Suara.com - Bakal calon presiden (bacapres) Prabowo Subianto mengganti nama koalisi partai politik pendukungnya, setelah Partai Golkar, PAN, dan PBB resmi bergabung.
Sebelumnya, koalisi tersebut bernama Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya (KKIR) dan kini diubah menjadi Koalisi Indonesia Maju.
Pemilihan nama Koalisi Indonesia Maju mendapat sorotan publik, sebab nama yang sama pernah dipakai oleh koalisi 10 parpol pendukung Jokowi-Maruf Amin di Pilpres 2019.
Terkait hal itu, politikus PDI Perjuangan Mohamad Guntur Romli angkat bicara. Melalui keterangan resminya pada Selasa (29/8/2023), ia menyebut pada 2019 tak ada Gerindra dalam Koalisi Indonesia Maju.
"Karena Prabowo dan Gerindra serta koalisinya termasuk di dalamnya PAN dan PKS membuat Koalisi Indonesia Adil dan Makmur," ujar Guntur.
Mantan politikus Partai Solidaritas Indonesia (PSI) itu juga menyebut, parpol pengusung Koalisi Indonesia Maju di Pilpres 2019 yakni PDIP, Golkar, Nasdem, PKB dan PPP.
Sementara parpol yang masuk dalam kategori pendukung adalah Hanura, PSI, Perindo, PKPI dan terakhir yakni PBB.
Oleh karena itu, menurut Guntur, sejarah dan hak cipta nama Koalisi Indonesia Maju tidak bisa dilepaskan dari koalisi sejumlah parpol itu.
"Yang semestinya tidak bisa dipakai dan dicatut oleh pihak di luar koalisi tersebut," tambah Guntur.
Baca Juga: Jokowi Tebar Rp460 Triliun Buat KUR Tahun Depan, Bunganya Menarik
Tak hanya sampai di situ, Guntur juga mengatakan, penggunaan nama Koalisi Indonesia Maju bisa diartikan sebagai pelanggaran hak cipta tanpa malu.
"Selain pelanggaran hak cipta dan pencatutan tidak tahu malu, penamaan Koalisi Indonesia Maju oleh Prabowo membuktikan bahwa Prabowo tidak punya gagasan yang bisa ditawarkan untuk Pilpres 2024," sambungnya.
Jokowi angkat bicara
Menanggapi perubahan nama koalisi parpol pendukung bacapres Prabowo Subianto menjadi Koalisi Indonesia Maju, Presiden Joko Widodo ikut berkomentar.
Ketika ditanya awak media di ICE BSD, Tangerang Selatan pada Kamis (31/8/2023), Jokowi menyatakan tidak mempermasalahkan penggunaan tersebut.
Menurut presiden, penentuan nama adalah hak masing-masing orang dalam koalisi. Sehingga ia menyatakan tak masalah jika nama koalisi yang dibangun Prabowo dan pendukungnya memakai nama yang mirip dengan kabinetnya.
"Ya terserah yang memiliki koalisi. Terserah partai, lah," kata Jokowi.
Lebih dari itu, Jokowi menyatakan tak mau ikut campur dalam penentuan nama koalisi Prabowo dan pendukungnya.
Menurutnya, Prabowo juga tak mengabari dirinya terlebih dahulu ketika ingin memakai nama Koalisi Indonesia Maju sebagai nama koalisinya.
"Kenapa harus izin? Semua boleh. Orang kamu mau gunakan tv-mu TV Indonesia Maju juga boleh. Enggak ada patennya kok," pungkas Jokowi sambil tertawa.
Kontributor : Damayanti Kahyangan
Berita Terkait
-
Jokowi Tebar Rp460 Triliun Buat KUR Tahun Depan, Bunganya Menarik
-
Jokowi Usul Ambil KUR Rp500 Juta Tanpa Jaminan
-
Jokowi Pasang Badan soal LRT Jabodebek Alami Banyak Gangguan: Jangan Bully Produk Sendiri
-
Jokowi: Hilirisasi Bukan Hanya yang Gede-gede Saja
-
Jokowi Kasih Lampu Hijau Prabowo Soal Nama Koalisi Indonesia Maju: Gak Ada Patennya
Terpopuler
- Ameena Akhirnya Pindah Sekolah Gegara Aurel Hermanyah Dibentak Satpam
- Dana Operasional Gubernur Jabar Rp28,8 Miliar Jadi Sorotan
- Kopi & Matcha: Gaya Hidup Modern dengan Sentuhan Promo Spesial
- Breaking News! Keponakan Prabowo Ajukan Pengunduran Diri Sebagai Anggota DPR RI Gerindra, Ada Apa?
- Prabowo Incar Budi Gunawan Sejak Lama? Analis Ungkap Manuver Politik di Balik Reshuffle Kabinet
Pilihan
-
Adu Kekayaan Komjen Suyudi Ario Seto dan Komjen Dedi Prasetyo, 2 Calon Kapolri Baru Pilihan Prabowo
-
5 Transfer Pemain yang Tak Pernah Diduga Tapi Terjadi di Indonesia
-
Foto AI Tak Senonoh Punggawa Timnas Indonesia Bikin Gerah: Fans Kreatif Atau Pelecehan Digital?
-
Derby Manchester Dalam 3 Menit: Sejarah, Drama, dan Persaingan Abadi di Premier League
-
Disamperin Mas Wapres Gibran, Korban Banjir Bali Ngeluh Banyak Drainase Ditutup Bekas Proyek
Terkini
-
Ngaku Lagi di Luar Pulau Jawa, Ridwan Kamil Tidak Hadir Penetapan Gubernur dan Wakil Gubernur Jakarta Besok
-
Paslon Bupati-Wakil Bupati Bogor nomor 2 Pecah Kongsi, Soal Pencabutan Gugatan Sengketa Pilkada ke MK
-
Miris, Warga Bali 'Dibuang' Adat Karena Beda Pilihan Politik
-
Meski Sudah Diendorse di Kampanye, Pramono Diyakini Tak akan Ikuti Cara Anies Ini Saat Jadi Gubernur
-
Pilkada Jakarta Usai, KPU Beberkan Jadwal Pelantikan Pramono-Rano
-
MK Harus Profesional Tangani Sengketa Pilkada, Jangan Ulangi Sejarah Kelam
-
Revisi UU Jadi Prioritas, TII Ajukan 6 Rekomendasi Kebijakan untuk Penguatan Pengawasan Partisipatif Pemilu
-
Menang Pilkada Papua Tengah, Pendukung MeGe Konvoi Keliling Kota Nabire
-
Pasangan WAGI Tempati Posisi Kedua Pilkada Papua Tengah, Siap Tempuh Jalur Hukum ke MK
-
Sah! KPU Tetapkan Pasangan MeGe Pemenang Pilgub Papua Tengah 2024