Suara.com - Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan alias PDIP mengungkap alasan tidak terburu-buru memecat Gibran Rakabuming Raka sebagai kader, meski yang bersangkutan mendaftar ke KPU sebagai calon wakil presiden pendamping Prabowo Subianto.
Komarudin Watubun, Ketua Bidang Kehormatan DPP PDIP, mengatakan bila Gibran dipecat saat ini, maka hal itu bisa didramatisasi sebagai pihak terzalimi alias playing victim.
Tentunya, secara politis, drama sebagai pihak terzalimi akan menguntungkan Gibran dan Prabowo.
Karena itu pula, kata Komarudin, PDIP memilih tidak memperbesar persoalan Gibran yang membelot dari arahan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri untuk memenangkan pasangan Ganjar Pranowo - Mahfud MD.
"Kalau dipecat, nanti dia (Gibran) akan berkata 'saya dizalimi'. Itu narasi yang sudah sering kita dengar," kata Komarudin.
Ia menjelaskan, Gibran sebenarnya secara de facto sudah bagian dari PDIP meski belum diterbitkan surat pemecatannya.
Apalagi, kata dia, secara moral, perkataan Gibran tidak sejalan dengan tindakannya.
Komarudin mencontohkan, Gibran selalu menyatakan kesetiaannya pada Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri. Tapi praktiknya, putra sulung Jokowi itu justru mendaftar ke KPU sebagai cawapres Prabowo.
Tak hanya itu, ketika PDIP mengumumkan Ganjar Pranowo sebagai bakal capres, Gibran diketahui menemui Prabowo Subianto.
Baca Juga: Gibran Pagi-pagi Sowan ke Gus Miftah di Ponpes Ora Aji, Bahas Pemenangan di Yogyakarta?
"Saat kami pangil, dia bilang pertemuan itu hanya sebatas wali kota bertemu menteri. Tapi kini bisa dilihat kenyataannya."
Menurut Komarudin, berdasarkan tidak-tanduk seperti itu, Gibran sudah layak diepcat dari PDIP.
Ia lantas meminta Gibran secepatnya mengembalikan kartu tanda anggota PDIP tanpa banyak drama.
"Tidak perlu banyak drama. Kalau memang memutuskan pindah, seharusnya mengembalikan KTA tanpa masalah," ungkapnya.
Terakhir, Komarudin berharap perilaku Gibran ini menjadi contoh politikus muda lainnya untuk selalu konsisten dengan pernyataannya.
"Pemimpin muda seharusnya menjadi tauladan dengan memberikan kepastian. Seorang pemimpin tidak boleh membuat rakyat bingung."
Berita Terkait
-
Gibran Pagi-pagi Sowan ke Gus Miftah di Ponpes Ora Aji, Bahas Pemenangan di Yogyakarta?
-
Survei Polling Institute: Kalahkan Ganjar, Elektabilitas Prabowo Unggul di Jawa Barat
-
Nusron Wahid Klaim Kiai Munif Dukung Gibran, PKB Berang: Dia Obok-obok Internal Partai Lain
-
Saldi Isra Tertawa MK Diplesetkan Jadi Mahkamah Keluarga
-
Bangun Keakraban dengan 'Politik Makan Siang', Ada Kehangatan di Atas Piring?
Terpopuler
- 10 HP Murah Memori 128 GB dan Kamera Bening di Bawah Rp1,5 Juta untuk Multitasking
- Bukan Sekadar Urusan Nasi Uduk di Matraman, 'Waspada Skenario Kerusuhan Agustus 2026'
- 7 HP Murah Spesifikasi Terbaik di Bawah Rp2 Juta, Kamera 108 MP hingga NFC
- 9 Rekomendasi Lipstik Tahan Lama yang Cocok untuk Kulit Sawo Matang
- 5 Sepatu Lari di Bawah Rp500 Ribu di Sports Station, Performa Nyaman Sesuai Review
Pilihan
-
Hukum Tak Mampu Meyakinkan Publik, Main Hakim Sendiri Jadi Jalan Pintas
-
Rupiah Jebol ke Rp18.083 per Dolar AS, Terpuruk Paling Dalam di Asia usai Perry Warjiyo Mundur
-
Adik Kim Jong un ke Indonesia Cs: Hei Antek-antek Asing, Stop Jadi Corong Bayaran AS
-
Melania Trump Hendak Dibunuh saat Belanja Baju, Ada 'Orang Dalam' Berkhianat
-
Bayi 'Putri Duyung' Lahir di OKI, Apa Itu Sirenomelia yang Membuat Kakinya Menyatu?
Terkini
-
Ada Apa di Kejari Kabupaten Bogor? Kasi Pidsus Mendadak Dipanggil Kejagung
-
Pemenuhan Gizi Jadi Fondasi Tumbuh Kembang Anak, Ini yang Harus Diketahui Orang Tua
-
Dari Gudang hingga Rumah, Begini Perjalanan Produk Sebelum Sampai ke Tangan Konsumen
-
Ancaman Belum Usai: Sosiolog UNJ Ingatkan Bentrokan Matraman Rawan Dibajak Isu SARA
-
Tuntas Uji Coba 3 Bulan, Pemkab Bogor Godok Rute Baru Bus Listrik Bojong Gede - Exit Tol Citeureup
-
Ditahan KPK, Moch Mahrus Suap Anggota DPR Rp1,5 Miliar demi Raih Hibah Pokmas Jatim
-
Kebakaran Lahan Meluas ke Pemukiman, BPBD Cianjur Minta Warga Waspadai Puntung Rokok
-
140 Titik di Banten Darurat Air Bersih
-
Gurita Pungli Dinas ESDM Jatim: Kabid Geologi Jadi Tersangka, Peras 217 Pemohon
-
Buka 31 Formasi Jabatan, Bupati Bogor Jamin Proses Seleksi ASN Transparan dan Bebas Orang Dalam