Saat ini maskapai penerbangan Susi Air memiliki 49 pesawat terbang dan melayani sejumlah rute di Indonesia.
Diperkirakan, omzet yang didapat Susi dari bisnis transportasi udara ini mencapai ratusan miliar rupiah setiap tahunnya.
Sepak Terjang Selama Jadi Menteri KKP
Susi Pudjiastuti resmi menjabat sebagai Menteri KKP pada 26 Oktober 2014. Selama memegang jabatan itu, ia menelurkan sejumlah kebijakan yang dianggap kontroversial. Namun ternyata, berdampak positif untuk kelestarian laut Indonesia.
Susi dikenal tegas dalam memberantas penangkapan ikan illegal. Ia tak ragu memerintahkan penenggelaman kapal asing yang terbukti mencuri ikan di perairan Indonesia.
Sejumlah kebijakan yang dibuat Susi, salah satunya melarang penggunaan alat penangkapan ikan berupa pukat hela (trawis) dan pukat tarik (seine nets).
Susi juga mengeluarkan larangan ekspor benih lobster, sebab ia yakin halitu dapat merusak ekologi dan hanya menguntungkan petambak dari negara lain.
Tak Ragu Kritik Pemerintahan Jokowi
Setelah tak lagi menjabat sebagai Menteri KKP, Susi tak ragu mengeritik kebijakan pemerintah Joko Widodo di periode kedua, terutama yang berkaitan dengan kelautan dan perikanan.
Baca Juga: FIFA Minta JIS Tanam Rumput Pakai Cara Lama, Teknologi 'Stadion Anies' Terlalu Canggih?
1. Kritik ekspor pasir laut
Susi pernah mengeritik kebijakan pemerintah Jokowi dalam memberikan izin pda ekspor pasir laut.
Melalui akun Twitternya @susipudjiastuti, secara terbuka ia meminta pada Presiden Jokowi agar kebijakan tersebut dibatalkan, karena akan menimbulkan kerugian lingkungan yang lebih besar.
2. Kritik karantina pejabat di rumah
Ketika pandemi Covid 19 melanda Indonesia, Susi sempat mempertanyakan kebijakan pemerintah yang membolehkan karantina di rumah bagi para pejabat.
Hal ini berbeda dengan masyarakat yang harus melakukan karantina di tempat khusus yang ditunjuk, seperti Wisma Atlet, rumah sakit dan hotel.
Berita Terkait
-
FIFA Minta JIS Tanam Rumput Pakai Cara Lama, Teknologi 'Stadion Anies' Terlalu Canggih?
-
Anies Temui Susi Pudjiastuti, PKS: Silaturahmi, Mungkin juga Cari Kriteria 0 untuk Cawapres
-
Analis: Mustahil Ganjar Diduetkan dengan Prabowo untuk Pilpres 2024
-
Kader Demokrat di Jatim Ingin AHY Dampingi Anies Baswedan
-
Demokrat Tegaskan Tak Ada Urusan Cawapres di Balik Pertemuan Anies-Susi Pudjiastuti
Terpopuler
- 4 Daftar Mobil Bekas Pertama yang Aman dan Mudah Dikendalikan Pemula
- 6 Rekomendasi Mobil Bekas Kabin Luas di Bawah 90 Juta, Nyaman dan Bertenaga
- Dua Rekrutan Anyar Chelsea Muak dengan Enzo Maresca, Stamford Bridge Memanas
- Calon Pelatih Indonesia John Herdman Ngaku Dapat Tawaran Timnas tapi Harus Izin Istri
- Harga Mepet Agya, Intip Mobil Bekas Ignis Matic: City Car Irit dan Stylish untuk Penggunaan Harian
Pilihan
-
4 Tablet RAM 8 GB dengan Slot SIM Card Termurah untuk Penunjang Produktivitas Pekerja Mobile
-
3 Fakta Perih Usai Timnas Indonesia U-22 Gagal Total di SEA Games 2025
-
CERPEN: Catatan Krisis Demokrasi Negeri Konoha di Meja Kantin
-
CERPEN: Liak
-
Rencana KBMI I Dihapus, OJK Minta Bank-bank Kecil Jangan Terburu-buru!
Terkini
-
Ngaku Lagi di Luar Pulau Jawa, Ridwan Kamil Tidak Hadir Penetapan Gubernur dan Wakil Gubernur Jakarta Besok
-
Paslon Bupati-Wakil Bupati Bogor nomor 2 Pecah Kongsi, Soal Pencabutan Gugatan Sengketa Pilkada ke MK
-
Miris, Warga Bali 'Dibuang' Adat Karena Beda Pilihan Politik
-
Meski Sudah Diendorse di Kampanye, Pramono Diyakini Tak akan Ikuti Cara Anies Ini Saat Jadi Gubernur
-
Pilkada Jakarta Usai, KPU Beberkan Jadwal Pelantikan Pramono-Rano
-
MK Harus Profesional Tangani Sengketa Pilkada, Jangan Ulangi Sejarah Kelam
-
Revisi UU Jadi Prioritas, TII Ajukan 6 Rekomendasi Kebijakan untuk Penguatan Pengawasan Partisipatif Pemilu
-
Menang Pilkada Papua Tengah, Pendukung MeGe Konvoi Keliling Kota Nabire
-
Pasangan WAGI Tempati Posisi Kedua Pilkada Papua Tengah, Siap Tempuh Jalur Hukum ke MK
-
Sah! KPU Tetapkan Pasangan MeGe Pemenang Pilgub Papua Tengah 2024