Saat ini maskapai penerbangan Susi Air memiliki 49 pesawat terbang dan melayani sejumlah rute di Indonesia.
Diperkirakan, omzet yang didapat Susi dari bisnis transportasi udara ini mencapai ratusan miliar rupiah setiap tahunnya.
Sepak Terjang Selama Jadi Menteri KKP
Susi Pudjiastuti resmi menjabat sebagai Menteri KKP pada 26 Oktober 2014. Selama memegang jabatan itu, ia menelurkan sejumlah kebijakan yang dianggap kontroversial. Namun ternyata, berdampak positif untuk kelestarian laut Indonesia.
Susi dikenal tegas dalam memberantas penangkapan ikan illegal. Ia tak ragu memerintahkan penenggelaman kapal asing yang terbukti mencuri ikan di perairan Indonesia.
Sejumlah kebijakan yang dibuat Susi, salah satunya melarang penggunaan alat penangkapan ikan berupa pukat hela (trawis) dan pukat tarik (seine nets).
Susi juga mengeluarkan larangan ekspor benih lobster, sebab ia yakin halitu dapat merusak ekologi dan hanya menguntungkan petambak dari negara lain.
Tak Ragu Kritik Pemerintahan Jokowi
Setelah tak lagi menjabat sebagai Menteri KKP, Susi tak ragu mengeritik kebijakan pemerintah Joko Widodo di periode kedua, terutama yang berkaitan dengan kelautan dan perikanan.
Baca Juga: FIFA Minta JIS Tanam Rumput Pakai Cara Lama, Teknologi 'Stadion Anies' Terlalu Canggih?
1. Kritik ekspor pasir laut
Susi pernah mengeritik kebijakan pemerintah Jokowi dalam memberikan izin pda ekspor pasir laut.
Melalui akun Twitternya @susipudjiastuti, secara terbuka ia meminta pada Presiden Jokowi agar kebijakan tersebut dibatalkan, karena akan menimbulkan kerugian lingkungan yang lebih besar.
2. Kritik karantina pejabat di rumah
Ketika pandemi Covid 19 melanda Indonesia, Susi sempat mempertanyakan kebijakan pemerintah yang membolehkan karantina di rumah bagi para pejabat.
Hal ini berbeda dengan masyarakat yang harus melakukan karantina di tempat khusus yang ditunjuk, seperti Wisma Atlet, rumah sakit dan hotel.
Berita Terkait
-
FIFA Minta JIS Tanam Rumput Pakai Cara Lama, Teknologi 'Stadion Anies' Terlalu Canggih?
-
Anies Temui Susi Pudjiastuti, PKS: Silaturahmi, Mungkin juga Cari Kriteria 0 untuk Cawapres
-
Analis: Mustahil Ganjar Diduetkan dengan Prabowo untuk Pilpres 2024
-
Kader Demokrat di Jatim Ingin AHY Dampingi Anies Baswedan
-
Demokrat Tegaskan Tak Ada Urusan Cawapres di Balik Pertemuan Anies-Susi Pudjiastuti
Terpopuler
- 4 Link DANA Kaget Khusus Jumat Berkah: Klaim Saldo Gratis Langsung Cuan Rp 345 Ribu
- Unggahan Putri Anne di Tengah Momen Pernikahan Amanda Manopo-Kenny Austin Curi Perhatian
- 7 Rekomendasi Parfum Terbaik untuk Pelari, Semakin Berkeringat Semakin Wangi
- 8 Moisturizer Lokal Terbaik untuk Usia 50 Tahun ke Atas, Solusi Flek Hitam
- 15 Kode Redeem FC Mobile Aktif 10 Oktober 2025: Segera Dapatkan Golden Goals & Asian Qualifier!
Pilihan
-
Grand Mall Bekasi Tutup, Netizen Cerita Kenangan Lawas: dari Beli Mainan Sampai Main di Aladdin
-
Jay Idzes Ngeluh, Kok Bisa-bisanya Diajak Podcast Jelang Timnas Indonesia vs Irak?
-
278 Hari Berlalu, Peringatan Media Asing Soal Borok Patrick Kluivert Mulai Jadi Kenyataan
-
10 HP dengan Kamera Terbaik Oktober 2025, Nomor Satu Bukan iPhone 17 Pro
-
Timnas Indonesia 57 Tahun Tanpa Kemenangan Lawan Irak, Saatnya Garuda Patahkan Kutukan?
Terkini
-
Ngaku Lagi di Luar Pulau Jawa, Ridwan Kamil Tidak Hadir Penetapan Gubernur dan Wakil Gubernur Jakarta Besok
-
Paslon Bupati-Wakil Bupati Bogor nomor 2 Pecah Kongsi, Soal Pencabutan Gugatan Sengketa Pilkada ke MK
-
Miris, Warga Bali 'Dibuang' Adat Karena Beda Pilihan Politik
-
Meski Sudah Diendorse di Kampanye, Pramono Diyakini Tak akan Ikuti Cara Anies Ini Saat Jadi Gubernur
-
Pilkada Jakarta Usai, KPU Beberkan Jadwal Pelantikan Pramono-Rano
-
MK Harus Profesional Tangani Sengketa Pilkada, Jangan Ulangi Sejarah Kelam
-
Revisi UU Jadi Prioritas, TII Ajukan 6 Rekomendasi Kebijakan untuk Penguatan Pengawasan Partisipatif Pemilu
-
Menang Pilkada Papua Tengah, Pendukung MeGe Konvoi Keliling Kota Nabire
-
Pasangan WAGI Tempati Posisi Kedua Pilkada Papua Tengah, Siap Tempuh Jalur Hukum ke MK
-
Sah! KPU Tetapkan Pasangan MeGe Pemenang Pilgub Papua Tengah 2024