Kritik Aturan Larangan Injak Rumput di Monas, Anies: Terus Buat Ditonton?

Suara.com - Bakal capres Koalisi Perubahan, Anies Baswedan, menyindir soal kebiajakan dilarang menginjak rumput di taman Monas, Jakarta Pusat. Anies mengaku heran dengan aturan tersebut.

Hal itu disampaikan Anies ketika mengisi talkshow Asosiasi Pengembang Perumahan dan Permukiman Seluruh Indonesia (Apersi) di Hotel Vertu Harmoni, Jakarta Pusat, Jumat (10/11/2023).

Anies awalnya mengatakan taman-taman biasanya mudah ditemukan di kawasan yang kelasnya menengah ke atas.

Oleh sebab itu, semasa ia masih bertugas sebagai Gubernur DKI Jakarta maka mulai dibangun beberapa taman di tengah pemukiman.

"Justru masyarakat kampung padat, miskin yang memerlukan ruang bersama mereka untuk bermain dan konsepnya adalah park bukan garden," ujar Anies di lokasi.

Anies kemudian menyinggung terkait adanya aturan dilarang menginjak rumput taman. Ia juga menyindir aturan di Monas yang saat ini dilarang menginjak rumput.

Padahal taman di Monas merupakan sarana yang seharusnya disediakan oleh pemerintah untuk dijadikan sebagai ruang interaksi.

"Banyak (aturan) dilarang injak rumput. Lah, kalau dilarang injak rumput, terus rumputnya buat ditonton? Kalau anak-anak dari kampung itu tempat bermain. Monas yang segede gitu dilarang menginjak rumput," ucap Aniez.

"Gimana coba? Apa yang terjadi? Maka ruang interaksi terbatas," jelas Anies.

Baca Juga: Elite Parpol Koalisi Perubahan Lagi Rapat, PKS Sebut Struktur Timnas AMIN Diumumkan Sore Ini

Sebagaimana diketahui, selama menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta, Anies tidak melarang rumput di area Monas diinjak oleh warga.

Menurutnya, rumput yang rusak tersebut bisa diperbaiki kembali. Ia akan memerintahkan instansi terkait untuk memperbaiki rumput tersebut.

"Kita tanamin lagi, cepet (tumbuh) kok kalau rumput. Kita tempatkan jangan sebagai garden (kebun), tapi sebagai park (taman). Kalau garden itu enggak boleh kena (injak), kalau park itu tempat bermain, tempat orang berkegiatan, itu namanya park," ujar Anies di Balai Kota DKI Jakarta pada 1 Januari 2018.