Ini Penyebab Elektabilitas Anies Baswedan Berada di Urutan Terbawah dalam Survei Elektabilitas Capres 2024

Suara.com - Kepemimpinan Joko Widodo (Jokowi) selama dua periode menjadi tolok ukur mayoritas masyarakat dalam memilih calon pemimpin Indonesia di masa mendatang.

Kesimpulan tersebut tertuang dalam hasil survei yang dilakukan Indikator Politik Indonesia pada periode 20-24 Juni 2024 dan menempatkan 1.220 orang dengan tingkat kepercayaan mencapai 95 persen. Berdasarkan hasil survei, sejumlah 63 persen publik menilai presiden ke depannya harus sejalan dengan Jokowi.

Peneliti utama Indikator Politik Indonesia Burhanuddin Muhtadi mengemukakan, hasil tersebut berasal dari survei bertajuk ‘Kepemimpinan Nasional dan Dinamika Elektoral Jelang 2024 di Mata Generasi Muda.'

"Mayoritas publik (63,4 persen) setuju dan sangat setuju bahwa presiden selanjutnya harus sejalan dengan Presiden Joko Widodo. Ini menunjukkan gaya kepemimpinan Jokowi mempengaruhi penilaian masyarakat terhadap calon presiden selanjutnya," kata Burhanuddin dalam paparan hasil survei-nya secara virtual, Minggu (23/7/2023).

Ia juga mengemukakan, penilaian tersebut menjadikan presiden selanjutnya harus mampu melanjutkan yang sudah dilakukan Joko Widodo.

Kemudian pada temuan lainnya, mengenai sikap publik terkait sosok yang dianggap mampu melanjutkan kerja Pemerintahan Jokowi, nama Ganjar Pranowo berada di urutan teratas dengan 39,5 persen.

Kemudian Prabowo Subianto di urutan kedua dengan 33,2 persen, menyusul Anies Baswedan dengan 17,6 persen.

"Ganjar dinilai paling mampu melanjutkan kerja Pemerintahan Jokowi, baru Prabowo dan Anies," tutur Burhanuddin.

Selain suksesi pemerintahan, Indikator Politik Indonesia juga mengungkapkan persoalan mendesak yang harus segera ditangani Pemerintahan Jokowi.

Baca Juga: Survei ARCI: Prabowo Subianto Unggul di Kalangan Nahdliyin Jatim

Persoalan tersebut, yakni harga kebutuhan pokok, kemudian lapangan pekerjaan.

Menurutnya, isu harga kebutuhan pokok paling menonjol di antara masalah mendesak yang harus segera diselesaikan, totalnya mencapai 27,7 persen.

"Persoalan kedua, yakni terkait lapangan pekerjaan atau masalah pengangguran. Ada sebanyak 21,2 persen yang menilai masalah tersebut mendesak untuk segera ditangani," katanya. (Antara)