Suara.com - Deputi Bappilu DPP Partai Demokrat, Kamhar Lakumani mengungkit Piagam Kerja Sama Tiga Partai, menyusul desakan kepada Anies Baswedan untuk segera melakukan deklarasi calon wakil presiden (Cawapres).
Kamhar menegaskan penentuan cawapres menjadi penting untuk segera melaksanakan deklarasi ket komplit, sebagaimana telah diatur dalam Piagam Kerja Sama Tiga Partai poin keempat.
"Bahwa dalam waktu yang tidak terlalu lama KPP akan menyelenggarakan deklarasi dan mengumumkan calon presiden dan calon wakil presiden 2024-2029," ujar Kamhar kepada wartawan, Rabu (9/8/2023).
Kamhar mengatakan saat ini telah genap separuh jalan sejak Piagam Kerja Sama Tiga Partai ditandatangani menuju Pilpres 14 Februari 2024 mendatang.
"Karenanya jika kemudian kami mendesak untuk disegerakan, memiliki dasar yang sangat kuat. Kami taat asas menjunjung tinggi nota kesepahaman yang telah ditandatangani bersama," ujar Kamhar.
Menurut Kamhar, tidak butuh ahli bahasa dan ahli tafsir untuk memahami apa yang menjadi kesepakatan di Piagam Kerja Sama Tiga Partai.
"Jika telah melewati separuh dari kurun waktu yang diperjanjikan, itu bukan ‘dalam waktu yang tidak terlalu lama’ melainkan ‘kelamaan’," ujar Kamhar.
Selain itu, lanjut Kamhar, faktor dinamika dan kondisi politik kekinian yang memang mendesak untuk segera direspons. Ia memandang deklarasi paket komplit capres dan cawapres menjadi imperatif untuk disegerakan.
"Mengingat kita tak memiliki kemewahan elektabilitas yang jauh lebih tinggi dibanding kompetitor serta kemewahan lainnya berupa endorsement penguasa, maka persoalan waktu menjadi krusial. Ini satu-satunya kemewahan yang masih kita miliki yang memungkinkan untuk membalik keadaan. Salah menghitung waktu, sesal kemudian. Kita semua tak ingin itu terjadi," tutur Kamhar.
Baca Juga: Ngarep PSI Dukung Prabowo Presiden, Gerindra: Mudah-mudahan Gak Bertepuk Sebelah Tangan
"Ini memang menjadi ujian kepemimpinan bagi Mas Anies selaku pemimpin koalisi untuk mengelola dinamika yang ada dan mengambil keputusan secara cepat, tepat dan mandiri sesuai mandat yang telah diberikan," sambungnya.
Demokrat sebelumnya kembali menegaskan agar Anies Baswedan segera melakukan deklarasi siapa bakal calon wakil presiden yang ia pilih. Apalagi diingatkan Demokrat, Anies sebelumnya telah mengantongi satu nama yang siap diumumkan.
Tetapi kekinian justru muncul nama-nama kandidat yang diusulkan bisa mendampingi Anies pada Pilpres 2024.
"Jika saat ini di publik kembali mengemuka beberapa nama cawapres, ada Bu Khofifah, Mba Yenny Wahid, Mas Ketum AHY dan Kang Aher, padahal beberapa waktu yang lalu Mas Sudirman Said selaku Jubir Mas Anies yang juga Anggota Tim 8 menyampaikan bahwa telah mengerucut satu nama dan akan diumumkan sekembali Mas Anies dari menunaikan ibadah haji, kami memandang ini sebagai dinamika," tutur Kamhar.
Berdasarkan hal itu, Kamhar memandang Anies perlu segera menetapkan siapa bakal cawapres Koalisi Perubahan untuk Persatuan. Cawapres itu diharapkan sesuai dengan 5 kriteria yang telah disepakati dan tambahan kriteria 0.
"Mas Anies selaku capres segera memutuskan calon pendampingnya agar segera dilaksanakan deklarasi paket komplit, sebagaimana telah diatur dalam Piagam Kerjasama Tiga Partai poin keempat bahwa dalam waktu yang tidak terlalu lama KPP akan menyelenggarakan deklarasi dan mengumumkan Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden 2024-2029," kata Kamhar.
Berita Terkait
-
Ngarep PSI Dukung Prabowo Presiden, Gerindra: Mudah-mudahan Gak Bertepuk Sebelah Tangan
-
Geser AHY, Susi Pudjiastuti hingga Yenny Wahid, Surya Paloh 'Digodok' Jadi Cawapres Anies Baswedan?
-
Sepak Terjang Politik Yenny Wahid, Anak Gus Dur Kini Nyatakan Siap Jadi Cawapres
-
Bersahabat dengan Anies, Ternyata Nama Yenny Wahid Tidak Pernah Diajukan sebagai Cawapres Koalisi Perubahan
Terpopuler
- KPU Tak Bisa Buka Ijazah Capres-Cawapres ke Publik, DPR Pertanyakan: Orang Lamar Kerja Saja Pakai CV
- Cara Edit Foto Pernikahan Pakai Gemini AI agar Terlihat Natural, Lengkap dengan Prompt
- Anak Jusuf Hamka Diperiksa Kejagung Terkait Dugaan Korupsi Tol, Ada Apa dengan Proyek Cawang-Pluit?
- Dedi Mulyadi 'Sentil' Tata Kota Karawang: Interchange Kumuh Jadi Sorotan
- Ditunjuk Jadi Ahli, Roy Suryo Siapkan Data Akun Fufufafa Dukung Pemakzulan Gibran
Pilihan
-
Belajar dari Cinta Kuya: 5 Cara Atasi Anxiety Attack Saat Dunia Terasa Runtuh
-
Kritik Menkeu Purbaya: Bank Untung Gede Dengan Kasih Kredit di Tempat yang Aman
-
PSSI Diam-diam Kirim Tim ke Arab Saudi: Cegah Trik Licik Jelang Ronde 4 Kualifikasi Piala Dunia 2026
-
Pemain Eropa Telat Gabung, Persiapan Timnas Indonesia Terancam Kacau Jelang Hadapi Arab Saudi
-
STY Sudah Peringati Kluivert, Timnas Indonesia Bisa 'Dihukum' Arab Saudi karena Ini
Terkini
-
DPR Acungi Jempol, Sebut KPU Bijak Usai Batalkan Aturan Kontroversial
-
Manuver Comeback dari Daerah: PPP Solok 'Sodorkan' Epyardi Asda untuk Kursi Ketua Umum
-
Mengapa Penculik Kacab Bank BUMN Tak Dijerat Pasal Pembunuhan Berencana? Ini Logika Hukum Polisi
-
PT Gag Nikel di Raja Ampat Kembali Beroperasi, Komisi XII DPR: Tutup Sebelum Cemari Geopark Dunia!
-
KPK Dinilai 'Main Satu Arah', Tim Hukum Rudy Tanoe Tuntut Pembatalan Status Tersangka
-
Mendagri Sambut Kunjungan CIO Danantara, Bahas Pendidikan dan Pengelolaan Sampah Berkelanjutan
-
Nasib 7 Pekerja Freeport Tertimbun Longsor: Titik Terang Belum Juga Muncul, Komunikasi Terputus!
-
Kronologi Sadis Penculikan Kacab Bank BUMN: Kopda FH Sempat Ancam Lepas Korban Gegara Hal Ini!
-
Setelah Bikin Blunder, KPU Minta Maaf karena Aturan Rahasia Ijazah Capres
-
Uang Pengembalian Khalid Basalamah Berubah Jadi Sitaan Korupsi Kuota Haji? KPK: Nanti Kami Jelaskan