Suara.com - Partai Demokrat gencar mendorong Anies Baswedan segera mengumumkan bakal calon wakil presiden untuk Pilpres 2024 mendatang.
Menanggapi hal itu, pengamat politik dari Indonesia Political Opinion (IPO) Dedi Kurnia Syah, menilai propaganda itu dilakukan lantaran Demokrat khawatir Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) tak dipilih sebagai cawapres.
"Demokrat bisa saja merasa khawatir jika AHY tidak masuk tokoh prioritas dipilih sebagai Cawapres Anies, sehingga propaganda desakan itu dilakukan," kata Dedi saat dihubungi, Rabu (9/8/2023).
Kendati begitu, kata dia, jika dibaca untuk situasi kekinian, peluang Demokrat untuk hengkang dari Koalisi Perubahan Untuk Persatuan (KPP) jika AHY tak dipilih sebagai cawapres nampaknya masih kecil.
"Membaca situasi Demokrat, sangat kecil kemungkinan mereka pindah koalisi kecuali Demokrat berhasil di sabotase Moeldoko, sepanjang masih berada di kendali SBY dan AHY, maka Demokrat masih bisa diandalkan," ujarnya.
"Demokrat memang punya kekuatan untuk lakukan tawar menawar, bagaimanapun AHY adalah kader koalisi yang paling populer dan miliki Elektabilitas tinggi, dibanding kader PKS tentu saja," sambungnya.
Sementara di sisi lain, Dedi mengatakan, jika Demokrat bisa saja benar-benar hengkang, namun hal itu baru akan terjadi jika Pilpres 2024 berlangsung dua putaran. Demokrat disebut bisa saja hengkang dan mendukung Prabowo Subianto.
"Itu bisa saja terjadi dan cukup rasional, tetapi peluangnya bukan untuk putaran pertama, melainkan pada putaran kedua jika Anies gagal melenggang," terangnya.
Desakan Demokrat
Baca Juga: Ungkit Piagam Kerja Sama Tiga Partai, Demokrat Anggap Deklarasi Capres-Cawapres Kelamaan
Sebelumnya, Anggota Majelis Tinggi DPP Partai Demokrat, Syariefuddin Hasan menegaskan jika pihaknya tak mau jika bakal cawapres Anies Baswedan diumumkan diakhir waktu. Menurutnya, jika di menit akhir baru diumumkan justru akan kehilangan banyak waktu.
"Begini, kalau memang dari Demokrat menginginkan agar segera diumumkan karena kalau last minute begitu kita semakin kehilangan waktu ya kan," kata Syarief di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (8/8).
Menurutnya, apa yang ada dalam Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KPP) tidak sama seperti apa yang dimiliki oleh koalisi-koalisi lain. Untuk itu, kata dia, pengumuman capres-cawapres penting agar segera ada gerak sosialisasi.
"Kami tidak bisa disamakan dengan pasangan yang lain yang memiliki infrastruktur yang cukup dibandingkan kami," tuturnya.
"Kalau kami ini kan di luar pemerintahan. Jadi kami harus sosialisasi lebih banyak ya kan, dibandingkan dengan masa kampenye yang tersedia kalau ingin menang ya," sambungnya.
Selain itu, kata dia, Pilpres 2024 juga memiliki waktu kampanye yang sedikit yakni hanya 75 hari. Sehingga sosialisasi sedini mungkin penting dilakukan.
Berita Terkait
Terpopuler
- 3 Pilihan Cruiser Ganteng ala Harley-Davidson: Lebih Murah dari Yamaha NMAX, Cocok untuk Pemula
- 7 Mobil Bekas Favorit 2025: Tangguh, Irit dan Paling Dicari Keluarga Indonesia
- 25 Kode Redeem FC Mobile Terbaru 1 November: Ada Rank Up dan Pemain 111-113
- 5 Mobil Bekas Punya Sunroof Mulai 30 Jutaan, Gaya Sultan Budget Kos-kosan
- 5 Bek Kanan Terbaik Premier League Saat Ini: Dominasi Pemain Arsenal
Pilihan
-
Pemilik Tabungan 'Sultan' di Atas Rp5 Miliar Makin Gendut
-
Media Inggris Sebut IKN Bakal Jadi Kota Hantu, Menkeu Purbaya: Tidak Perlu Takut!
-
5 HP RAM 12 GB Paling Murah, Spek Gahar untuk Gamer dan Multitasking mulai Rp 2 Jutaan
-
Meski Dunia Ketar-Ketir, Menkeu Purbaya Klaim Stabilitas Keuangan RI Kuat Dukung Pertumbuhan Ekonomi
-
Tak Tayang di TV Lokal! Begini Cara Nonton Timnas Indonesia di Piala Dunia U-17
Terkini
-
Ngaku Lagi di Luar Pulau Jawa, Ridwan Kamil Tidak Hadir Penetapan Gubernur dan Wakil Gubernur Jakarta Besok
-
Paslon Bupati-Wakil Bupati Bogor nomor 2 Pecah Kongsi, Soal Pencabutan Gugatan Sengketa Pilkada ke MK
-
Miris, Warga Bali 'Dibuang' Adat Karena Beda Pilihan Politik
-
Meski Sudah Diendorse di Kampanye, Pramono Diyakini Tak akan Ikuti Cara Anies Ini Saat Jadi Gubernur
-
Pilkada Jakarta Usai, KPU Beberkan Jadwal Pelantikan Pramono-Rano
-
MK Harus Profesional Tangani Sengketa Pilkada, Jangan Ulangi Sejarah Kelam
-
Revisi UU Jadi Prioritas, TII Ajukan 6 Rekomendasi Kebijakan untuk Penguatan Pengawasan Partisipatif Pemilu
-
Menang Pilkada Papua Tengah, Pendukung MeGe Konvoi Keliling Kota Nabire
-
Pasangan WAGI Tempati Posisi Kedua Pilkada Papua Tengah, Siap Tempuh Jalur Hukum ke MK
-
Sah! KPU Tetapkan Pasangan MeGe Pemenang Pilgub Papua Tengah 2024