakarta Usai, KPU Beberkan Jadwal Pelantikan Pramono-Rano
-
MK Harus Profesional Tangani Sengketa Pilkada, Jangan Ulangi Sejarah Kelam
-
Revisi UU Jadi Prioritas, TII Ajukan 6 Rekomendasi Kebijakan untuk Penguatan Pengawasan Partisipatif Pemilu
-
Menang Pilkada Papua Tengah, Pendukung MeGe Konvoi Keliling Kota Nabire
-
Pasangan WAGI Tempati Posisi Kedua Pilkada Papua Tengah, Siap Tempuh Jalur Hukum ke MK
-
Sah! KPU Tetapkan Pasangan MeGe Pemenang Pilgub Papua Tengah 2024