Suara.com - Juru Bicara PKS, Muhammad Iqbal, berkali-kali berbicara mengenai politik dinasti ketika menghadiri acara relawan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar atau Cak Imin.
Iqbal mengatakan PKS tidak setuju dengan politik dinasti karena sistem ini telah merugikan bangsa pada masa era sebelum reformasi 1998. Ia lalu membakar semangat para relawan Anies-Cak Imin yang hadir di lokasi.
"Setuju nggak politik dinasti?" tanya Iqbal sambil berteriak dalam acara Dialog Kampanye Perubahan di Gedung Joeang '45, Jakarta Pusat (Jakpus), Jumat (27/10/2023).
"Tidak!," jawab relawan Anies-Cak Imin dengan kompak.
"Kenapa tidak setuju dengan politik dinasti?" tanya Iqbal kemudian.
"Salahi aturan," timpal para relawan yang hadir.
Menurutnya politik dinasti sudah membuat bangsa Indonesia sengsara. Dia mengambil contoh yakni peristiwa kerusuhan pada tahun 1998.
"Kita sudah berjuang lama, reformasi kita tahun '98 memakan banyak korban, karena apa? Karena terjadi korupsi, kolusi dan nepotisme," ucap Iqbal.
Iqbal menyebut era politik dinasti itu akhirnya bisa dihentikan karena rakyat melakukan perlawanan lewat gerakan perubahan.
Baca Juga: DJP Terancam Bubar, Prabowo-Gibran Mau Bentuk Badan Penerimaan Negara
Mengingat politik dinasti berpotensi kembali terjadi, Iqbal mengajak para relawan Anies-Cak Imin untuk sama-sama melakukan perubahan.
"Kenapa itu terhenti? Karena rakyat kritis, karena rakyat berani, untuk itu pada hari ini kita akan melakukan gerakan perubahan,” kata Iqbal.
Sebagaimana diketahui, isu tentang politik dinasti belakangan kembaki ramai jadi perhatian setelah Gibran Rakabuming Raka diusung sebagai bakal cawapres untuk mendampingi Prabowo Subianto dalam Pilpres 2024.
Gibran sendiri merupakan putra sulung Presiden Jokowi.
Berita Terkait
- 
            
              Minta Semua Pihak Ikhlaskan Gibran jadi Cawapres Prabowo, Projo: Waktunya Tempur Gagasan!
 - 
            
              Punya Pengaruh di Jabar, PKS Ngarep Susi Pudjiastuti Gabung Timnas AMIN
 - 
            
              DJP Terancam Bubar, Prabowo-Gibran Mau Bentuk Badan Penerimaan Negara
 - 
            
              Dadah-dadah ke Warga, Pakaian Gonjreng Iriana Jokowi Disorot: Udah Nggak Merah Membara Lagi
 - 
            
              Padahal Berharap Dipecat, Inikah Alasan Megawati Belum Usir Jokowi dan Gibran Walau 'Mbalelo' dari PDIP?
 
Terpopuler
- 3 Pilihan Cruiser Ganteng ala Harley-Davidson: Lebih Murah dari Yamaha NMAX, Cocok untuk Pemula
 - 7 Mobil Bekas Favorit 2025: Tangguh, Irit dan Paling Dicari Keluarga Indonesia
 - 5 Mobil Bekas Punya Sunroof Mulai 30 Jutaan, Gaya Sultan Budget Kos-kosan
 - 25 Kode Redeem FC Mobile Terbaru 1 November: Ada Rank Up dan Pemain 111-113
 - 5 HP Murah Terbaik dengan Baterai 7000 mAh, Buat Streaming dan Multitasking
 
Pilihan
- 
            
              Emas Hari Ini Anjlok! Harganya Turun Drastis di Pegadaian, Antam Masih Kosong
 - 
            
              Pemilik Tabungan 'Sultan' di Atas Rp5 Miliar Makin Gendut
 - 
            
              Media Inggris Sebut IKN Bakal Jadi Kota Hantu, Menkeu Purbaya: Tidak Perlu Takut!
 - 
            
              5 HP RAM 12 GB Paling Murah, Spek Gahar untuk Gamer dan Multitasking mulai Rp 2 Jutaan
 - 
            
              Meski Dunia Ketar-Ketir, Menkeu Purbaya Klaim Stabilitas Keuangan RI Kuat Dukung Pertumbuhan Ekonomi
 
Terkini
- 
            
              Ngaku Lagi di Luar Pulau Jawa, Ridwan Kamil Tidak Hadir Penetapan Gubernur dan Wakil Gubernur Jakarta Besok
 - 
            
              Paslon Bupati-Wakil Bupati Bogor nomor 2 Pecah Kongsi, Soal Pencabutan Gugatan Sengketa Pilkada ke MK
 - 
            
              Miris, Warga Bali 'Dibuang' Adat Karena Beda Pilihan Politik
 - 
            
              Meski Sudah Diendorse di Kampanye, Pramono Diyakini Tak akan Ikuti Cara Anies Ini Saat Jadi Gubernur
 - 
            
              Pilkada Jakarta Usai, KPU Beberkan Jadwal Pelantikan Pramono-Rano
 - 
            
              MK Harus Profesional Tangani Sengketa Pilkada, Jangan Ulangi Sejarah Kelam
 - 
            
              Revisi UU Jadi Prioritas, TII Ajukan 6 Rekomendasi Kebijakan untuk Penguatan Pengawasan Partisipatif Pemilu
 - 
            
              Menang Pilkada Papua Tengah, Pendukung MeGe Konvoi Keliling Kota Nabire
 - 
            
              Pasangan WAGI Tempati Posisi Kedua Pilkada Papua Tengah, Siap Tempuh Jalur Hukum ke MK
 - 
            
              Sah! KPU Tetapkan Pasangan MeGe Pemenang Pilgub Papua Tengah 2024