PDIP Larang Kadernya Demo Putusan Batas Usia Capres-Cawapres, Hasto Singgung Soal Karma Pala Politik

Suara.com - PDI Perjuangan (PDIP) melarang seluruh kader, anggota, hingga pendukung Ganjar Pranowo melakukan demo ke Mahkamah Konstitusi (MK). Instruksi diturunkan menjelang MK memutuskan soal gugatan batas usia calon presiden dan calon wakil presiden.

Sekretaris Jenderal DPP PDIP, Hasto Kristiyanto, mengatakan, larangan demo tersebut sangat penting karena bangsa Indonesia diajarkan falsafah yakni baik akan terbukti dan buruk akan nampak dengan sendirinya.

Selain itu, kata dia, politik harus bersandarkan pada kepentingan bangsa, bukan kepentingan individu, keluarga, atau kepentingan golongan.

"Ketika etika politik, norma kebenaran dan kebaikan bagi kepentingan umum dilanggar, maka akan menjadi perbincangan rakyat, dan tercipta suatu moral force. Jadi ngapain di demo. Cermati saja keputusannya yang sudah diambil," kata Hasto dalam keterangannya, Senin (16/10/2023).

"Sekiranya prinsip kenegarawanan hakim MK digadaikan bagi kepentingan lain, maka akan ada karma politik. Selanjutnya lembaga tersebut bisa kehilangan legitimasinya, dan ujung-ujungnya rakyat akan melakukan koreksi," sambungnya.

Kendati begitu, Hasto menyebut, PDIP sendiri meyakini bahwa para hakim MK akan menjaga integritasnya, dan tidak akan menambahkan materi muatan yang baru karena fungsi legislasi merupakan hak DPR RI bersama pemerintah.

"Konstitusi itu juga punya ruh, punya tujuan mulia bagi tata pemerintahan negara, karena itulah akan berimplikasi serius, bahkan ada karma pala politik sekiranya dilanggar," tuturnya.

Selain itu, ia juga menyoroti soal adanya pengamanan yang dilakukan Polri dan TNI di Gedung MK jelang putusan. Menurutnya, hal itu sangat berlebihan.

"Pengamanan yang berlebihan seharusnya tidak diperlukan selama konstitusi benar-benar ditegakkan, dan tidak ada vested of interest serta sikap kenegarawanan dikedepankan," ujarnya.

Baca Juga: Kronologi Bentrok Massa Diduga Laskar PDIP Vs GPK PPP Di Muntilan, Bupati Turun Tangan

"Jadi dari pada demo, lebih baik kita membatinkan suatu keyakinan bahwa siapa menabur angin, akan menuai badai," sambungnya.

Opsi Mundur

Sebelumnya, kader PDIP sekaligus Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka santer dikaitkan akan menjadi calon wakil presiden (cawapres) mendampingi Prabowo Subianto di Pilpres 2024 mendatang.

Ketua DPC PDIP Solo, FX Hadi Rudyatmo mengatakan tidak ada masalah Gibran dicalonkan sebagai bacawapresnya Prabowo Subianto.

"Yo, ora opo-opo, wong semua itu tergantung Mas Gibran sendiri to. Mau dicalonkan sebagai wapresnya Pak Prabowo yo hak Mas Gibran sendiri, artinya semua warga negara Indonesia itu punya hak yang sama, hak dipilih dan hak memilih," kata sosok yang akrab disapa FX Rudy tersebut, Selasa (10/10/2023).

Rudy menegaskan aturan di PDIP sudah jelas, termasuk jika dicalonkan partai lain maka keanggotaan sebagai kader PDIP otomatis hangus.